Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA – Rapat Pimpinan (Rapim) kembali digelar Pemprov Kaltim. Fokus pembahasan masih seputar realisasi pendapatan, APBD 2024, target, dan anggaran kas. Juga realisasi pengadaan barang dan jasa, pemberian kesempatan kerja, persiapan jelang Lebaran, inflasi, harga sembilan bahan pokok, persiapan infrastruktur jalan, pengamanan jalur Lebaran, hingga ketersediaan bahan bakar. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik merasa gembira karena serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim secara umum cukup bagus. Dari 45 OPD, hanya ada 2 OPD berada di zona merah dan 2 OPD di zona kuning. Selebihnya berada di zona hijau dan biru. Kinerja OPD pada Januari, Februari, dan Maret atau triwulan I. "Kita akan lakukan asistensi bagi OPD yang berada di zona kuning dan merah,” kata Akmal kepada para wartawan usai Rapim di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (4/4).
SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur Joni melakukan pemantauan berkala terkait proyek tahun jamak berupa pekerjaan drainase di beberapa lokasi. Joni mengatakan, kegiatan tersebut dimulai 2022/2023 dan ditargetkan selesai akhir 2024. “Namun, kami belum berkomunikasi dengan dinas terkait untuk mengetahui berapa persen progresnya,” ujar Joni saat ditemui media di ruang kerjanya, Senin (1/4) lalu. Joni menambahkan, di anggaran perubahan 2024, masih akan ada tambahan alokasi terkait pengerjaan multiyears tersebut. “Kalau progresnya tidak sesuai, nanti komunikasi kepada dinas terkait (Dinas Pekerjaan Umum),” jelasnya. Joni mengaku akan terus melakukan pengawasan. Sebelumnya, dia telah melakukan peninjauan dan hasilnya sudah sesuai dengan aspek.
SAMARINDA – Pemberian dana hibah terlaksana melalui MoU Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) di Hotel Midtown Samarinda, Senin (1/4). Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Novita Bulan menyatakan, dana hibah ini sangat penting untuk menjaga situasi kondusif selama proses pilkada. "Kami telah menyiapkan dana hibah untuk pengamanan pilkada. Pemilu sebelumnya telah berjalan lancar dari pileg hingga pilpres. Kami berharap, kerja sama antara pemerintah kabupaten dan polres akan terus berlanjut untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban dalam pilkada ini," ungkap Novita Bulan.
PENAJAM – Muhammad Akib, Pengurus Gapasdap PPU, mengatakan menyambut baik langkah maju Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU yang akan merevitalisasi pelabuhan tersebut. Menurutnya, revitalisasi ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan penumpang. “Kami sangat mendukung langkah maju yang akan dilakukan Pemkab PPU dengan melakukan revitalisasi pelabuhan speedboat dan kelotok untuk dijadikan satu,” kata Muhammad Akib saat ditemui Kaltim Post di Pelabuhan Speedboat Penajam, Selasa (2/4).
SENDAWAR – Bupati Kutai Barat (Kubar) FX Yapan kembali buka suara soal proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) untuk dilanjutkan pembangunannya. Proyek mangkrak sejak 2015 itu, kata Yapan terlalu banyak masalahnya. Padahal, Pemerintah Kabupaten Kubar telah habis dana ratusan miliar rupiah untuk proyek tersebut. Masalahnya pun beragam, baik dari sisi administrasi, konstruksi, maupun persoalan hukum. “Yang ada sekarang tidak bisa dilanjutkan, karena administrasinya juga bermasalah, close sudah. Pokoknya rumitlah kalau itu dilanjutkan. Apalagi itu rendah, nanti tidak bisa lewat ponton batu bara,” ujar Yapan kepada awak media.
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) akan segera membenahi Stadion Olahraga Panglima Sentik di Jalan Propinsi, Km 8, Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, PPU. Stadion ini sudah lama dikeluhkan karena kondisinya yang rusak parah di berbagai tempat. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) PPU Arpan menyampaikan rencana pembenahan ini kepada Kaltim Post, Senin (1/4). “Rencana pembenahan stadion dan sarana olahraga lainnya di PPU itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun saat saya temui secara pribadi, baru-baru lalu,” kata Arpan. Anggaran untuk pembenahan stadion dan sarana olahraga ini belum dibahas secara detail. Namun, Arpan memastikan bahwa anggarannya diupayakan dari APBD PPU.
BONTANG – Warga RT 8 Kelurahan Api-Api telah mengajukan program stimulan tahun ini. Usulan itu mengacu hasil rembuk warga awal tahun. Ketua RT 8 Harnu Wiyoto mengatakan, program yang nanti terealisasi itu memang hasil kesepakatan warga. Pihaknya pun tidak berani memutuskan secara sepihak. “Usulan ini barengan dengan yang diajukan untuk Musrenbang,” kata Harnu. Khusus untuk ibu-ibu, nantinya akan mendapatkan dua pelatihan. Berupa pelatihan pembuatan kue dan bakso. Nantinya, tiap peserta berisi 15 orang. Tiap bentuk pelatihan diisi oleh orang berbeda. Pemilihan jenis pelatihan ini menyesuaikan dengan asas manfaat yang bakal diterima warga. “Untuk menambah keahlian. Nanti, peserta akan didata terlebih dahulu,” ucapnya.
SAMARINDA, TRIBUN – Selasa (19/3/2024) lalu, 21 ruang kelas di SMP Negeri 5 Samarinda di Jalan Wijaya Kusuma V, RT 17, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu ludes di lalap api, mengakibatkan kerugian besar bagi sekolah. Menanggapi musibah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, memastikan bahwa pembangunan kembali sekolah tersebut akan segera dimulai. Sekitar Rp11,6 miliar akan dialokasikan terlebih dahulu untuk pembangunan tahap awal. “Saat ini sedang dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan insyaallah anggarannya dipastikan masuk, meskipun tak seluruhnya,” ungkap Asli tak lama ini.
TENGGARONG, TRIBUN – Di tengah hamparan sawah yang menguning, ada harapan yang tumbuh di Kutai Kartanegara (Kukar). Bukan hanya padi yang siap panen, tetapi juga rencana besar untuk masa depan pertanian yang lebih baik. Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar telah mengambil langkah progresif dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk pembangunan infrastruktur pertanian yang vital. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2024 ini, ditujukan untuk membangun lumbung padi yang akan menjadi simbol ketahanan pangan di daerah ini.
BALIKPAPAN – Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono. Hadir saat itu di ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan Muhaimin, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), dan para stakeholder. Pandangan fraksi ini untuk menjawab Nota Penjelasan Wali Kota pada 13 September 2023 dan 25 Maret 2024 lalu. Budiono menyampaikan dalam Nota Penjelasan Wali Kota, yakni perlunya dilakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang KSTR yang disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pada Pasal 151 ayat (2) bahwa pemerintah wajib mengimplementasikan kawasan tanpa rokok.