Menampilkan 2084 data.
BONTANG - Pengadaan mobil dinas (Mobdin) baru tidak hanya menyasar FKPD dan seluruh kepala bagian di Setkot Bontang. Pejabat yang memimpin di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga menganggarkan serupa. Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati membenarkan ada kendaraan pejabat OPD yang perlu diganti. “Rata-rata yang diganti itu sudah berusia tua. Utamanya 10 tahun ke atas,” kata pejabat yang akrab disapa lin. Penggantian ini dalam rangka efisiensi anggaran pemeliharaan. Sebab, semakin tua usia kendaraan, biaya pemeliharaan yang dikeluarkan cukup besar. Padahal, kendaraan ini berfungsi untuk mendukung operasional mobilisasi yang bersangkutan. “Tentunya pengadaan itu bersifat bertahap. Melihat usia kendaraan dan kemampuan kas daerah,” ucapnya.
SAMARINDA - Pengerjaan jalan baru tersebut seharusnya rampung akhir 2023. Namun, kini progresnya baru sampai 85,75 persen. Panjang jalan yang telah terbangun mencapai 1.350 meter, sedangkan sisanya 674 meter di segmen Jalan Damai 2 menuju Jalan Sultan Sulaiman. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Budy Santoso mengatakan keterlambatan pembangunan akses jalan baru tersebut disebabkan dua faktor, yakni cuaca dan antrean panjang untuk mendapatkan beton ready mix. “Untuk pekerjaan persiapan badan jalan, kami sempat terkendala cuaca yang tidak menentu. Selain itu, terjadi antrean panjang untuk mendapatkan beton ready mix,” ujarnya beberapa waktu lalu.
PEMERINTAH - Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) meresmikan kantor baru, Jumat (26/1/2024). Dengan adanya gedung ini Pemkab Mahulu tak lagi menyewa rumah warga untuk perkantoran. Selain itu kini Pemkab Mahulu lebih hemat dalam pembiayaan perkantoran Pemkab harus membayar sebesar Rp3 Miliar per tahunnya. Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh mengaku senang dengan diresmikannya kantor baru ini. Dengan resminya kantor baru berarti kantor ini sudah dapat digunakan. “Karena selama ini kita susah payah betul ngantor, sewa rumah penduduk, kadang-kadang terjadi musibah kebakaran dan lain sebagainya,” katanya, Jumat (26/1/2024).
SAMARINDA, TRIBUN - Masa kepemimpinan Wali Kota Samarinda Andi Harun (AH) akan segera berakhir di November mendatang. Sejumlah proyek besar pun mulai dikebut tahun ini, salah satunya revitalisasi Pasar Pagi. Meski demikian, hingga saat ini masih terjadi gesekan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dengan para pemilik ruko bersertifikat hak milik di Jalan Mas Tumenggung. Atas hal tersebut, Andi Harun mengaku tetap optimistis proyek ini akan tuntas sebelum masa jabatannya bersama Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso berakhir. “Mudah-mudahan delapan hingga sembilan bulan pekerjaan bisa kita selesaikan,” ungkapnya (26/1).
SAMARINDA-Pemkot Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan menggelar sensus pajak daerah secara masif tahun ini. Langkah itu ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang menurun akibat pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Kepala Bapenda Samarinda Hermanus baru mengatakan sensus pajak daerah akan dilakukan di 59 kelurahan di seluruh Samarinda. Petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga untuk mendata potensi pajak yang ada. “ Misalnya tipenya, apakah sesuai dengan PBB. Termasuk mengecek kelengkapan, misalnya ada warung atau tidak, apakah memakai air sumur bor atau tidak, karena ada pajak air tanah. Atau jika ada reklame, maka dikenakan pajak,”ujarnya, Minggu (28/1).
