Menampilkan 2026 data.
PENAJAM – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan pada 2025 mendatang semua guru di PPU tidak lagi mengandalkan kertas dalam metode pembelajaran. Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menyebutkan hal itu merupakan upaya percepatan digitalisasi dalam sektor pendidikan di Benuo Taka – sebutan PPU. “Tahun depan (2025) setiap satu orang guru sudah memiliki satu laptop yang dibantu oleh pemerintah daerah,” katanya. Menurutnya, dalam era yang semakin modern ini tentu waktu yang dibutuhkan akan cukup lama untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), apabila hanya mengandalkan pembelajaran manual dan bukan digital. “Upaya ini sejalan dengan upaya kita untuk meningkatkan kompetensi SDM, kalau tidak begitu bagaimana caranya kita bisa cepat,” ujarnya.
PENAJAM – Pemkab Kubar melalui Wakil Bupati H Edyanto Arkan menyampaikan secara garis besar program-program prioritas pembangunan Pemda 2025. “Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, terwujudnya transformasi SDM lokal yang kompeten, adaptif, dan inovatif,” ungkapnya, Selasa (16/7). Fokus pembangunan Pemkab 2025 adalah peningkatan kualitas konektivitas wilayah. Untuk menunjang proses transfer pengetahuan dan adopsi inovasi dan menghubungkan antar sumberdaya lokal. Ia menambahkan, prioritas peningkatan daya saing dan perluasan daerah ekspor sektor-sektor unggulan dan potensial. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan melalui kemudahan masyarakat dalam mengakses dan mengolah sumber daya lokal di wilayahnya.
TANA PASER, TRIBUN – Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Partai Politik (Parpol) yang bersumber APBD Kabupaten Paser pada 2023 seluruhnya mencapai Rp695 juta. Hal tersebut dipaparkan saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Partai Politik (Parpol) yang memperoleh kursi di DPRD Paser, berlangsung di Ruang Sadurengas, Setda Paser, Selasa (16/7/2024). Kabid Politik Kemendagri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Paser, Achmad Hartono, mengatakan bahwa LPj tersebut dinyatakan telah diterima dan terpenuhi sesuai peruntukannya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Kaltim. “Ada beberapa Parpol yang seharusnya diprioritaskan penggunaan Bankeu hanya beberapa persen dan harus diperbaiki, tapi secara pertanggungjawaban tidak terlalu signifikan,” kata Hartono.
BALIKPAPAN – Tahun Ajaran 2024/2025 telah dimulai sejak Senin (15/7). Pada pekan pertama sekolah, Pemkot Balikpapan mulai mendistribusikan bantuan seragam kepada peserta didik baru. Penyerahan bantuan seragam secara simbolis dilakukan di SMP 12 Balikpapan pada Rabu (17/7). Seragam diserahkan langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, dan Bunda PAUD Balikpapan, Nurlena Rahmad Mas’ud. Sementara itu, 98 siswa hadir sebagai perwakilan, didampingi oleh guru dan kepala sekolah. Dalam acara tersebut, Rahmad Mas’ud secara simbolis memasangkan seragam kepada siswa penerima bantuan.
SANGATTA, TRIBUN – Pelabuhan Kenyamukan yang berlokasi di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur digarap berbarengan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim dan APBD serta Corporate Social Responsbility (CSR) PT Kaltim Prima Coal (KPC). Untuk APBD Kutai Timur, anggaran dialokasikan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggunakan skema anggaran jamak atau Multi Years Contract (MYC). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dishub Kutai Timur, Joko Suripto bahwa pihaknya kebagian membangun reklamasi dan causeway. “Progres per 14 Juli 2024 kemarin untuk fisik mencapai 67 persen sedangkan progres keuangan mencapai 54 persen, itu yang luasan reklamasi dari 1,7 kilometer sudah tertutup semua,” ujar Joko, Selasa (16/7/2024).
