Menampilkan 2026 data.
SENDAWAR - Para pimpinan di DPRD Kubar turut buka suara soal oknum anggota dewan yang diduga terlibat kasus proyek hibah kWh meter listrik. Ketua DPRD Kubar Ridwai tak menampik kasus dugaan korupsi bantuan hibah kWh meter listrik memang jadi perhatian masyarakat, lantaran ada indikasi melibatkan koleganya di DPRD Kubar. Hal itu pula yang membuat dirinya ikut diperiksa sebagai saksi oleh Kejari Kubar. Namun, menurut Ridwai, kasus itu belakangan malah kian tenggelam. "Kita ketahui bahwa pihak-pihak terkait sudah banyak yang diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Kubar. Termasuk saya sudah dua kali memberikan keterangan. Namun, anehnya sampai dengan hari ini belum ada tersangkanya. Bahkan seolah-olah kasus ini sudah lenyap dari permukaan bumi," ujar Ridwai, Sabtu (13/1).
SAMARINDA - Usulan kegiatan dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim dipastikan tak akan terakomodasi pada APBD Murni 2024. Pasalnya, usulan yang bersumber dari kegiatan legislatif itu tak bisa diproses Pemprov Kaltim. Lantaran waktu perencanaan pada 2023 usulan ke-55 anggota DPRD Kaltim tidak ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)i. Tak pelak kegiatan Pokir hanya bisa dijalankan di APBD Perubahan 2024 (APBD-P). Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut, usulan kegiatan anggota DPRD Kaltim tidak ditemukan dalam rinciannya dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, yang dilaksanakan pada 2023. "Pokir tidak bisa jalan di induk 2024, karena teman-teman DPRD Kaltim waktu perencanaan tahun lalu tidak ada dalam SIPD. Terlambat masukkan program Pokir. Jadi nanti di perubahan (baru ada usulan Pokir)," bebernya.
BONTANG - Pemprov Kaltim tampak serius mengatasi permasalahan krisis air bersih di Kota Taman. Pada tahun ini, langkah bendung sungai akan dimulai. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang Amiruddin Syam mengatakan, berdasarkan data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)i dana yang digelontorkan mencapai Rp15 miliar. "Benar itu untuk bendung sungai. Tetapi untuk detailnya, kami akan tanyakan ke Pemprov," kata Amiruddin. Menurutnya, upaya ini merupakan pertama kali di Bontang. Sebab, selama ini suplai air bersih masih memanfaatkan dari sumber bawah tanah. Bahkan, terkait pembebasan lahan dan pembangunan Water Treatment Plant (WTP)ii juga menjadi ranah Pemprov. Nantinya, Pemkot hanya penyaluran dan jaringan. "Tahun ini dibangun. Diharapkan semua rampung di 2025. Pertama pasti bangun bendung dulu, baru WTP," ucapnya.
SAMARINDA – Pembebasan lahan untuk peningkatan akses Jalan Bung Tomo, Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Pattimura wilayah Kecamatan Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir masih berproses. Dari 64 bidang tanah terdampak, baru sekitar 34 orang yang dibayarkan di 2023 lalu. Sisanya akan diselesaikan tahun ini. Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Ananta Diro Nurba mengatakan, 34 warga yang sudah dibayarkan berasal dari dua kelurahan, yakni Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir. "Mereka itu yang sudah lengkap berkasnya. Dari total 53 orang di dua kelurahan tersebut," ucapnya, Minggu (14/1). "Beberapa kekurangan warga lain seperti belum bisa menunjukkan bukti sah kepemilikan hingga peralihan waris serta kekurangan administrasi lainnya," sambungnya.
SAMARINDA, TRIBUN - Target pembangunan ulang bangunan Pasar Pagi Samarinda masih terus dikejar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Sebab belakangan ini, pihak Pemkot tengah mengupayakan terkait kendala yang dihadapi, khususnya adanya penolakan dari para pemilik ruko berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdampak. Meski telah diberi dua opsi oleh Pemkot Samarinda, namun sebanyak 48 pemilik SHM tetap bersikukuh menolak rencana rekonstruksi Pasar Pagi lantaran memiliki dasar hak yang sah secara hukum dan enggan merasa dirugikan. Meski belum menemukan titik temu, hingga saat ini Pemkot masih terus melakukan negosiasi kepada pemilik ruko tersebut. Terbaru, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan bahwa progres saat ini, setidaknya terdapat belasan pemilik ruko ber SHM itu akhirnya menyetujui perencanaan pembangunan ulang Pasar Pagi ini.
