Menampilkan 2026 data.
PEMKOT Balikpapan telah menyerahkan bantuan keuangan bagi partai politik untuk Tahap 1 Tahun Anggaran 2024, Rabu (12/6). Ini menjadi momen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan mengingatkan Parpol untuk taat pada tanggung jawab setelah menerima bantuan keuangan (Bankeu). Khususnya terkait penyerahan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah. “Total dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, ada tiga kota yang mendapat penilaian terbaik dari BPK RI dalam pengelolaan anggaran bantuan keuangan partai politik,” kata Kepala Badan Kesbangpol Balikpapan Sutadi.
JAKARTA – Menindaklanjuti usulan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) Tahun Anggaran 2025, Sekretaris Daerah Mahakam Ulu (Mahulu) Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertempat di Auditorium Gedung F Kemendagri, Kamis (06/06/24). Audiensi Sekda didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Mahulu Kristina Tening, S.H., M.Si., disambut langsung oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Kemendagri Drs. Rooy John Erasmus Salamony. Turut hadir, Inspektur Inspektorat Mahulu Budi Gunarjo Ompusunggu, S.E., Ak., M.M., CA., AAP., CFrA,. CGCAE., Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., Kepala Bappelitbangda Gerry Gregorius, S.E., M.Si., Ak., dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Mahulu.
SANGATTA – Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyebut, Nota Penjelasan Raperda APBD merupakan kewajiban konstitusional dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Laporan Keuangan salah satu instrumen pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kutim selama 2023 yang telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2026. “Sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas partisipasi mereka dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi yang berkembang berdasarkan ciri serta karakteristik daerah,” bebernya.
BALIKPAPAN – Sejumlah temuan yang didapat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menambah daftar lelang mega proyek itu usai mundur serentaknya dua pimpinan Otorita IKN pekan lalu. Untuk diketahui, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester II 2023, ditemukan jika pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal. Di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi, harga pasar material batu split dan sewa kapal. Tongkang tidak sepenuhnya terkendali, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.
BALIKPAPAN – Sejumlah partai politik pemenang Pemilu telah mendapat bantuan keuangan dari Pemkot Balikpapan. Dana bantuan diserahkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan. Tahap pertama penyerahan bantuan telah berlangsung pada Rabu (12//6). Kepala Badan Kesbangpol Sutadi mengatakan, total bantuan keuangan untuk partai politik pada tahun ini sebesar Rp2,26 miliar yang berasal dari APBD 2024. Nilai ini berdasarkan perhitungan jumlah perolehan suara. Setiap suara mendapatkan nilai nominal Rp7 ribu. Artinya setiap Parpol akan mendapatkan nominal bantuan keuangan yang berbeda. Partai dengan perolehan suara terbesar yakni Golkar otomatis mendapat bantuan paling banyak.
TANJUNG REDEB – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said menuturkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tetap mendukung, apabila penarikan retribusi, pajak hotel dan penginapan di Pulau Derawan dilakukan secara manual. Hal ini, meski dikatakan Said sebelumnya, Pemkab Berau pernah memasang alat hitung terintegrasi di Pulau Derawan yang dilakukan secara kerja sama bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau. “Iya kita (Bapenda, red) pernah memasang alat hitung itu,” jelasnya, Rabu (12/6). Said juga menyadari, asas pembayaran pajak adalah self assessment. Di mana wajib pajak melaporkan secara real pendapatan yang didapat untuk dihitung pengenaan pajak dan retribusinya. “Asasnya kan memang self assessment, jadi sesuai yang dilaporkan oleh wajib pajak,” paparnya.
SANGATTA, TRIBUN – Perbaikan Jalan Poros Sangatta-Rantau Pulung (Ranpul) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur diusulkan diambil alih oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hal itu disebabkan lantaran perusahaan tambang terbesar di Kutai Timur, PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang berkomitmen memperbaiki namun tak kunjung ada realisasi. Oleh sebab itu, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman mengambil tindakan tegas memerintahkan kepada Dinas PUPR Kutim untuk menyurati ke pimpinan PT KPC agar pekerjaan tersebut diambil alih oleh pemerintah. “Kami minta (perbaikan) jalan itu (Jalan Poros Sangatta-Ranpul) diambil alih, karena seyogianya jalan itu selesai di tahun 2023, namun kenyataannya sampai saat ini belum ada progres,” ungkapnya, Selasa (11/6/2024).
TANA PASER – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser telah melangsungkan rapat internal dalam membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Paser, Fadly Imawan itu diikuti sejumlah anggota Banggar, Sekretaris DPRD Paser, serta Staf Ahli DPRD Paser Firdaus. Wakil Ketua DPRD Paser, Fadli Imawan mengatakan rapat dilaksanakan pada 10 Juni, guna mencermati laporan yang disampaikan Pemkab Paser. “Laporan itu terkait penggunaan anggaran tahun 2023, termasuk yang kami cermati itu dari segi pendapatan daerah,” terang Fadly, Selasa (11/6/2024).
BONTANG, TRIBUN – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyoroti, langkah Pemerintah Kota Bontang yang menarik ratusan miliar dari Bankaltimtara untuk didepositokan ke bank konvensional. Menurut pria yang karib disapa Andi Faiz ini, langkah Pemkot sangat disesalkan lantaran diambil tanpa sepengetahuan DPRD. Padahal sebagai bentuk pengawasan keuangan daerah, DPRD berperan memastikan anggaran yang dikelola pemerintah tepat sasaran dan taat dengan aturan hukum yang berlaku. “Saya selaku Ketua DPRD Bontang sangat kecewa dengan apa yang terjadi saat ini. Dengan adanya penarikan uang Pemkot Bontang di Bankaltimtara yang dialihkan ke bank-bank konvensional lain dengan jumlah yang sangat besar,” ungkap Andi Faiz di dalam grup whatsapp, Selasa (11/6/2024).
PENAJAM – Persoalan status lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam temuan BPK disebutkan, persiapan pembangunan infrastruktur di IKN belum memadai karena mekanisme pelepasan kawasan hutan. Yaitu, masih ada 2.085 ha yang dikuasai pihak lain sekaligus terdapat 5 area hasil pengadaan lahan yang belum selesai proses sertifikasinya. Masalah krusial lain juga ditemukan BPK. Yakni, manajemen rantai pasokan dan peralatan konstruksi pembangunan IKN tahap I belum optimal.