Menampilkan 2084 data.
BONTANG - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) kembali menggelontorkan anggaran untuk pengadaan penerangan jalan lingkungan. Tahun ini nilainya sangat fantastis, yakni Rp10,4 miliar. "Saat ini masih dalam tahap perencanaan. Untuk memetakan titik mana saja yang akan dipasang PJL tersebut," kata Kepala Dinas Perkimtan Much Cholis Edy Prabowo. Menurutnya, PJL ini akan tersebar di 15 kelurahan di Kota Taman. Namun, jumlahnya untuk tiap kelurahan tidak sama. Menyesuaikan dengan titik dengan kebutuhan fasilitas penerangan jalan. Mengacu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), nominal tersebut menjangkau 661 titik satu set PJL nantinya terdiri dari lampu LED dengan daya 40 watt. Kemudian tiang lampu berbahan galvanis dengan panjang 4,8 meter. Sarana ini juga akan dilengkapi dengan fondasi PJL "Pemasangannya dipastikan tahun ini juga," ucapnya.
BONTANG, TRIBUN – Proyek dinding penahan tanah di Jalan Soekarno-Hattta senilai Rp15 miliar, Kelurahan Bontang Lestari tak kunjung rampung. Progres pekerjaan stag diangka 73 persen, sementara masa perpanjang waktu atau adendum hanya tersisa 22 hari lagi. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang Anwar Nurdin, mengakui khawatir proyek yang dikerjakan PT Bangun Pilar Persada tidak selesai, sesuai tenggat waktu 50 hari yang telah diberikan pemerintah. Menurutnya kendala utama adalah modal. Anwar mengungkapkan sampai harus berangkat ke Jakarta bertemu pihak manajemen PT Bangun Pilar Persada untuk memperjelas kelanjutan proyek itu. Jadi sekarang minus (keterlambatan) diganti dengan denda per harinya. Itu konsekuensi perpanjangan waktu. Anwar Nurdin (Kabid Bina Marga PUPR Bontang).
UJOH BILANG - Bupati Bonifasius Belawan Geh menuturkan, pihaknya senang dengan pemeriksaan tersebut. Ia mendukung program nasional terkait pemeriksaan interim. "Kami paham ini program nasional, maka dari itu kami sangat mendukung," imbuh Bupati. Tindakan tersebut, menurutnya, sebagai check point sejauh mana kemampuan manajemen keuangan Pemda Mahulu. Terutama karena sudah mendapatkan empat kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . "Kami ingin mengejar lima kali predikat WTP. Kami juga butuh ukuran sampai di mana kemampuan kami mengatur keuangan daerah, dan bila ada temuan atau kekurangan mudahan jadi koreksi, sehingga bisa semakin baik ke depan," tegasnya.
SANGATTA - Pembangunan Jembatan Telen akan dikerjakan tahun ini dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC). Jembatan yang sudah direncanakan sejak 2017 silam itu diharapkan memudahkan akses masyarakat. Untuk diketahui, Kecamatan Telen memiliki delapan desa dengan luas wilayah 3 ribuan kilometer persegi. Dua desa di antaranya berdekatan dengan kantor kecamatan, yaitu Desa Juk Ayak dan Desa Muara Pantun. Adapun enam desa lainnya berada di seberang sungai, masing-masing Desa Rantau Panjang, Marah Haloq, Long Melah, Long Segar, Karnyayan dan Long Noran. "Kalau untuk Jembatan Telen itu sudah dilelang tahap keempat, saat ini dalam proses menunggu studi kelayakan dan amdal," ungkap Camat Telen Petrus Ivung, Kamis (1/2). Adapun Jembatan Sei Mara yang menjadi penghubung Desa Marah Haloq dan Desa Long Melah dengan lebar 80 meter, dapat dilewati kendaraan roda empat. " Jembatan itu juga terbuat dari baja semua, dan akan diselesaikan juga pada tahun ini," pungkasnya.
PERESMIAN pujasera di kawasan Stadion Bessai Berinta (Lang-lang) belum dipastikan. Padahal sebelumnya, peresmian diperkirakan dilakukan Januari ini. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang Ahmad Aznem mengatakan, pihaknya masih menunggu rampungnya sejumlah regulasi.” Perdanya sudah ada, tetapi turunan aturannya kan belum,” katanya. Ia menuturkan, regulasi nantinya juga mengatur mengenai tarif yang akan dikenakan untuk satu lapak kepada pedagang. Termasuk melakukan kajian terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama Bapenda. Adapun, kata dia, instalasi listrik dan air masih perlu dilengkapi. Nantinya satu lapak memiliki satu meteran listrik. Hal ini dinilai memudahkan para pedagang karena dapat mengetahui kemampuan masing-masing. “Karena sebelumnya tarif untuk listrik dikumpulkan secara kolektif,” ujarnya.