BALIKPAPAN, TRIBUN - Rencana pembangunan rumah sakit di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur dipastikan segera terealisasi di tahun 2024 ini setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, mengungkapkan bahwa proyek ambisius ini akan menjadi kenyataan pada tahun 2024 ini. Dia menegaskan kesepakatan kuat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Balikpapan untuk merealisasikan pembangunan. "Rumah Sakit Balikpapan Timur akan menjadi kenyataan tahun ini," ujarnya dengan optimisme, Sabtu (13/1). Namun, yang membuat rencana ini semakin menarik adalah perubahan strategis lokasi pembangunan. Dari awalnya direncanakan di Kelurahan Teritip, proyek tersebut kini dialihkan ke Kelurahan Lamaru.
SAMARINDA, TRIBUN - Tak lama lagi, kawasan tepian di Kota Samarinda akan menampilkan wajah barunya. Proyek Teras Samarinda yang sedang dibangun ini memiliki panjang kurang lebih 7 kilometer dan pengerjaannya dibagi menjadi beberapa segmen. Pembangunan segmen I dimulai dari BTN hingga depan Kantor Gubernur yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda menggunakan anggaran sebesar Rp36 miliar. Kemudian segmen II dan seterusnya berada di kawasan Dermaga Pasar Pagi yang dimulai dari depan Rumah Jabatan Gubernur hingga kawasan traffic light di depan Masjid Raya Darusallam dan Pelindo. Mega proyek ini, kabarnya menggunakan material atau bahan yang dipasok dari luar daerah, bahkan diimpor dari Belgia. Meski pengerjaan tahap I meleset dari target, namun kini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mengkebut mega proyek ini.
PENAJAM, TRIBUN - Pada 2024 ini ada dua pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU). Mulai dari pembangunan gedung kantor hingga revitalisasi bangunan SD Negeri 040 Penajam. Kepala Disdikpora PPU Alimuddin mengatakan anggaran untuk pembangunan gedung kantor baru, dialokasikan sebesar Rp16 miliar. Disdikpora diketahui tidak memiliki gedung kantor sendiri, sehingga menumpang sementara di Gedung Olahraga (GOR) PPU. "Proyek strategis bupati ada dua di Disdikpora ada pembangunan SD dan pembangunan kantor." ungkapnya Jumat (12/1). Alimudin mengatakan bahwa gedung kantor baru nantinya akan dibangun satu lantai, berlokasi di samping gedung kantor BKAD. Proses pengerjaannya akan dimulai segera mungkin, usai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) . "Ini sementara sedang proses perhitungan HPS," lanjutnya.
TENGGARONG - Pemkab Kukar memastikan utang pekerjaan dengan kontraktor tahun 2023 akan dilunasi Februari mendatang. Berdasarkan surat edaran, terdapat 395 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp51 miliar yang tidak sempat dicairkan 2023. Ditambah 398 Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp316 miliar. Sehingga total utang Pemkab yang akan dilunasi bulan depan sekitar Rp367 miliar. Sekretaris Каbupaten (SekKab) Kukar Sunggono mengatakan telah menginstruksikan seluruh OPD untuk menginventarisasi kegiatan yang belum dibayar ke kontraktor. Juga, menyampaikannya ke Inspektorat terkait nama dan proses kegiatan. Pasalnya, utang tersebut segera dibayarkan mulai bulan depan secara bertahap.
SERAPAN anggaran Pemprov Kaltim tahun lalu cukup memuaskan. Setidaknya lebih besar dibandingkan 2022 yang hanya sebesar 84,67 persen. Sementara pada 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim mencapai 92,21 persen. Kepala BPKAD Kaltim Fahmi Prima Laksana mengatakan, capaian tersebut hampir mendekati target Pemprov Kaltim dalam rapat pimpinan akhir tahun yang membahas evaluasi realisasi APBD 2023 beberapa waktu lalu. Pemprov Kaltim sebelumnya menargetkan penyerapan APBD 2023 bisa mencapai 93,79 persen dari pagu perubahan APBD 2023 sebesar Rp25,3 triliun. Dari data BPKAD Kaltim, realisasi APBD Kaltim mencapai 92,21 persen. "Secepatnya kita fix kan data hingga akhir Desember 2023. Tapi, target kami bisa mencapai 95 persen lah," ungkapnya, Jumat (12/1).