Menampilkan 2026 data.
PENAJAM, TRIBUN – Pemberian beasiswa untuk peserta didik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupa tanggungan biaya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) terus berlanjut. Setelah dimulai pada 2023 lalu, pada tahun ini pemerintah daerah kembali bekerja sama dengan UGM, melalui program kemitraan. Asisten I Pemkab Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang mengatakan bahwa, program beasiswa ini dikhususkan untuk jurusan kedokteran, kedokteran gigi, Mipa, teknik, vokasi dan lainnya. Pertimbangannya, karena program studi tersebut dianggap mudah untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. “Karena itu dibutuhkan, dan juga lebih cepat lulus, dan lulusannya siap kerja,” ungkapnya, Kamis (20/6/2024).
SAMARINDA – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke-14 dengan beberapa agenda. Pertama, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Kedua, Penyampaian Tanggapan atau Jawaban Kepala Daerah Kaltim terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas Nota Penjelasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim Tahun 2025-2045. Ketiga, Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045. Rapat yang digelar di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Rabu (19/6/2024) tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo, serta Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni yang mewakili Gubernur Kaltim dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman.
SAMARINDA, TRIBUN – Tiga tahun belakangan ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggencarkan pengendalian banjir. Pasalnya, banjir menjadi momok bagi masyarakat Kota Samarinda. Meski tak sedikit yang mengakui keberhasilan program tersebut, Pemkot Samarinda terus berupaya menata dan membenahi kota, terutama pada kawasan bantaran Sungai Karang Mumus (SKM). Sebab selama ini, bangunan-bangunan yang memenuhi bantaran membuat sungai menjadi menyempit dan menjadi salah satu faktor terjadinya banjir. Seperti kegiatan yang sedang berjalan saat ini, Pemkot membenahi bantaran sungai di sepanjang Jalan Tarmidi, Kecamatan Samarinda Kota.
SAMARINDA, TRIBUN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda kembali mematangkan rencana Bus Rapid Transit (BRT) setelah mendapat arahan dari Wali Kota Andi Harun. Salah satu poin pentingnya adalah kembalinya bus listrik ke dalam konsep BRT, yang sebelumnya sempat dibatalkan. Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menjelaskan bahwa bus listrik kembali dipertimbangkan karena beberapa alasan, seperti efisiensi, pembangunan berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan untuk mendorong penggunaan transportasi publik. “Bus listrik akan dioperasikan di trayek yang tidak terlalu menanjak. Sedangkan untuk medan yang berat, akan digunakan bus konvensional berbahan bakar solar,” ujar Manalu.
PENAJAM – Hingga saat ini belum ada aturan khusus terkait pungutan pajak terhadap pengusaha sarang burung walet di Penajam Paser Utara. Sekretaris Komisi III DPRD PPU Thohiron mengungkapkan, terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya untuk menarik pajak dari industri yang potensial ini. “Susah memang kalau walet itu mau ditarik pajak. Yang jelas dilematis, kita ini kan tidak tahu berapa kilo yang dihasilkan dari sarang walet itu. Karena kita enggak tahu kejelasan pastinya itu membuat kendala tersendiri bagi penarik distribusi pajak walet,” bebernya. Salah satu alasan utama kesulitan ini adalah kurangnya data pasti mengenai produksi sarang walet. Ketidakpastian ini menyebabkan sulitnya penetapan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh para pengusaha walet.
SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda tengah mengkaji dua moda transportasi publik untuk diwujudkan di kota ini, yaitu bus kota dan kereta api. Untuk bus kota, Dishub sedang menghitung kebutuhan anggaran dan skema pengadaannya. Skema yang dipertimbangkan pengadaan oleh pemerintah untuk dikerjakan Perumda Varia Niaga. Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, pihaknya akan segera mempresentasikan hasil penghitungan anggaran (business plan) kepada Wali Kota Samarinda. “Kami masih menunggu jadwal Wali Kota,” ujarnya, Rabu (19/6). Dia menjelaskan bahwa skema yang paling memungkinkan dalam waktu dekat adalah pengadaan oleh pemerintah dan diserahkan ke Perusda. Dengan moda bus listrik. Kebutuhannya sekitar 63 unit untuk tujuh trayek. Rinciannya setiap trayek disiapkan 9 unit. Tujuh beroperasi, sisanya sebagai cadangan. “Ini akan dikolaborasikan antara bus dengan BBM fosil untuk trayek menanjak. Sedangkan trayek yang cenderung datar, menggunakan kendaraan listrik,” jelasnya.
PROYEK pelebaran Jalan MT Haryono kini masuk persiapan untuk mulai berjalan. Tepatnya titik Kantor Daihatsu atau Pasta Cielo hingga Kantor PLN UID Kaltimra. Ini melanjutkan perbaikan di titik sebelumnya, yakni depan Andi Jaya Motor hingga Hotel Sejati. PPK Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan MT Haryono Hanna Diva mengatakan, pihaknya akan melakukan beberapa pekerjaan pada jalan tersebut. Seperti pelebaran jalan, perbaikan drainase, dan pembangunan median jalan. “Sekarang kami proses persiapan dan sosialisasi,” katanya. Dinas Pekerjaan Umum menjadwalkan sosialisasi melalui forum memanggil masyarakat yang terdampak dalam waktu dekat. Total melibatkan sekitar 20 orang. Sebagian besar terdiri dari kegiatan usaha. Adapun kontrak berjalan terhitung mulai 20 Mei - 15 Desember.
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun inspeksi mendadak (sidak) proyek pembangunan turap sungai Jalan Tarmidi, Kecamatan Samarinda Kota, Rabu (19/6). Memastikan proyek bagian pengendalian banjir selesai tepat waktu. Berdasarkan laporan dari pelaksana proyek, progres sudah 54 persen dengan target rampung Oktober mendatang. “Kami kira progresnya baik. Optimistis selesai tepat waktu,” ujar Andi Harun. Beberapa aspek teknis turut dipantau, terutama kerusakan sebagian badan jalan akibat mobilisasi material proyek. Dirinya meminta maaf kepada warga yang terkena dampak, dan menjelaskan bahwa Jalan Tarmidi harus ditutup untuk kelancaran pekerjaan. “Ada potensi rusak jalan, tapi anggaran tidak ada di kegiatan pemancangan. Kami minta OPD teknis untuk paralel menyiapkan penanganan lanjutan,” ungkapnya.
SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim akan membuat dua gedung baru untuk penanganan permasalahan sosial. Bangunan tersebut akan berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang akan dibangun di atas lahan seluas 3,5 hektare milik Pemprov Kaltim. Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi menjelaskan akan ada 2 bangunan yang dibangun. “Dibangun khusus untuk penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis (gepeng), serta ODGJ (orang dengan ganggung jiwa) yang terlantar,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Selasa (18/6). Ia mengungkapkan, pembanguan akan dimulai pada 2024 ini dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai kurang lebih Rp60 miliar.
SANGATTA – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur memberikan pandangan terhadap pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBD 2023. Disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Golkar Kutim, Maswar bahwa pendapatan asli daerah menunjukkan realisasi sangat besar namun rasio presentase realisasi pendapatan asli daerah sebesar 44 persen menunjukan masih belum tercapainya target. Hal tersebut menjadi indikator bahwa masih terdapat kendala dalam penyerapan pendapatan asli daerah atau PAD. “Maka kami mohon agar untuk jenis pajak dan retribusi yang belum optimal penyerapannya agar dapat dilakukan optimalisasi penghitungan, pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan target realisasinya,” tegasnya belum lama ini.