Menampilkan 2084 data.
SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekkab Kutim. Dalam RDP tersebut topik utama yang dibahas mengenai beasiswa bagi putra-putri Kutai Timur baik jenjang SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kutim yang lain seperti, Jimmy, Kajan Lahang, Leni Angraeni, Muh Amin, dan Novel Tyty Paembonan.
SAMARINDA – Jembatan Mahulu yang menghubungkan Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang, ditutup selama tiga jam, Kamis (4/7), untuk menjalani uji dinamis pertamanya sejak dioperasikan pada 2008 silam. Uji dinamis dilakukan tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera) Kaltim, Balai Jembatan Ditjen Bina Marga, dan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian PUPR. Tujuannya agar mengetahui tingkat kekakuan jembatan, guna mengetahui kelayakan operasionalnya. Selama uji dinamis berlangsung, arus lalu lintas di jembatan diberlakukan satu arah dan dilakukan buka-tutup.
SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera Kaltim) merancang kebijakan baru agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah. Rencananya kebijakan ini akan didanai Dana Abadi Daerah (DAD) Kaltim, sebuah langkah strategis yang diyakini dapat mengurangi backlog perumahan di wilayah tersebut. Perumusan kebijakan ini diimplementasikan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai kementerian dan instansi terkait, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan.
PENAJAM –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah mewacanakan pembangunan rumah bagi MBR ini dengan menggunakan Dana Abadi Daerah (DAD), melalui Focus Group Discussion (FGD), di Samarinda, Selasa (2/7). Dalam diskusi melibatkan berbagai kementerian dan instansi terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan itu mengemukakan untuk memperkuat program ini perlu dibuat regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang diharapkan Maret 2025 sudah rampung.
PAJAK dan retribusi merupakan tulang punggung keuangan daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda 2023 tertuang pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi sangat signifikan, mencapai 15,56% dari total APBD sebesar Rp4.842.930.694.000. Mengacu pada data tersebut, pajak daerah menunjukkan peran penting dalam mencukupi kebutuhan anggaran dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah (Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023) dengan menyumbang pendapatan Rp526.770.000.000.
SAMARINDA, TRIBUN – Beberapa tahun belakangan, sektor Sumber Daya Alam (SDA) pertambangan dikenal menjadi salah satu faktor perekonomian yang paling dominan di Kalimantan Timur. Tak heran, jika sektor ini dinilai menjadi sumbangsih terbesar terhadap pendapatan daerah, termasuk di Kota Samarinda. Namun, hal ini tak bisa terus menerus berlanjut. Wali Kota Samarinda Andi Harun ingin agar tulang perekonomian di Kota Samarinda tak lagi berpangku tangan dengan sektor ini, alias menggerus SDA.
BALIKPAPAN – Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Ropiyani menerangkan dalam razia yang digelar bersama Dispenda Balikpapan, sedikitnya terjaring 159 kendaraan, terdiri dari 105 roda dua dan 54 roda empat. Pada razia di halaman Markas Polresta Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (3/7) petang itu, ada sejumlah kendaraan didapati belum membayar pajak. “Total ada 25 kami temukan,” ungkap Ropiyani, Kamis (4/7).
BALIKPAPAN, TRIBUN – Suasana halaman Mapolresta Balikpapan dipenuhi oleh kendaraan roda dua dan empat yang diarahkan petugas untuk pemeriksaan, Rabu (3/7). Pengendara tampak mengantre sambil menunggu giliran untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan mereka. Petugas lalu lintas yang berjaga dengan sigap memeriksa setiap kendaraan yang masuk, memastikan tidak ada yang terlewat. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan beberapa kendaraan yang masa pajaknya telah habis dan langsung diarahkan untuk membayar pajak di lokasi yang telah disediakan. Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto, melalui Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol Ropiyani, memimpin kegiatan ini dengan dukungan 20 personel Satuan Lalu Lintas, 5 staf Bapenda, dan 5 pegawai Jasa Raharja.
BONTANG – Pemkot Bontang telah menentukan lokasi untuk pembangunan bendung gerak, yakni di Gunung Telihan. Dengan lahan seluas 6.810 meter persegi. Pelaksana pembebasan lahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kaltim, dibantu Dinas Perkimtan Bontang. Ditargetkan pembangunan fisik bendung gerak dikerjakan tahun ini. Pasalnya proses lelang sudah dilakukan. “Memang pembebasan lahan ini sebelumnya sempat ada kendala, sebab ada beberapa orang yang mengklaim memiliki lahan tersebut. Tapi sudah klir,” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Amiruddin.
BALIKPAPAN – Izin Penetapan Lokal (Penlok) Pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 1B Bandara Sepinggan-Tol Balsam belum sepenuhnya 7,01 kilometer itu, masih dalam proses sosialisasi dengan warga terdampak di Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan. “Kami sudah dua kali pertemuan (dengan warga). Ada 204 bidang (lahan),” kata Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah (BPOD) Setprov Kaltim Siti Sugiyanti kepada Kaltim Post di Hotel Platinum Balikpapan kemarin. Dia melanjutkan, proses penerbitan Izin Penlok saat ini masih dalam tahap penyelesaian antara Pemprov Kaltim bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).