Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA – Akses simpang jalan Siradj Salman-Jalan Pasundan, Kecamatan Samarinda Ulu yang sempat ditutup imbas galian pembangunan crossing drainase, awal Juli lalu, telah dibuka kembali Senin (15/7). Hal tersebut setelah crossing drainase sepanjang sekitar 15 meter rampung dikerjakan. Saat ini penutupan beralih ke Jalan KS Tubun Dalam, akibat penggalian drainase. PPK Peningkatan Drainase Jalan Pasundan Khanif Priyo Utomo menyampaikan penutupan yang sebelumnya direncanakan dua minggu, bisa dioptimalisasi menjadi sekitar satu minggu. Bahwa pada struktur drainase maupun badan jalan berdasarkan rekomendasi dari konsultan aman dilewati. “Kebetulan temen-teman pelaksana menggunakan beton fast track. Mempercepat perkerasan beton,” ucapnya, Senin (15/7).
PENAJAM – Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Thohiron, menyoroti pentingnya digitalisasi dalam sistem retribusi parkir di pasar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Menurutnya, penggunaan teknologi digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam sistem parkir manual yang selama ini diterapkan. “Selama retribusi parkir di pasar ini kalau kita tidak buat digital ya agak susah,” kata Thohiron. Dirinya menegaskan bahwa sistem parkir manual sering kali mengalami kesulitan dalam hal pengawasan dan penghitungan kuantitas kendaraan yang parkir. Dengan sistem digital, setiap kendaraan yang masuk dan keluar pasar dapat tercatat dengan jelas, sehingga mengurangi potensi kebocoran pendapatan retribusi.
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah segera menyalurkan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah serta Badan Pengawas Pemilu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyaluran anggaran ini sangat penting mengingat tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada sudah berjalan. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas M Panjaitan menuturkan, hingga 12 Juli 2024, sebanyak 541 Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi, kabupaten, dan kota sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU. Nilai total anggarannya mencapai Rp28,73 triliun.
SAMARINDA, TRIBUN – Beberapa minggu belakangan, para pemilik lahan di Jalan Rapak Indah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda terus melakukan aksi guna menuntut ganti untung lahan mereka yang diklaim belum dibayar meski sudah digunakan pemerintah sejak 1995 silam. Setelah melakukan aksi tutup mulut, pemilik lahan di Jalan Rapak Indah baru-baru ini menanam puluhan pohon pisang berisi tulisan protes dan tuntutan di sejumlah titik di Jalan Rapak Indah. “Pohon pisang ini sebagai peringatan keras dari warga. Kalau tidak ada respons positif terkait pembebasan dan pembayaran lahan kepada pemilik, maka mereka akan menguasai kembali lahannya,” kata kuasa hukum pemilik lahan di Jalan Rapak Indah, Harianto Minda. Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan sudah menerima laporan terkait hal tersebut.
KETUA Panitia Khusus (Pansus) Pertanggungjawaban APBD 2023 DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman menyampaikan kesimpulan dan sarana atas hasil kerja bersama 9 Anggota DPRD Kutim lainnya. Selama pembahasan dalam rapat dan koordinasi, pihaknya menghasilkan 5 poin kesimpulan serta saran untuk pemerintah atas pelaksanaan APBD 2023. Pertama, kata Faizal, sehubungan tingginya angka SiLPA yakni Rp1,7 miliaran, maka dapat disampaikan beberapa saran di antaranya dari sisi perencanaan APBD dapat dilakukan peningkatan akurasi perencanaan penerimaan APBD dan koordinasi transfer dari APBD Provinsi. “Lalu, pemerintah bisa menghindari penambahan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersifat spesifik di pertengahan tahun anggaran berjalan,” imbuhnya.
PENAJAM – Duit tersebut dipinjamkan oleh Ketua Korpri PPU sebelumnya kepada seorang pengusaha pada 2021. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) anggota Korpri PPU mempertanyakan realisasi janji Ketua Korpri PPU 2022-2027, Pang Irawan segera mengambil uang tersebut dan mengembalikannya ke kas organisasi. “Hampir dua tahun berlalu, namun janji ini belum menunjukkan hasil konkret,” ungkap anggota Korpri PPU yang enggan disebutkan namanya, Minggu (14/7). Beberapa anggota Korpri lainnya dengan nada bersungut-sungut mendorong Pang Irawan dapat lebih tegas dalam memperjuangkan duit Rp1 miliar itu kembali ke kas.
TENGGARONG, TRIBUN – Sebanyak Sebanyak 600 rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi sasaran program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2024. Program RTLH ini bertujuan memberikan rumah yang layak bagi masyarakat miskin di Kukar yang terdaftar dalam Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS). Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan rumah yang representatif dan nyaman.
SAMARINDA – Tahun ini, tiga pekerjaan diplot di kawasan tersebut demi mengurangi dampak banjir. Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Samarinda Hendra Kusuma melalui PPK Pembangunan Drainase Jalan Slamet, Riyadi Khanif Priyo Utomo mengatakan di sana akan ada tiga pekerjaan. Total anggaran Rp23 miliar. Bahwa permasalahan di daerah tersebut memang cukup komplek. Mengingat kegiatan pembangunan di sekitar daerah pergudangan membuat debit air yang melewati sekitar Jalan Adam Malik, Gang Mujahidin juga menjadi lebih besar. “Makanya sejak tahun lalu direncanakan peningkatan drainase. Eksekusi pekerjaannya dilakukan tahun ini,” ucapnya, Minggu (14/7).
BALIKPAPAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim melakukan uji petik lapangan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas temuan Laporan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2023. Tim Banggar DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi Tim Ahli Banggar DPRD Kaltim, Inspektorat Kaltim, dan Disnakertrans Kaltim melakukan uji petik pada tiga lokasi berbeda, Kamis (11/7/2024). Uji petik pertama dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan yang diterima langsung oleh Ningsih selaku Kepala UPTD BLKI Balikpapan. Di UPTD BLKI Balikpapan, Banggar meminta penjelasan terkait pengelolaan retribusi yang belum sesuai dengan ketentuan.
SANGATTA, TRIBUN – SMPN 5 Sangatta Utara telah menginformasikan kepada seluruh wali murid tentang pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa SMP Negeri dari Pemerintah Daerah (Pemda). Akan tetapi baru-baru ini, telah beredar daftar harga seragam sekolah SMP Negeri 5 Sangatta Utara beserta atributnya di salah satu grup Whatsapp. Tentunya hal itu menuai pro dan kontra bagi masyarakat Kutai Timur yang mengetahuinya. Saat dikonfirmasi, Kepala SMPN 5 Sangatta Utara membenarkan bahwa koperasi di sekolahnya menyediakan seragam dan atribut SMP. “Tetapi kami tidak mewajibkan wali murid beli, kami hanya menyediakan barang kali wali murid ada yang membutuhkan, sebab Pemda juga sudah menyediakan seragam gratis bagi siswa kami,” ungkap Kepala SMPN 5 Sangatta Utara, Syahrani, Minggu (14/7/2024).