Menampilkan 2084 data.
TENGGARONG, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) segera membangun jembatan penghubung di Kecamatan Sebulu pada 2024. Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin mengatakan, Pemkab Kukar telah mengalokasian anggaran Rp203 miliar untuk pembangunan tahap pertama Jembatan Sebulu. Anggaran tersebut bersumber dari APBD-Murni 2024. Anggaran ratusan miliar itu akan digunakan untuk perencanaan pembangunan struktur jembatan, pembebasan lahan, termasuk membangun jalan pendekat di kedua sisi jembatan. Sementara untuk pembangunan struktur Jembatan Sebulu, pemerintah daerah selanjutnya akan mengalokasikan anggaran senilai Rp500 miliar. “Terdekat akan ada pembangunan yang paling besar membawa kebaikan, terutama untuk perekonomian di Kecamatan Sebulu. Ada pembangunan Jembatan Sebulu yang banyak dinantikan masyarakat,” ujarnya, Kamis (21/3/2024).
IMBAS proyek penanganan banjir DAS Ampal, salah satu perusahaan mereka dirugikan, yakni PT Yontomo Sukses Abadi (YSA) melayangkan gugatan secara perdata. Perusahaan yang berlokasi di Kompleks Haryono Commercial Center ini menggugat PT Fahreza Duta Perkasa, Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, Pemkot Balikpapan, dan PT Yodya Karya. Gugatan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Balikpapan sejak 12 Juni 2023. Hingga kini proses persidangan masih berlangsung. Kuasa Hukum PT YSA Abdul Lukman Hakim mengatakan, kliennya selaku penggugat merasa dirugikan. Khususnya titik pekerjaan di depan Global Sport tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu kepada perusahaaan sekitar. Sebab tiba-tiba akses jalan terputus, jembatan penghubung dari jalan ke tempat usaha roboh. Akhirnya, membuat seluruh kegiatan usaha PT YSA terhenti.
BONTANG, TRIBUN – Pemerintahan Kota Bontang mengucurkan Rp15,5 miliar lebih anggaran daerah untuk pengadaan seragam sekolah tahun ini. Mengutip data yang terbit dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kota Bontang. Tercatat dengan anggaran tersebut pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) akan mengadakan 42.502 pieces (pcs) paket seragam gratis bagi pelajar ini terdiri dari tas, baju lengkap, dan sepatu. Pengadaan ini terbagi dalam dua judul besar yaitu seragam batik sekolah dan seragam siswa kecil. Terinci asumsi pembelajaran ini kemudian dibagi kembali dalam 2 pos mata anggaran dengan judul seragam siswa kecil (pertama) dengan nilai Rp1,8 miliar untuk total 4.707 pcs seragam. Kedua anggaran Rp1,7 miliar untuk total 4.427 pcs.
TANA PASER – Pantia Khusus (Pansus) I DPRD Paser tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Reklame. Raperda tersebut berpotensi dalam membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Paser. Ketua Pansus I DPRD Paser, Basri Mansyur mengatakan potensi itu sangat menjanjikan dan sudah marak pelaku usaha yang memasang reklame di mana-mana. “Dengan melihat potensi itu, sehingga perlu diatur tata pasang dan penyelenggaraannya,” terang Basri, Kamis (21/3/2024). Untuk penarikan retribusinya dapat secara digitalisasi agar tidak ada kebocoran atau pungutan liar, yang juga memberikan kemudahan kepada pelaku usaha. Terlebih, pelaku usaha selama ini menyampaikan kesulitan dalam perizinan reklame dan ada banyak keluhan mereka karena ada tiga dinas terlibat.
TENGGARONG – Anggaran ratusan miliar rupiah itu akan digunakan untuk perencanaan pembangunan struktur jembatan, pembebasan lahan, termasuk membangun jalan pendekat di kedua sisi jembatan. Sementara untuk pembangunan struktur Jembatan Sebulu, pemerintah daerah selanjutnya akan mengalokasikan anggaran senilai Rp500 miliar. “Terdekat akan ada pembangunan yang paling besar membawa kebaikan, terutama untuk perekonomian di Kecamatan Sebulu. Ada pembangunan Jembatan Sebulu yang banyak dinantikan masyarakat,” ujarnya. Menurut Rendi, seluruh persiapan dan proses pembangunan jembatan pun telah dilakukan. Pada 2023 lalu, pembebasan lahan di kedua sisi lokasi Jembatan dan hampir rampung. Jika tidak ada kendala proses selanjutnya adalah peletakan batu pertama pembangunan jembatan.
