Menampilkan 2026 data.
MALINAU, TRIBUN – Tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa-desa berprestasi di Malinau, Kalimantan Utara tahun 2024. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malinau, Pemkab telah mengalokasikan tambahan ADD untuk sejumlah desa berprestasi. Mulai dari ADD bidang inovasi, prestasi, kredibilitas pengelolaan dana desa hingga indikator lain-lain seperti penanganan stunting dan capaian indikator kerberhasilan pemerintahan. Kepala Dinas PMD Malinau, Muhamad Fiteriady menyampaikan tambahan ADD sebelumnya telah dialokasikan pada tahun lalu.
SENDAWAR, TRIBUN – Sebagai upaya peningkatan efisiensi, kemandirian keuangan, dan kualitas pelayanan di masyarakat, tujuh Puskesmas di Kutai Barat (Kubar) akan dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ketujuh Puskesmas di Kubar tersebut saat ini mulai dilakukan penilaian oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar. Di antaranya, Puskesmas Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat, Melak, Damai, Dempar, dan Tering Seberang. Penilaian implementasi BLUD terhadap 7 Puskesmas ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Kubar H Edyanto Arkan di Ruang Rapat Koordinasi Kantor Bupati Lantai III, Rabu (17/7/2024).
BALIKPAPAN – Menjadi salah satu objek, pengusaha menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak. Baik yang dipungut oleh pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Baik secara pribadi maupun sebagai badan usaha. Dari hasil pajak tersebut, kemudian digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim Dayang Donna Faroek menyebut, terkait pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak reklame, pajak alat berat dan lainnya yang menjadi hak daerah seperti Kaltim untuk memungutnya sudah tergolong ideal. Ini karena dari pengamatannya, sudah banyak tampak kemajuan terutama di pelayanan publik.
SENDAWAR – Tujuh Puskesmas yang dinilai, yakni Puskesmas Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat, Melak, Damai, Dempar, dan Tering Seberang. Wakil Bupati (Wabup) Kubar Edyanto Arkan menyampaikan alasan dipilihnya tujuh Puskesmas tersebut. Menurutnya, sejumlah Puskesmas tersebut diyakini bisa menerapkan prinsip-prinsip BLUD. “Dengan penerapan BLUD kita harapkan Puskesmas bekerja melaksanakan tugasnya semakin baik, dengan tujuan akhir memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Edyanto, Kamis (18/7). Dalam persiapan penerapan BLUD memerlukan kerja keras dari seluruh jajaran di Puskesmas. Karena harus memenuhi kelengkapan administrasi, dan teknis, serta kinerja.
BALIKPAPAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Senin (15/7) malam. Rapat di bagi dalam dua sesi. Pertama, rapat membahas penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Kemudian pada sesi kedua, membahas penyampaian Laporan Semester Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun, dan Wakil Ketua III DPRD Kaltim Sigit Wibowo, serta Ketua Tim TAPD Kaltim Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni beserta jajaran Tim TAPD Kaltim.
BONTANG – Rencana pemangkasan jalan menurun di RSUD Taman Husada belum jelas hingga saat ini. Pasca kunjungan anggota Komisi V DPR RI Agustus tahun lalu, belum ada informasi lebih lanjut yang didapatkan. “Tidak ada informasi kapan mau dikerjakan,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edy Prabowo. Oleh sebab itu, ia segera berkonsultasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. Tujuannya untuk menanyakan apakah masuk dalam batang tubuh anggaran tahun ini terkait pengerjaannya. “Kami akan segera ke sana,” ucapnya. Menurutnya, pekerjaan ini masuk skala prioritas. Mengingat turunan RSUD Taman Husada ini telah memakan banyak korban jiwa. Survei lapangan sudah dilakukan oleh BBPJN pada Desember 2022 lalu.
BONTANG – Dijelaskan Asisten II Sekprov Kaltim Ujang Rahmad, Bontang merupakan daerah pengolah migas. Tetapi seperti ayam mati di lumbung padi. Ketika di waktu tertentu masih terjadi kelangkaan elpiji. “Ini sangat aneh,” kata Ujang. Apalagi nantinya Bontang menjadi daerah penyangga IKN. Tentunya, diperlukan fasilitas yang lengkap. Pada dasarnya, Pemprov siap membantu untuk pengembangan Jargas di Bontang. “Kami sudah memfasilitasi. Kalau pun terkait anggaran, Pemprov juga siap,” ucapnya. Kabag Perekonomian dan SDA Setkot Bontang Moch Arif Rochman membenarkan bahwa Pemprov juga bersedia membantu pengembangan Jargas di Bontang. Nantinya langkah ini bisa digarap bersama-sama. “Terkhusus jika opsi kedua yang harus dilakukan terkait rencana ini,” tutur dia.
PENAJAM – Menyikapi sesaknya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada 2025, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Kepala DLH PPU, Safwana menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk mendukung usulan tersebut ke pemerintah pusat. “TPA saat ini diperkirakan akan penuh dalam dua tahun lagi. Oleh karena itu, kami mengusulkan pembangunan TPST kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian PUPR menyiapkan anggaran DED-nya, sementara pembangunan fisiknya akan dibiayai oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
TANAH PASER – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser bersama KONI Paser menggelar rapat persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026 yang digelar di Paser. Salah satunya yang dibahas adalah kesiapan KONI dan tiap Pengurus Cabang (Pengcab) mengelola dana hibah dari pemerintah. Kepala Disporapar Paser, Kurniawan mengatakan mulai 2025 hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) akan kembali dikelola seperti sebelumnya, yaitu dikelola sendiri. Berbeda dengan saat ini seluruhnya Disporapar yang membelanjakan. Untuk transparansi dan keamanan pengelolaan dana tersebut, Disporapar Paser pada APBD Perubahan 2024 ini akan menggelar pelatihan bimbingan teknis keuangan bagi para bendahara Pengcab.
SAMARINDA – Pemkot tengah mempersiapkan pembongkaran eks SPBU Teluk Lerong di Jalan RE Martadinata Kecamatan Samarinda Ulu. Fasilitas yang sebelumnya dikelola Koperasi Jasa KOPTA ini berada di lahan pemerintah berstatus HPL dan sudah diperingati dari 2019 lalu untuk pengosongan, hingga betul-betul berhenti beroperasi pada 2022. Tahun lalu, Pemkot sempat memperingati untuk dibersihkan namun hingga 2024 masih dibiarkan. Terbaru, Pemkot memberi deadline hingga Senin (22/7) mendatang agar pengelola koperasi segera membongkar. Karena di sana masih terdapat aset bekas SPBU seperti dispenser BBM dan lainnya. Kabid Aset BPKAD Samarinda, Yusdiansyah mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya memanggil pihak koperasi dan Pertamina untuk menegaskan batas akhir pembersihan area tersebut.