BONTANG - Perumda Tirta Taman menginginkan tambahan Water Treatment Plant (WTP) di area Kanaan. Dirut Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Tirta Taman Suramin mengatakan, sebelumnya sudah mendapatkan kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan fondasi dan pematangan lahan. Nilainya Rp2,5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun lalu Pemprov Kaltim telah membuat satu sumur lokasinya di samping Gereja Advent. Sumur ini berkapasitas 40 liter per detik. "Jadi, kami berharap ada tambahan WTP baru tahun ini karena Bontang masih kekurangan suplai air bersih," kata Suramin. Nantinya sumur tersebut tersambung dengan WTP baru tersebut. Selain itu, konsep Pemprov Kaltim membuat bendung gerak juga bakal diteruskan ke WTP samping Gereja Advent. Ditaksir berdasarkan perencanaan mampu menghasilkan 300 liter per detik.
Dana FCPF diharapkan meningkatkan kinerja dalam menjalankan program dan kegiatan pengurangan emisi. Fasilitas insentif penurunan emisi gas rumah kaca dari Bank Dunia (World Bank) dengan skema pembayaran berbasis kinerja akan kembali diterima Pemprov Kaltim. Fasilitas kemitraan karbon hutan atau forest carbon partnership facility (FCPF) itu akan disalurkan tahun ini. Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemprov Kaltim berhasil memperoleh komitmen pendanaan sebesar USD 110 juta dari World Bank. Disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Sebagai informasi, program FCPF merupakan uji coba pembayaran berbasis kinerja atau result-based payment (RBP) oleh World Bank. Yang mengevaluasi kinerja Kaltim dalam menurunkan emisi, melalui program REDD+ dari 2019 hingga 2020, sebesar 22 juta ton CO2.
BONTANG – Para pengawas sekolah tahun ini bakal mendapat kendaraan roda dua dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Jumlahnya ada 34 unit yang dibagi kepada pengawas TK, SD, dan SMP. Pengadaan ini diperlukan karena pengawas sekolah memiliki mobilitas tinggi. Dalam pendampingan terhadap sekolah. Sebelumnya, jumlah pengawas hanya dua orang. Pada 2022 terdapat banyak pengangkatan pengawas sekolah. Bantuan ini merupakan fasilitas yang diberikan Pemkot untuk menunjang operasional kinerja. “Terkait dengan merek motor yang diperoleh, Disdikbud belum menentukan,” terang Kepala Disdikbud Bontang Bambang Cipto Mulyono. Tiap pengawas harus berkeliling sekolah. Sesuai tugas pendampingan yang diberikan. Selama ini sabagian besar pengawas menggunakan kendaraan pribadi. Mengacu data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) , pagu anggarannya Rp946 juta. “Pengadaannya akan menggunakan skema e-katalog ,” tutur dia.
BONTANG – Pengadaan mobil dinas (Mobdin) baru tidak hanya menyasar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan seluruh kepala bagian di Sektor Bontang. Beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga menganggarkan pengadaan serupa. Saat dikonfirmasi, Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati membenarkan ada kendaraan pejabat OPD yang perlu diganti. “Mobil yang diganti itu usianya sudah tua. Rata-rata 10 tahun ke atas,” kata pejabat yang akrab disapa lin. Penggantian ini dalam rangka efisiensi anggaran pemeliharaan. Sebab, semakin tua usia kendaraan, biaya pemeliharaan yang dikeluarkan cukup besar. Padahal, kendaraan ini berfungsi untuk mendukung mobilitas pejabat yang bersangkutan. “Tentunya pengadaan itu bertahap. Melihat usia kendaraan dan kemampuan kas daerah,” ucapnya.
BONTANG - “Jadi, pembelian kali ini untuk melengkapi alat kesehatan sehubungan dengan kebutuhan layanan dokter spesialis,” kata Dirut RSUD Taman Husada Dr. Suhardi. Barang utama yang dibutuhkan ialah tempat tidur. Semula RSUD Taman Husada meminta tambahan 100 ranjang tidur pasien. Tetapi dari pagu anggaran hanya bisa mengakomodasi sekitar 40 unit. Saat ini RSUD sudah memiliki 200 tempat tidur pasien. “Kondisinya ada yang minta diganti karena tidak berfungsi dengan baik. Sebab, ada yang pengadaannya dari zaman rumah sakit berdiri pada tahun 2007,” ucapnya. Selain itu, ada alat kesehatan untuk kebutuhan dokter spesialis kulit, THT, paru, dan kandungan. Penyebab pengadaan alat kesehatan tersebut ada yang selama ini tidak memiliki sarana tersebut, berusia lama, maupun untuk jenis layanan baru. “Semisal ada penanganan pasien di spesialis kulit sebelumnya tidak tertangani karena belum punya alatnya, makanya kami ajukan,”tutur dia.