PENAJAM – Sektor wisata di Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum berkontribusi banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab masih banyak destinasi wisata yang lahannya masih sebagian milik masyarakat dan masuk wilayah konservasi perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Andi Israwati Latief. “Untuk objek pariwisata sementara ini belum ada kontribusinya ke PAD,” ungkap Andi baru-baru ini. Terkait objek wisata yang belum menyumbang dalam bentuk rupiah ke Pemkab itu sangat disayangkannya. “Iya, sih, tapi memang itu masih lahan milik masyarakat,” tegasnya Kendati demikian, bukan berarti dinas yang dipimpinnya itu tidak memberikan sumbangsih berupa pundi-pundi keuangan daerah. Ia melanjutkan, bahwa ada tiga sektor pariwisata yang berkontribusi besar, yaitu perhotelan, hiburan, dan restoran terhadap PAD.
PENAJAM – “Kami masih berusaha dan berupaya untuk mengembalikan dana tersebut. Beberapa kesempatan kami pernah ketemu dengan para pihak terkait dengan peminjaman duit tersebut, dan saat itu ada beberapa kesepakatan dengan Ketua Korpri yang lama. Hanya, saat itu, Ketua Korpri masih sehat dan sekarang beliau sudah wafat, sehingga kami harus mengulangi pertemuan tersebut dengan pihak lain yang terkait,” kata Ketua Bidang Hukum, Korpri PPU Pitono, Senin (15/7). Upaya lainnya, kata Pitono yang juga kepala Bagian Hukum Setkab PPU itu, pihaknya juga sedang berupaya untuk bertemu dengan pihak yang berdasarkan berita dan cerita Ketua Korpri adalah pihak yang meminjam uang Rp1 miliar tersebut. “Saat kini kami lagi bangun komunikasi untuk bertemu kembali dengan pihak sebagai salah satu pihak pendorong pengembalian uang Rp1 miliar yang dipinjam oleh pihak lain itu,” ujarnya.
SAMARINDA, TRIBUN – Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik mantap ingin mewujudkan tambak budidaya ikan nila di Benua Etam ini. Sebagai percontohan awal, Akmal Malik ingin mewujudkan tambak ikan nila di lahan milik Pemkot Balikpapan seluas 100 hektare. Namun gagasan sebagai salah satu upaya mendorong ketahanan pangan sektor perikanan di Kalimantan Timur itu sepertinya masih membutuhkan waktu panjang. “Kita ingin. Tapi anggaran ternyata terbatas,” kata Pj Akmal Malik. Kendati demikian, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI ini tetap optimis gagasan itu dapat terwujud berkoordinasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk ahli pertanian dan kelautan.
TERUNGKAPNYA dokumen aliran dana Korpri PPU kali pertama terjadi di media sosial (medsos), dan menguak fakta sangat mengejutkan. Duit Korpri Rp1,7 miliar lebih dipinjam di antaranya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PPU, namun baru dikembalikan Rp377 juta. Dokumen yang beredar tersebut ditandatangani oleh Ketua Korpri PPU sebelumnya, dan Bendahara Korpri PPU, Agus Suyadi. Berdasarkan dokumen tersebut, tercatat tiga kali peminjaman kas dana Korpri, yaitu pada 13 Desember 2021 Rp160 juta oleh SKPD, 17 Desember 2021 Rp1 miliar oleh pihak lain, dan pada 20 Desember 2021 Rp550 juta oleh SKPD. Buku Kas Korpri juga menunjukkan adanya dua kali pengembalian dana dari SKPD pada 27 Desember 2021, yaitu Rp26.766.824 dan Rp350.873.615.
SAMBALIUNG – Permasalahan air bersih masih melanda sejumlah kampung di Berau. Satu di antaranya adalah Kampung Pegat Bukur di Kecamatan Sambaliung. Kepala Kampung Pegat Bukur, Suharyadi Kusuma, menuturkan dari lebih 400 rumah di kampungnya, baru sekira 5 persen atau 20 rumah yang terhubung dengan sumber air bersih Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM). “Ya, memang baru sekitar 20 rumah saja yang tersambung untuk saat ini,” jelasnya, Senin (15/7). Dikatakannya, keberadaan air bersih hasil pengolahan memang sulit di kampungnya. Hal ini sudah menjadi permasalahan menahun. Kabarnya akan ada perencanaan penambahan jaringan air bersih di kampungnya. “Saya juga baru mendengar informasi itu, saat Ibu Bupati datang ke kampung kami,” tuturnya.