SAMARINDA – Hanya tersisa puing bangunan yang hangus. Musibah tersebut tentu membuat aktivitas terganggu. Terlebih dalam waktu dekat, kelas IX akan menjalani asesmen. Menurut catatan harian ini, kebakaran itu menelan 16 ruangan, kamar mandi belakang 9 pintu, dan 3 penampungan air. Itu baru yang diperkirakan. Belum peralatan di ruangan. Dari 16 ruangan tersebut, ada 13 untuk ruang kelas, 1 ruang UKS, 1 ruang OSIS. Secara nominal belun diperhitungkan berapa kerugian yang menimpa sekolah tersebut. “Sudah ada peninjauan dari BPBD dengan Pak Sekkot, dan memang sekolah harus segera dibangun kembali,” ujar Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam penjelasannya saat bersua awak media, kemarin (21/3). Dia juga sudah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda untuk menghitung secara keseluruhan.
TANA PASER - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Paser Taharudin menyampaikan idealnya tiap bulan ada enam sampai delapan kali gelaran. "Nanti akan kita laksanakan lagi seminggu sebelum Idulfitri di Kota Tana Paser," kata Taharudin, Rabu (20/3) Sampai 27 Maret, GPM di Paser akan terus dilaksanakan di sejumlah kecamatan. Total 10 kecamatan akan mendapatkan jatah program GPM. Di tengah harga beras yang naik, Taharudin mengatakan tiap GPM di tingkat kabupaten, pemerintah bersama Perum Bulog menyiapkan 10 ton per hari khusus beras. Hampir setiap hari stok tersebut ludes dibeli masyarakat. Sementara di tingkat kecamatan disiapkan 2,5 ton dan selalu habis. Taharudin mengatakan, jatah beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk Kabupaten Paser dan PPU sebanyak 3 ribu ton setahun. Khusus Paser ada 1.800 ton. Saat ini sudah tersalurkan 600 ton. "Insyaallah masih cukup sampai akhir tahun kebutuhan beras SPHP ini di Paser sampai akhir 2024," katanya.
PPU – Dalam Rapat Paripurna baru-baru ini, Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengusulkan kenaikan taraf pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) dari tipe C menjadi tipe B. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyatakan bahwa kenaikan tipe RSUD tersebut berkaitan dengan pelayanan fasilitas. “RSUD harus mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan subspesialis terbatas,” ujarnya pada Kamis (28/3/2024). Raup menekankan bahwa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyiapkan segala fasilitas, tidak hanya dalam sektor kesehatan, tetapi juga dalam pendidikan. “PPU harus memperhatikan kedua sektor ini dengan serius,” tambahnya.
TANJUNG REDEB - Tarif Bus Damri dipastikan naik pada puncak arus mudik lebaran tahun ini sebesar 30 persen, dan mulai berlaku April nanti. Kebijakan ini akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Koordinator Terminal Rinding Sofyan mengatakan, pihaknya telah melakukan penambahan kursi menjadi 30 seat dari sebelumnya hanya 19 seat saja. Serta sudah ditunjang dengan full AC selama perjalanan. Adapun untuk tujuan Tanjung Selor-Berau-Samarinda masih di harga normal, yakni Rp330 ribu. Harga tersebut hanya berlaku 12–27 Maret. Untuk selanjutnya akan diberlakukan harga baru atau ada kenaikan harga Bus Damri. Diakuinya, ada kenaikan yang cukup signifikan. Namun, sebanding dengan kualitas pelayanan yang akan didapat penumpang. Adapun kenaikan tersebut sekitar 15 persen, menjadi Rp380 ribu yang berlaku 1–4 April. Selanjutnya, pada puncaknya diberlakukan kenaikan lagi sebesar 30 persen menjadi Rp429 ribu pada 5–13 April mendatang. Dengan jadwal keberangkatannya seperti biasa, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, Minggu pada pukul 17.00 Wita. "Semakin mendekati libur lebaran tentu harganya akan semakin tinggi," bebernya.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Balikpapan Ahmad Muzakkir mengunjungi Kantor Pemilihan Umum (KPU), pada Jumat (4/10/2024). Didampingi unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kunjungan tersebut diwarnai dengan penyerahan buah-buahan dan juga multivitamin sebagai silaturahmi perkenalan. Sekaligus meninjau kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 agar berjalan lancar. "Kita ingin memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada, serta mendiskusikan apa-apa yang sudah dilakukan KPU," ujar Ahmad Muzakkir. Beberapa hal-hal yang perlu menjadi antisipasi pelaksanaan Pilkada 2024 ini ialah terkait penetapan tempat pemungutan suara (TPS).