Menampilkan 2026 data.
TANA PASER – DPRD Paser menggelar Rapat Kerja Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, hasil temuan BPK sejak 2008. Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi menyampaikan DPRD ingin mengetahui apa saja temuan-temuan dari BPK itu, mengapa tidak dilaksanakan oleh dinas terkait hasil temuannya. Wahyudi juga berharap agar Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang akan terbentuk 2024 ini bisa melaksanakan tugasnya menyelesaikan temuan.
Dalam satu dasawarsa itu, implementasi UU ini telah menghasilkan berbagai capaian, khususnya dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Bila kita dalami, spirit di balik UU ini adalah pembangunan desa yang terpusat pada manusia (people-centered village development). Selain itu, pelaksanaan UU Desa juga mengacu pada prinsip “Desa Membangun” dan “Membangun Desa”. Intinya, pembangunan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dengan kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up serta memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa. Sejak 2015 hingga 2023, melalui instrumen kebijakan dana desa (DD), telah dialokasikan dan disalurkan Rp539 triliun DD ke sekitar 74.960 desa di seluruh Tanah Air. Jumlahnya meningkat pesat dari sekitar Rp280 juta (2015) menjadi Rp1,1miliar-Rp1,3 miliar per desa (2023), dengan persentase penyerapan rata-rata 99 persen.
Begitu cakrawala 2024 terbit, desa babak belur digempur narasi akbar korupsi. Isu video Dirty Vote serta opini media massa dan sosial tentang korupsi desa yang dikaitkan dengan pilihan politik kepala desa, tak salah. Akan tetapi, sesungguhnya korupsi desa tak semasif itu dalam realitasnya, dilihat dari proporsi kasus dan nilainya terhadap total jumlah kasus dan nilai uang negara yang dikorupsi secara nasional. Narasi korupsi desa yang terlalu berat telah meruntuhkan kepercayaan terhadap desa. Ini merugikan keseluruhan warga.
PENAJAM, TRIBUN – Pembangunan gedung Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum juga dimulai. Padahal, administrasi yang dibutuhkan sudah dilengkapi Disdikpora dan diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) PPU sejak Maret 2024. Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Disdikpora PPU, Syamsul Adha mengatakan, sebulan berlalu namun Pokja ULP belum menaikkannya ke proses lelang. Jika semakin lama, maka dikhawatirkan pekerjaan akan dimulai terlalu lambat sehingga berpotensi mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya.
TANJUNG REDEB – Realisasi pendapatan hingga April baru 10,8 persen. Sementara realisasi belanja daerah hanya 5,20 persen dari total APBD senilai Rp5 triliun. Jika tidak dikelola secara baik, dikhawatirkan terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). “Ketika ada SiLPA tersebut, artinya kinerja ASN harus dipertanyakan dan harus digenjot lagi supaya lebih maksimal,” tegas Bupati Berau Sri Juniarsih saat memimpin apel pegawai kemarin (22/4). Apabila terdapat kendala, ASN diminta berkoordinasi, sehingga, pembangunan segera diselesaikan. “Jika ada paket pekerjaan yang perlu dilelang, segera ajukan lelang. Terutama instansi yang memegang anggaran besar, seperti Dinas PU, Diskes, Disdik” ucapnya.
UJOH BILANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang 1 Tahun 2024, di Queen Marry Meeting Room Lantai 17, Hotel Aston Samarinda pada Senin (22/4). Rapat Paripurna kali ini dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2023. Untuk diketahui, kegiatan ini berlangsung di Samarinda lantaran padatnya kegiatan DPRD Mahulu di Samarinda. Pada pekan ini beragam kegiatan harus dihadiri DPRD Kabupaten Mahulu di Provinsi. Yakni audiensi dengan pihak provinsi dan kementerian. Hal ini dilakukan untuk membangun Mahulu lebih baik ke depannya. Pelaksanaan Sidang Paripurna ini pun telah sesuai dengan tata tertib yang berlaku atau dijadwalkan oleh DPRD Mahulu.
TANA PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser tahun anggaran 2023. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi didampingi Wakil Ketua DPRD Paser, Fadly Imawan Bupati Paser Fahmi Fadli yang diikuti unsur Forkopimda, jajaran Asisten, Kepala OPD, Camat dan tamu undangan, yang berlangsung di Ruang Baling Seloloi, Sekretariat DPRD Paser, Senin (22/4/2024). Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi mengatakan ada beberapa catatan strategis, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.
TANA PASER – DPRD Paser menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser Tahun Anggaran 2023. Tiga unsur pimpinan DPRD Paser, yaitu Ketua DPRD Hendra Wahyudi, Wakil Ketua Fadly Imawan, dan Wakil Ketua Abdullah hadir di rapat paripurna ini. Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengatakan sebelumnya 26 Maret lalu telah disampaikan Bupati LKPj ini. Paling lambat 30 hari setelah diterima, DPRD wajib segera membahasnya dan memberikan rekomendasi. DPRD memberikan rekomendasi dalam penyusunan perencanaan tahun berjalan dan berikutnya. Penyusunan anggaran berjalan dan berikutnya, penyusunan Perda, Perbup, dan kebijakan strategis Kepala daerah.
PENAJAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor mengungkapkan keprihatinan terkait sejumlah fasilitas umum yang telah dibangun tapi belum difungsikan pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi itu mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen aset daerah yang berpotensi menghambat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal. Syahrudin menekankan inefisiensi itu terjadi pada beberapa pasar tradisional di PPU. Seperti Pasar Riko dan Pasar Waru, serta pasar ikan di Babulu. “Ketika itu dibangun mestinya sudah dimanfaatkan. Kan selama ini kami selalu mengingatkan, kapan itu dimanfaatkan. Di forum-forum rapat selalu diingatkan,” ujar Syahrudin.
BALIKPAPAN – Kegiatan yang dirangkai dalam Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Kaltim dan Kaltara tersebut digelar secara daring, Senin (22/4). Agenda rapat kali ini adalah untuk membahas perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kaltim dan Kaltara dari Januari hingga Maret 2024. Hadir menyampaikan progres kinerja dari masing-masing unit kerjanya, yakni Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimtara Heru Narwanta yang diwakili Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Matheus Setiyono, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur Kusuma Santi Wahyuningsih, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kaltimtara Jose Arif Lukito, Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Kaltim M Syaibani, Kepala Kanwil DJPb Kaltara Sakop, dan Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan Ahmad Fatkhur.