UJOH BILANG-Pernyataan itu disampaikan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat sambutan di awal acara peresmian perkantoran tersebut. Ia mengajak bersama-sama membangun daerah perbatasan. Karena membangun daerah yang baru dibuka tidaklah mudah dan tidak bisa dilakukan sendiri saja. “Melalui tersedianya kantor bupati yang representatif mudahan ke depan infrastruktur seperti jalan bisa lanjut lagi.”sebut Pj Akmal Malik, Jumat (26/1). Dia juga berkomitmen dengan melihat kendala dan kekurangan yang ada terutama jalur transportasi yang masih susah, di bawah masa kepemimpinannya subsidi ongkos terbang bisa dilaksanakan. Hal tersebut bisa dilakukan jika Pemkab Mahulu telah membangun runway untuk pesawat. “Segera nanti bangun runway, agar kami di provinsi bisa membantu menyubsidi pesawat yang terbang ke sini (Ujoh Bilang),”jelasnya.
BONTANG - Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Anwar Nurdin, mengatakan bahwa pagu anggaran yang dikucurkan senilai Rp6,9 miliar. Bersumber dari APBD Bontang 2024. Sebelumnya, kata dia, Pemkot ingin memperbaiki pedestrian bagi pejalan kaki di Jalan R. Soeprapto terlebih dahulu, tepatnya di depan RS Amalia. Tepatnya jika itu dilakukan tanpa pengerjaan di Jalan Suryanata terlebih dahulu, maka genangan air justru lebih parah. Utamanya di Jalan Suryanata. “Karena di Jalan Suryanata itu lebih rendah. Kami telah memberikan masukan ke TAPD ,” kata Anwar.
JAKARTA TRIBUN – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bekerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur dalam kerja sama multisektor terkait pembangunan dan pengembangan di Nusantara, Kalimantan Timur. “Dengan kolaborasi yang erat, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi warga dan lingkungan sekitar Nusantara,” ujar Sekretariat OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya di Jakarta, Sabtu (27/1/2024). Jaka mengatakan, kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi pembangunan Nusantara yang berkelanjutan. Kerja sama tersebut dituangkan dalam kesepakatan kerja sama yang ditandatangani dalam rangkaian acara Nusantara Fair 2024 di Jakarta. Perjanjian ini menunjukkan komitmen Otorita IKN untuk mewujudkan pembangunan Nusantara melalui sinergi bersama sektor-sektor vital dalam masyarakat.
BONTANG - Pemkot Bontang bakal merealisasikan pembangunan Rumah Kreasi Milenial (RKM) tahun ini. Wakil Ketua DPRD Agus Haris sepakat karena program itu masuk visi-misi kepala daerah, sehingga harus dijalankan. Utamanya menatap masa Indonesia Emas 2045. “Karena kaum milenial menjadi populasi yang banyak saat ini, jadi perlu wadah,” kata wakil rakyat yang akrab disapa AH ini. Namun, ia menilai tidak hanya membangun infrastruktur RKM, tapi harus ada program kerja yang jelas nantinya. Sebab, berharap dengan bonus demografi itu sah. Akan tetapi, jika salah memetakan kemampuan kaum muda justru bakal menjadi beban tersendiri. “Mengingat perkembangan dunia semakin tajam, baik teknologi maupun sosial budaya,” ucapnya.
SAMARINDA, TRIBUN Tak lama ini rencana rekayasa uji coba lalu lintas di Jalan Mas Tumenggung Pasar Pagi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) ditolak oleh warga setempat. Padahal upaya rekayasa ini merupakan bagian dari rencana revitalisasi bangunan Pasar Pagi. Hal ini merupakan buntut panjang dari para pedagang sekaligus pemilik ruko bersertifikat hak milik (SHM) yang masih tak melunak dengan rencana pembongkaran Pasar Pagi. Sebab pembangunan ini akan berdampak pada 48 ruko ber SHM milik warga setempat. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun pun akhirnya angkat bicara. “Tentu mungkin kebijakan itu karena kurang tersosialisasi sehingga masih mendapatkan penolakan. Dan kita akan terus melanjutkan komunikasi,” ungkapnya, (26/1) malam.