Menampilkan 2026 data.
TANJUNG REDEB, TRIBUN – Bupati Berau Sri Juniarsih, meminta masyarakat bersiap-siap karena pembayaran penggunaan air pada Perumda Air Minum Batiwakkal akan disesuaikan. Saat ini pun diakuinya masih menjadi pertimbangan, lantaran masyarakat masih membangun kembali ekonominya pasca gempuran pandemi Covid-19. “Menaikan pembayaran PDAM itu pasti terjadi, tapi saya harus lihat dulu apakah perekonomian masyarakat juga sudah siap,” jelasnya, kepada Tribunkaltim.co, Senin (22/4/2024). Ke depan masyarakat harus bersiap dan harus bisa memahami kondisi perusahaan. Dikatakannya tidak mungkin Perumda Air Minum Batiwakkal dapat memaksimalkan pelayanan jika pembayaran airnya rendah. Bahkan, terendah se-Kaltim. Dikhawatirkan, nantinya akan memengaruhi pembukaan sambungan rumah (SR) baru.
SEBANYAK enam kecamatan di Kukar telah ditetapkan masuk wilayah ibu kota negara baru. Yakni Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Samboja Barat. Keputusan itu membuat aset Pemkab Kukar di wilayah tersebut akan beralih pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN. Oleh karena itu, perlu kepastian mengenai berbagai aspek. Mulai penataan lahan, pengaturan aset fisik, hingga isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat setempat. Baik Otorita IKN maupun DPRD Kukar, masih mendalami kewenangan terkait pembangunan dan pengelolaan aset di sebagian wilayah Kukar yang masuk wilayah IKN. Hingga saat ini, tanggung jawab terhadap enam kecamatan tersebut masih dipegang oleh Pemkab Kukar.
SAMARINDA – Titik tersebut menjadi salah satu yang jadi konsentrasi penanganan tahun ini. Anggaran Rp26,5 miliar digelontorkan bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim membangun drainase di wilayah tersebut. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengakui kegiatan pengendalian banjir di kawasan tersebut masih terhambat beberapa masalah sosial dan ekonomi, yang turut melibatkan masyarakat di sekitarnya. “Untuk menyelesaikan permasalahan itu memang harus satu per satu, tidak bisa langsung tuntas tahun ini,” ujarnya, Senin (22/4).
SAMARINDA – Tim Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan menindaklanjuti arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun terhadap aset yang diserahkan pihak pengembang Perumahan Bumi Sempaja. Lahan seluas 3 hektare akan diserahkan kepada pemerintah untuk dibangunkan fasilitas umum. Terkini yang sudah diserahkan sekitar 2.019 meter persegi yang kini akan dibangun IPA Bumi Sempaja berkapasitas 50 liter per detik oleh Perumdam Tirta Kencana Samarinda. Sebelumnya, pembangunan IPA Bumi Sempaja merupakan upaya Perumdam memenuhi kekurangan produksi air bersih bagi warga kawasan Samarinda Utara, khususnya sekitar wilayah Jalan Wahid Hasyim II, Jalan PM Noor, dan sekitarnya.
TANJUNG REDEB – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau terus melakukan optimalisasi agar retribusi di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) dapat mencapai 100 persen tahun ini. Apalagi, setelah adanya kasus penggelapan dana sejumlah retribusi oleh beberapa oknum pegawai tidak tetap (PTT) dan oknum aparatur sipil negara (ASN) pada Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pasar SAD, yang terungkap beberapa waktu lalu. Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita menyampaikan, saat ini pihaknya terus ikut memantau perkembangan capaian retribusi di Pasar SAD. Bahkan, setiap bulan pihaknya rutin melakukan evaluasi. Meski tidak menyebut nominal target retribusi Pasar SAD di tahun 2024, sesuai pengakuan Eva, di triwulan awal sudah mencapai hampir 30 persen.
TENGGARONG – Perkebunan karet yang tumbuh di Desa Prangat Selatan, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, membawa manfaat tersendiri bagi warga setempat. Tingginya potensi karet di desa ini rupanya menjadi salah satu penggerak ekonomi utama warga. Dengan pengelolaannya yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bana Nusa, perkebunan karet bisa sumbang hingga ratusan juta rupiah ke pendapatan asli desa (PADes) Prangat Selatan. Hal ini diungkapkan Kepala Desa (Kades) Prangat Selatan Sarkono. Ia mengatakan potensi karet ini telah dilirik tengkulak dari PT Multi Karya Cemerlang sampai masuk ke pasaran Samarinda.
TANJUNG REDEB, TRIBUN – Diskoperindag Berau terus melakukan optimalisasi agar retribusi di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) dapat mencapai 100 persen. Apalagi, setelah adanya kasus penggelapan dana sejumlah retribusi oleh beberapa oknum pegawai PTT dan ASN UPT Pasar SAD. Dijelaskan Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, saat ini pihaknya terus ikut memantau perkembangan capaian retribusi di Pasar SAD. Rutin tiap bulan, pihaknya melakukan evaluasi. Meski tidak menyebut nominal target retribusi Pasar SAD di tahun 2024, sesuai pengakuan Eva, di triwulan awal sudah mencapai hampir 30 persen. “Alhamdulillah nya setelah kami lihat, di tiga bulan awal ini sudah hampir melewati 50 persen,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co, Minggu (21/4).
SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mengajukan kenaikan anggaran seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 53 Tahun 2023. Yang mengubah skema pembiayaan kegiatan dari ‘at cost’ menjadi ‘lumpsum’. Perpres yang berlaku sejak 11 September 2023 tersebut mengubah pola pembayaran untuk perjalanan dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pola pembayaran yang semula at cost (biaya riil) menjadi lumpsum (pembayaran sekaligus). Dengan kata lain, anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menerima pembiayaan sekaligus di muka. Bukan dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil saat perjalanan dinas.
PENAJAM – Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diikuti 36 pejabat mulai camat hingga kepala dinas pada instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) di The Acacia Hotel & Resort Jakarta Pusat pada Sabtu (20/4) menuai sorotan. FGD tersebut dicurigai sebagai pengantar para pejabat PPU menghadiri pernikahan anak pejabat di Jakarta Utara pada Minggu (21/4). Dugaan ini diembuskan oleh Aan Wahyudi. Ungkapan senada dirilisnya di Facebook sekira pukul 09.31 Wita, Rabu (17/4), dan saat dikunjungi media ini Minggu (21/4) terdapat 79 tanggapan dari netizen.
BALIKPAPAN – Pengamanan aset milik pemerintah daerah terus dikawal legislatif. Teranyar Komisi II DPRD Balikpapan mempertanyakan proses pengamanan aset ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan. Ketua Komisi II Suwanto mengatakan, pihaknya menemukan masih banyak aset pemerintah daerah yang tidak memiliki sertifikat. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) terakhir, progres pengamanan aset sekitar 50 persen. Adapun kurang lebih aset yang dimiliki Pemkot Balikpapan Rp10 triliun. Pihaknya belum memastikan aset dalam bentuk apa saja dengan nominal tersebut. Komisi II meminta ada laporan data secara tertulis. Pihaknya menunggu proses pencatatan laporan rampung. Sehingga, Komisi II meminta BKAD mengumpulkan data terlebih dulu.