Menampilkan 2026 data.
TANA PASER – Panitia Khusus (Pansus) I telah melangsungkan pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame. Pertemuan yang dilakukan pada akhir Mei lalu itu, guna mereview seluruh pasal draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Reklame. Ketua Pansus I DPRD Paser, Basri Mansyur mengatakan pertemuan tersebut juga sebagai tahap finalisasi Raperda yang tengah digodok. “Kami libatkan dinas terkait untuk mereview pasal per pasal draft Raperda, mulai dari menimbang hingga ketentuan penutup yang telah disusun dengan memperhatikan berbagai rekomendasi dari rapat sebelumnya,” terang Basri, Senin (3/6/2024).
SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur, Akmal Malik, bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD). Rapat yang berlangsung tertutup itu terselenggara di Aula Ruhui Rahayu, Rabu (3/4). Rapim yang dilaksanakan di awal April 2024 ini membahas beberapa isu penting. Seperti pembahasan rutin terkait kinerja Pemprov Kaltim, realisasi APBD 2024. Realisasi anggaran kas dan pengadaan barang dan jasa. Ada juga pembahasan tematik terkait persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024 yang meliputi isu inflasi, harga bahan pokok dan penting (bapoktin), persiapan infrastruktur jalan, pengamanan arus mudik dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
BONTANG – Dana hibah dari Pemkot Bontang untuk pengamanan Pilkada serentak diserahkan kepada Polres Bontang dan Kodim 0908. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Wali Kota Bontang Basri Rase menyebut, anggaran untuk Polres Bontang yakni Rp5,3 miliar. “Kalau untuk Kodim 0908 sebesar Rp1,5 miliar,” sebutnya. Bila dikalkulasi, total anggaran yang disalurkan sekitar Rp6,8 miliar. Ia berharap, pesta demokrasi yang diadakan pada November dapat berjalan lancar dan kondusif. Terutama dengan perbedaan yang ada, gesekan sosial di masyarakat pun harus diminimalisasi lewat penguatan pengamanan. “Maka perlu sinergi antara stakeholder terkait dalam pelaksanaannya,” tutur dia.
PEMERINTAH Kota Bontang menyalurkan Rp6,8 miliar dana hibah untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah 2024, kepada Polres dan Kodim 0908. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Bontang Basri Rase kepada Dandim 0908 Bontang Letkol Inf Aryo Bagus dan Kapolres AKBP Alex Frestian Lumban Tobing yang diwakili Kabag Ops Kompol Awan, di Rumah Jabatan, Kamis (4/4/2024). Secara rinci anggaran tersebut diberikan ke Polres Bontang sebanyak Rp5,3 miliar dan Kodim 0908 sebesar Rp1,5 miliar.
BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) guna mengoptimalkan dan mensinergikan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. Raker Komisi II DPRD Kaltim kali ini bersama mitra kerja diantaranya Asisten II Setda Prov Kaltim, Biro Hukum Setda Prov Kaltim, Biro Ekonomi Setda Prov Kaltim, PT.MBS, PT.MMP, PT. BPD Kaltimtara, PT. Jamkrida Kaltim, PD Sylva Kaltim Sejahtera, dan Tim Perumus BUMD MBTK di Ruang Titanium 1 Hotel Platinum Balikpapan, Senin (1/4/24).
SAMARINDA – Raker Komisi II DPRD Kaltim kali ini bersama mitra kerja. Di antaranya Asisten II Setda Prov Kaltim, Biro Hukum Setda Prov Kaltim,Biro Ekonomi Setda Prov Kaltim, PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Migas Mandiri Pratama (MMP), PT BPD Kaltimtara, PT. Jamkrida Kaltim, PD Sylva Kaltim Sejahtera, dan Tim Perumus BUMD MBTK di Ruang Titanium 1 Hotel Platinum Balikpapan, Senin (1/4). Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Muin memimpin jalannya kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka "Optimalisasi Peran Strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur" itu.
BONTANG – Pemkot Bontang kembali mendapatkan gelontoran dana APBN untuk perbaikan jalan protokol. Bersumber Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), terdapat Rp27 miliar untuk perbaikan jalan mencakup Lempake-Sambera-Santan-Bontang. Nominal tersebut terbagi dalam dua nomenklatur. Rinciannya untuk tahap pertama Rp15,8 miliar dan tahap kedua sebesar Rp11,5 miliar. Meski demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) belum mengetahui terkait lokasi persis pengerjaan. “Titiknya kami belum mendapatkan informasi dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Daerah Kaltim,” kata Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin.
DALAM RDP bersama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, anggota Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, RDP dengan BPPDRD tidak hanya terkait dengan bagaimana cara peningkatan PAD di 2024. Tapi, juga keberadaan beberapa sumber PAD belum berfungsi maksimal, seperti tapping box, sehingga banyak PAD berkurang. “Dari 120 alat tapping box, ada 6 alat yang rusak, sehingga tersisa 114 alat. Dan dari 114 yang berfungsi ini kita tidak tahu yang digunakan pakai wajib pajak,” katanya. Pihaknya sangat menyanyangkan kesadaran wajib pajak yang kurang peduli dengan mengaktifkan alat tapping box. Sehingga akan dilakukan proses pengawasan ke lapangan setelah Lebaran. “Habis Lebaran baru bisa kita tindak ke lokasi, untuk melihat tapping box ini berfungsi atau tidak,” ucapnya.
TENGGARONG – Sembilan puluh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Kutai Kartanegara telah secara resmi memperoleh status badan hukum, menandakan kemajuan yang signifikan dalam upaya mengembangkan ekonomi di tingkat desa. Kabar ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, beberapa waktu lalu. Arianto menjelaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah konkret yang diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa di wilayah Kutai Kartanegara. Proses pembentukan Bumdes melibatkan musyawarah desa dan dianggap sebagai potensi besar untuk memperkuat sektor ekonomi di daerah tersebut.
BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) di Ruang Rapat Gabungan, Kamis (4/4). Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham menyampaikan dalam pertemuan tersebut membahas penyerapan anggaran 2023, progres 2024, dan rencana kerja di 2025. “Ada beberapa yang menjadi masukan Komisi II DPRD terkait upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak,” ucap Idham kepada media. Ia mengatakan, harapan dari Komisi II DPRD Balikpapan adalah pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan (Pemkot) Balikpapan lebih merata. “Ini dilakukan agar lebih merata di seluruh daerah karena potensi PBB yang seharusnya naik itu disesuaikan,” ujarnya.