Menampilkan 2026 data.
SUCIPTO Wasis juga menjelaskan terkait anggaran untuk Pilkada Samarinda 2024 yang disiapkan sebesar Rp87 miliar. Anggaran sebesar itu diperuntukkan ke KPU Kota Samarinda sebesar Rp54 miliar. Lalu Rp17 miliar untuk Bawaslu Kota Samarinda, kemudian Pori-TNI masing-masing Rp12 miliar dan Rp4 miliar “Anggaran sudah jelas tercatat di Perjanjian Hibah Daerah. Kurang lebih nilainya Rp87 miliar,” ujarnya. Jumlah anggaran sebesar itu, Sucipto Wasis berharap lembaga yang menerima bisa memanfaatkannya dengan efektif dan efisien. Tugas pihaknya sendiri menyelenggarakan Pemilu bersama KPU dan Bawaslu.
SAMARINDA, TRIBUN – Kebijakan baru dalam sistem perparkiran di Samarinda akan dimulai pada 1 Juli 2024 mendatang. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda memberlakukan kewajiban penggunaan pembayaran non tunai (cashless) untuk semua area parkir di pusat perbelanjaan. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membawa Samarinda menuju era transaksi modern yang lebih efisien dan transparan. Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, penerapan parkir nontunai diyakini mampu meningkatkan PAD dari sektor parkir secara signifikan. Pasalnya, sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat dan terhindar dari potensi kebocoran pendapatan.
KEBIJAKAN wajib parkir non tunai di Samarinda yang diberlakukan pada 1 Juli 2024 mendatang menuai pro dan kontrak dari masyarakat. Kebijakan yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membawa Kota Samarinda menuju era transaksi modern yang lebih efisien dan transparan. Beberapa pihak menyambut baik kebijakan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Denny, warga Sungai Kunjang Samarinda. Dirinya menyakini bahwa parkir non tunai akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan parkir, serta meminimalisir potensi kebocoran pendapatan.
SAMARINDA, TRIBUN – Sampai saat ini Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih dalam masa pemulihan pasca diterjang banjir setinggi 3 meter sejak Senin (13/5) lalu. Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalimantan Timur, Achmad Rasyidi mengatakan, saat ini penduduk Kabupaten Mahulu masih disibukan dengan pembersihan lumpur yang memenuhi setiap rumah. Dinsos Kaltim juga telah menutup posko darurat dan kesehatan sebab seluruh kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan kantor pelayanan yang juga sempat terendam kini sudah beroperasi kembali. “Tim dan mobil penyaluran bansos kami juga sudah kembali sejak Selasa (11/6) kemarin,” bebernya. Terkait kebutuhan dasar, Dinsos Kaltim telah memastikan seluruh masyarakat Mahulu telah mendapatkan bantuan logistik dan sandang. “Ada juga bantuan dari BUMN untuk perabotan dan pakaian. Jadi saat ini memang masa pembersihan saja,” bebernya.
SENDAWAR – Sekkab Kubar Ayonius menjelaskan, dalam pengelolaan anggaran wajib disiplin. Sekarang eranya harus berbuat sesuai dan mengindahkan aturan-aturan yang ada. “Itu sudah pasti aman,” ungkapnya kepada Kaltim Post, Jumat (14/6). Menurutnya, kalau hanya sekadar berbuat baik, belum tentu benar. Tetapi kalau berbuat sesuai aturan, sudah pasti benar. Ini juga selalu diingatkan oleh Bupati Kutai Barat FX Yapan di berbagai kesempatan. “Ini adalah pembelajaran bagi kita semua, supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas ke depannya. Jangan ceroboh," tandasnya.
PENAJAM – Pembatalan lelang ini terjadi setelah alotnya komunikasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dan Yuni Wahyuni terkait hibah tanah untuk proyek revitalisasi dermaga. Yuni Wahyuni, yang didampingi kuasa hukumnya, Dony Endrassanto, keberatan dengan permintaan hibah tanah tersebut. “Dalam rapat itu sudah dibantah dan dijelaskan bahwa batas-batas lokasi tanah milik Bu Yuni dibenarkan Lurah dan Camat Penajam yang memberikan Surat Keterangan Membuat Sertifikat Pelabuhan Klotok Penajam,” kata Dony Endrassanto, Kamis (13/6). Dony menjelaskan, hibah tanah harus dilakukan secara sukarela, bukan dipaksa. Karena kebuntuan komunikasi, Pj Bupati PPU akhirnya memutuskan menunda dan membatalkan lelang revitalisasi dermaga. Dony Endrassanto mengungkapkan, sebelum menyampaikan itu, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun sempat meminta bertemu dengan Yuni Wahyuni melalui rapat setengah kamar.
SAMARINDA – Bangunan Masjid Al Khair yang ada di Jalan Dr Soetomo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, masuk dalam area pembangun turap. Dalam waktu dekat masjid akan dibongkar untuk memperlancar pembangunan. Namun, Pemkot telah menyiapkan anggaran Rp7 miliar untuk membangun masjid baru di area sebelah bangunan lama. PPK Pembangunan Masjid Al Khair dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Ilhamsyah menuturkan, saat ini pihak ketiga pembangunan masjid telah bersiap untuk memancang area pembangunan masjid baru. Sebelumnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, mengingat area masjid baru berada di dalam area pembangunan turap yang dikerjakan 2022 lalu oleh pusat. “Kami memastikan jarak tiang pancang tidak mengganggu angkur turap. Kedalaman kami juga relatif aman sekitar lebih dari 18 meter,” ucapnya, Kamis (13/6).
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said menuturkan Pemkab Berau mendukung penarikan retribusi dan pajak hotel dan penginapan di Pulau Derawan secara manual. Hal ini, meski dikatakan Said, sebelumnya Pemkab Berau pernah memasang alat hitung terintegrasi di Pulau Derawan yang dilakukan atas kerja sama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Berau. “Iya kita pernah memasang alat hitung itu,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (13/6). SAID juga menyadari, asas pembayaran pajak adalah self assessment. Di mana Wajib Pajak melaporkan secara real pendapatan yang didapat untuk dihitung pengenaan pajak dan retribusinya.“Asasnya kan memang self assessment, jadi sesuai yang dilaporkan oleh Wajib Pajak,” paparnya.
SAMARINDA – Dalam rangka perbaikan kinerja Pemprov Kaltim, Pansus DPRD Kaltim Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 telah menyampaikan rekomendasi dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Rabu (12/6) lalu. Ketua Pansus Pembahas LKPj, Sapto Setyo Pramono menyampaikan, atas dasar dokumen RPJMD 2019-2023, RKPD Tahun 2023, LKPj Gubernur TA 2023, Notulen RDP, serta temuan-temuan dari Uji Petik Lapangan di Wilayah Selatan, Utara dan Tengah, LHP BPK, maka Pansus memberikan rekomendasi kepada Pj Gubernur berdasarkan mitra kerja bidang komisi sesuai urusan pemerintahan daerah.
SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-27 di Ruang Rapat Utama, Kantor DPRD Kutim. Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (13/6). Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim telah menyampaikan Nota Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun 2023. Oleh sebab itu, setiap fraksi di DPRD Kutim memberikan pandangan umum mengenai Raperda tersebut. Seperti Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kutim, Mulyana. “Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memberikan apresiasi atas capaian Kabupaten Kutai Timur dalam hal pengelolaan keuangan daerah namun akan lebih baik lagi jika dilakukan perbaikan-perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah,” ungkap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.