Menampilkan 2084 data.
BONTANG – Kegiatan pembebasan lahan parkir untuk kebutuhan RS Taman Sehat segera dilakukan. Mengacu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)i, anggaran yang disiapkan mencapai Rp10 miliar, yang masuk nomenklaturii belanja modal tanah lapangan parkir. “Nominal yang ditetapkan itu sudah termasuk appraisaliii. Ia berharap proses pembebasan lahan tidak mengalami kendala, sehingga pemanfaatan rumah sakit berstandar tipe D itu segera dilakukan. Agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan. Akan tetapi, saat disinggung mengenai pembangunan lahan parkir nantinya, belum bisa dipastikan. Namun, Diskes juga berharap konsep area parkir terbuka itu segera digunakan. “Terkait pembangunan itu nanti bisa ditanyakan ke kepala dinas,” ucapnya.
PERBAIKAN Gelanggang Olahraga (GOR) Taman Prestasi diusulkan pada 2025. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang Ahmad Aznem mengatakan, rencana perbaikan tersebut sudah ada. “Lengkap rinciannya, apa saja yang akan diperbaiki,” katanya. Dijelaskan dia, kondisi bangunan tersebut memang membutuhkan perbaikan. Di antaranya, atap, keramik lantai, dan sejumlah bagian di dalam gedung. Oleh karena itu, sejumlah persiapan fasilitas harus dilakukan sebelum dimanfaatkan untuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP). “Kan sebelumnya juga ada rencana gedung akan digunakan untuk PPLP,” sebutnya.
SENDAWAR - Isu politisasi bansos pemerintahan menjelang Pemilu 14 Februari kian menyeruak. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kubar Ayonius memastikan tidak ada unsur politik di dalamnya. Penyaluran Beras Cadangan Pemerintah (BCP) murni program pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Yang jelas, tidak ada muatan politik dalam program ini. Murni upaya pemerintah untuk membantu warga kita dalam menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, itu intinya,” kata Ayonius. Lagi pula, anggaran bansos itu merupakan uang negara yang bersumber dari pajak, bukan duit calon atau politikus. Pemkab Kubar telah mendata sebaran KPM di 16 Kecamatan se-Kubar. Yakni, Kecamatan Muara Pahu sebanyak 640 KPM, Kecamatan Barong Tongkok 593 KPM. Kemudian, Kecamatan Mook Manaar Bulatn 483 KPM, Kecamatan Siluq Ngurai 473 KPM, Kecamatan Nyuatan 469 KPM, Kecamatan Damai 429 KPM, Kecamatan Bongan 368 KPM, Kecamatan Long Iram 322 KPM, Kecamatan Tering 290 KPM. Berikutnya, Kecamatan Muara Lawa 221 KPM, Kecamatan Melak 200 KPM, Kecamatan Bentian Besar 177 KPM, Kecamatan Penyinggahan 138 KPM, dan Kecamatan Sekolaq Darat sebanyak 124 KPM.
TENGGARONG-Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar Dendy Irwan Fahriza mengatakan, pendaftaran tahun ini dibuka lebih cepat. Yakni mulai pekan pertama Februari. Laman situs web baru untuk mempermudah masyarakat Kukar mendaftar. “ Sekarang website kami menyediakan tiga fitur beasiswa. Di Bagian Kesra Setkab, BKPSDM dan Disdikbud," ungkap Dendy, Selasa (30/1). Fitur di Bagian Kesra menyediakan Beasiswa Pondok Pesantren tingkatan ula, wustho, dan ulya, dan beasiswa sekolah umum. Mulai tingkat SMA, SMK, hingga MA serta beasiswa Diploma untuk D-1, D-2, D-3, D-4 serta beasiswa S-1 hingga S-3. Sedangkan di fitur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, akan menampilkan beasiswa sekolah umum yang menyasar SD, SMP, MI, dan MTS. Serta Beasiswa Kesetaraan dan Beasiswa Guru untuk S-1. Fitur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar menyediakan beasiswa bagi para aparatur sipil negara (ASN).
KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Wakil Ketua I, DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, berharap pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) segera selesai. Untuk memacu pembahasan dan pengesahan APBD 2025. Menurutnya hal tersebut cukup krusial , mengingat pembahasan APBD sudah memasuki tenggat waktu, yakni sampai akhir tahun 2024. "Setelah membentuk AKD, baru kita melangkah pada tugas-tugas yang sesuai dengan fungsi kami. Paling utama itu pembahasan APBD 2025," ujar Syahrudin, ditemui usai Rapat Paripurna, dengan agenda Pengucapan Sumpah atau Janji Pimpinan DPRD PPU Masa Jabatan 2024-2029, di Gedung Paripurna DPRD PPU, Senin (30/9) kemarin.
BONTANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang memastikan ada bantuan seragam sekolah gratis terhadap seluruh siswa, baik di jenjang SD maupun SMP. Bentuknya baju batik motif jaring. "Jadi, siswa negeri maupun swasta akan mendapatkan. Semuanya. Mulai lama hingga siswa baru. Tak ada pengecualian," terang Kepala Disdikbud Bontang Bambang Cipto Mulyono. Namun, ia tidak bisa menyebutkan anggaran yang diplotkan untuk pengadaan Ini. Tetapi dipastikan masuk anggaran pengadaan seragam sekolah gratis. Terkait motifnya, antara jenjang SD dan SMP sama. Perbedaan hanya menyasar warna kain. "Supaya ada seragam sekolah yang terbuat dari produk batik motif lokal," ucapnya. Terkait penetapan hari pemakaiannya, akan tertuang di regulasi. Diturunkan oleh Kepala Daerah melalui Perwali. Biasanya hari Kamis. Terkait teknis pembuatannya, Disdikbud tetap berupaya memakai penjahit lokal, sesuai arahan kepala daerah.
BALIKPAPAN TRIBUN - Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur, Pj Gubernur Akmal Malik mendorong sinergitas antar badan usaha milik daerah (BUMD). Hal itu disampaikan dalam sebuah konsolidasii terkait evaluasi kinerja BUMD. Dengan paparan presentase kontribusi BUMD terhadap PAD. Seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP) yang memberikan kontribusi kepada Pemda sebesar Rp90 miliar. Kemudian PT Jamkrida Kaltim yang turut menyokong dalam aset Pemda sekitar Rp1.3 miliar dan BUMD lainnya yang menunjukkan sisi tren progress bisnis positif. Pj Gubernur Akmal Malik menyebut BUMD sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola aset-aset daerah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah.
BONTANG, TRIBUN – Pemerintah Kota Bontang mengucurkan anggaran Rp2 milyar untuk perbaikan jalur Jalan Cipto Mangunkusumo, Bontang Utara, yang mengalami penurunan. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, Anwar Nurdin mengatakan, perbaikan jalan tersebut menjadi salah satu prioritas tahun ini. Berdasarkan perencanaannya, akan dilakukan perbaikan secara menyeluruh baik di sisi kanan dan kiri jalan, dengan memasang Box Culvert atau gorong-gorong selebar 1,5 meter. Hal ini dilakukan melihat masalah di lokasi bersumber dari saluran air tidak maksimal menampung debit air saat hujan turun sehingga dampaknya terjadi penurunan tanah.
SAMARINDA - Kabid Aset BPKAD Samarinda, Yusdiansyah mengatakan, pada tahap pertama, hanya satu peminat yang menawar aset senilai Rp4.365.414.000. Nilai penawarannya pun hanya sekitar Rp1,7 miliar. "Kami berkeyakinan masih ada peminat lain, sehingga dilakukan perpanjangan kedua. Namun, sampai saat ini belum ada peminat lagi. Kami tunggu sampai besok (hari ini)," ucapnya, Selasa (30/1). Dia menerangkan, dalam tahapan lelang non-eksekusi wajib barang milik daerah (BMD) kali ini, jika pada perpanjangan kedua hanya tersisa satu peminat, akan dilaporkan ke wali kota untuk persetujuan. Selanjutnya, dibuatkan berita acara penetapan terhadap status pembongkaran aset tersebut.
TANA PASER - Tunggakan ini terhitung dari PKB periode 2020-2023. Jumlahnya 1070 unit. Terdiri dari 767 roda dua dan 303 roda empat. Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi Polres Paser, Samsat Paser atau UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Bapenda Kaltim Wilayah Paser, dan Pemkab Paser. Kepala UPTD PPRD Bapenda Kaltim Wilayah Paser Supriyadi menyampaikan bahwa mayoritas aset kendaraan milik desa yang menunggak. Pemkab Paser perlu segera mengidentifikasi kendaraan tersebut dan diselidiki penyebab tunggakannya. "Ini menjadi salah satu defisit target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Paser tiap tahunnya," kata Supriyadi, Selasa (30/1).