Menampilkan 2084 data.
TANJUNG REDEB, TRIBUN – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tentram Rahayu mengatakan ada 77 Kampung dapat bantuan dana karbon dari APBN, APBD Kaltim dan APBD Berau, serta DBH-DR. “Hal ini membuat Kepala Kampung sangat besar kewenangan. Bahkan 77 kampung itu mendapatkan dana karbon dan ada sekitar 21 kampung dapat dana DBH DR,” ucapnya kepada Tribubkaltim.co, Senin (27/5/2024). Dengan anggaran itu, pemerintah kampung diharapkan dapat menciptakan wilayah kerjanya secara sejahtera dan mandiri. “Kita tidak mengharapkan bahwa dana desa merupakan beban karena sekarang memang harus dikelola transparan, efektif, akuntabel,” ungkapnya.
SAMARINDA – Anggota Pansus LKPj Wali Kota Samarinda Ahmat Sofyan Noor mengatakan, Pansus LKPj Wali Kota Samarinda memang sudah bekerja menyerahkan rekomendasi untuk dijalankan Wali Kota Samarinda. Namun, bukan berarti setelah rekomendasi tidak ada pengawasan terhadap berbagai hal yang telah kami minta untuk dijalankan. “Pansus pasti akan menagih pelaksanaan rekomendasi tersebut dalam LKPj Wali Kota 2024 mendatang,” jelasnya. Pihaknya berharap, dari rekomendasi tersebut, ada perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan, kesehatan, dan penduduk serta pendidikan sesuai visi-misi kota.
SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan Kota Samarinda sudah lama menjadi sorotan, terutama sejak peristiwa penjarahan sejumlah sopir truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda oleh Oknum Tak di Kenal (OTK) tahun lalu. Peristiwa ini menjadi atensi serius, sebab itu sebelumnya Wali Kota Samarinda Andi Harun mendorong pihaknya untuk mengkebut pembahasan untuk menindaklanjuti dan mempercepat pembangunan LPJU di kawasan TPA Sambutan.
BONTANG – Uji Petik Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2023 di sejumlah pembangunan di Bontang belum lama ini mendapat banyak catatan. Hal ini disampaikan Ketua Pansus LKPj Sapto Setyo Pramono, didampingi Wakil Ketua Pansus Baharuddin Demmu, dan sejumlah anggota Pansus, yakni Rusman Yaqub, Sutomo Jabir, M Udin, Ely Hartati, dan Qomariyah, setelah meninjau pembangunan jalan, jembatan, dan terminal. “Pembangunannya itu semua dari APBD Kaltim 2023, baik belanja langsung maupun melalui bantuan keuangan Pemprov Kaltim. Semua yang bisa kami datangi, kami tinjau. Karena kami ingin memastikan, anggaran yang dikeluarkan sesuai fakta pembangunan di lapangan,” ujar Sapto, Senin (20/5).
SAMARINDA – Total anggaran yang dikucurkan untuk kedua proyek itu mencapai Rp48 miliar. Dengan rincian Rp20 miliar untuk sport hub, dan Rp28 miliar untuk driving range. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, dan ditargetkan rampung akhir tahun ini. PPK Pembangunan Sport Hub dan Driving Range Uwim Mursalim menjelaskan, sport hub difokuskan untuk arena rekreasi olahraga keluarga, bukan untuk prestasi. Beberapa venue yang akan dibangun antara lain kolam renang untuk dewasa dan anak-anak, arena olahraga kekinian seperti gym, zumba, dan pound fit, jogging track, dan lainnya. “Jadi bukan untuk pembibitan atlet. Tapi arena olahraga yang bisa dikunjungi semua masyarakat," ungkapnya, Sabtu (25/5).
BALIKPAPAN – Kegiatan Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) atau Free Prior Informed Consent digelar Proklim Berhijra Batu Ampar di Paud Nurul Huda RT 37, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Sabtu (25/5). Kegiatan itu dihadiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, kemitraan, Kasi Kessos Balikpapan Utara M Yogi Nur Chandra, kasi Trantib dan LH Batu Ampar, pengurus Proklim, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Ketua RT 37. Proklim Berhijra (Bersih, Hijau, dan Rapi) Batu Ampar menerima anggaran Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund atau dana karbon sebesar Rp80 juta dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) tahun 2024.
SAMARINDA – Meski sudah melakukan perpanjangan kontrak hingga empat kali, proyek Teras Samarinda tahap I yang berada di Jalan Gajah Mada hingga saat ini belum juga dapat dinikmati masyarakat. Padahal salah satu megaproyek yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda ini ditargetkan rampung di akhir tahun 2023 lalu. Keterlambatan proyek senilai Rp36,9 miliar ini sebelumnya juga diakui oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Hal ini tentu menjadi PR tersendiri bagi Pemkot Samarinda. Terlebih, beberapa waktu lalu kegiatan tahap I di segmen ini hanya tinggal menyelesaikan beberapa detail pekerjaan saja, seperti polesan akhir, penanaman dengan teknik penahan longsor, elektrikal lampu, dan sound system. “Ini sudah menjadi kesempatan terakhir bagi kontraktor,” tegas Andi Harun.
BONTANG – Uji Petik Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2023 di sejumlah pembangunan di Bontang belum lama ini mendapat banyak catatan. Itu disampaikan Ketua Pansus LKPj Sapto Setyo Pramono, didampingi Wakil Ketua Pansus Baharuddin Demmu, dan sejumlah anggota Pansus, yakni Rusman Yaqub, Sutomo Jabir, M Udin, Ely Hartati, dan Qomariyah, setelah meninjau pembangunan jalan, jembatan, dan terminal. “Pembangunannya itu semua dari APBD Kaltim 2023, baik belanja langsung maupun melalui bantuan keuangan Pemprov Kaltim. Semua yang bisa kami datangi, kami tinjau. Karena kami ingin memastikan, anggaran yang dikeluarkan sesuai fakta pembangunan di lapangan,” ujar Sapto, Senin (20/5).
SAMARINDA – Rencana pembangunan SMP 50 di kawasan Lobang Tiga, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, sempat diwarnai klaim dari warga yang mengaku ahli waris perusahaan HJP. Namun, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda menegaskan, klaim tersebut tak berdasar. Kabid Aset BPKAD Samarinda Yusdiansyah menjelaskan, lahan tersebut adalah milik Pemkot Samarinda dan telah bersertifikat. Sebelumnya perolehan awal tanah dibebaskan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) atau yang kini dikenal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebelum 2000. Dengan luas dahulu sekitar 1 hektare. “Tetapi setelah pengukuran lahannya sekitar 7 ribu meter persegi,” ujarnya, Minggu (26/5).
TENGGARONG, TRIBUN – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara (Kukar), Rinda Desianti mengungkapkan, Pemkab Kukar telah melunasi pembayaran dana hibah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia mengatakan pembayaran yang dilakukan dalam dua tahapan tersebut tuntas dilakukan pada Maret 2024. Tahap pertama disalurkan pada tahun 2023, Pemkab Kukar merealisasikan 40 persen anggaran Pilkada. Sedangkan sisanya sebesar 60 persen telah dicairkan belum lama ini. “Maret sudah kami cairkan, jadi tidak ada lagi utang pemerintah untuk Pilkada pada anggaran hibah 2024. Semua sudah kami bayarkan,” kata Rinda kepada TribunKaltim.co, Senin (20/5/2024).