Menampilkan 2026 data.
UJOH BILANG – Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) di Aula BPK RI Perwakilan Kaltim Jalan M Yamin, Senin (4/3/2024). LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) diserahkan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh kepada Ketua BPK-RI Perwakilan Kaltim Agus Priyono ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Penyerahan dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Mahulu selesai menjalani audit interim atau audit pendahuluan dari BPK RI, dan penyerahan saat ini bersamaan dengan sembilan kabupaten kota lainnya di Kaltim. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mahulu, Tiopilus Hanye mengapresiasi Pemkab Mahulu karena telah menyerahkan LKPD tepat waktu. “Kami dari DPRD tentu mengapresiasi Pemkab Mahulu yang sudah tepat waktu menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang semestinya terakhir 31 Maret,” katanya saat ditemui jurnalis. Ia menyebut Pemkab Mahulu dan Pemkab lainnya cukup cepat menyerahkan LKPD tersebut.
PENAJAM – Ahli waris pemilik lahan Lapangan Gunung Seteleng di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU segera membebaskan lahan mereka. Sebelumnya, Pemkab PPU kalah dalam gugatan perdata ahli waris terkait kepemilikan lahan tersebut, dan berlanjut dengan perdamaian. Dalam perdamaian yang disepakati, Pemkab PPU bersedia membeli lahan tersebut melalui proses pembebasan lahan yang dananya bersumber dari APBD PPU. Namun hingga saat ini, ahli waris belum menerima kejelasan terkait pembebasan lahan. “Ahli waris sudah menunggu cukup lama sejak perdamaian itu ditandantangani, tapi belum ada kepastian dari Pemkab PPU kapan lahan seluas 6.327,1 meter persegi itu dibebaskan,” kata Rokhman Wahyudi, kuasa hukum ahli waris, Senin (11/3).
TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Stephanus Madang menyerahkan LKPD 2023 melalui Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono di Ruang Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Senin (4/3/2024). Pada kesempatan ini Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyampaikan, pihaknya merasa bersyukur dapat merampungkan LKPD 2023 tersebut meski banyak kendala yang dihadapi. Secara umum kami informasikan kendala dalam penyusunan LKPD Tahun 2023 dengan adanya peralihan aplikasi SIPD menjadi SIPD RI ini terdapat kendala teknis. Yakni seperti masalah koneksi internet yang lambat dan terputus, serta kesulitan dalam sinkronisasi data. "Terutama ketika data dari satu unit kerja tidak dapat diakses unit kerja lainnya,” ungkap Bupati Bonifasius Belawan Geh.
SANGATTA – Pembangunan tugu di bundaran Masjid Agung Sangatta dilanjutkan. Pada tahun ini, proyek tersebut dianggarkan Rp2,5 miliar. Seperti yang tertera di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Kutim. Anggaran tersebut masuk dalam Satuan Kerja Sekretariat Daerah. Selain pembangunan tugu, terdapat pula berbagai proyek lain terkait Masjid Agung. Seperti pembuatan turap senilai Rp3 miliar, rehab masjid Rp2,5 miliar, pemasangan CCTV Rp1,7 miliar, pengadaan ambal permadani Rp1,2 miliar, serta pengadaan dan pemasangan videotron senilai Rp2,49 miliar. Pada 2023, pembangunan tugu tersebut menghabiskan anggaran Rp2,6 miliar dan dikerjakan oleh PT Kaila Mutiara Bersinar. Sementara, pengawasan oleh CV. Anugrah Karya Mandiri dengan HPS Rp191.330.000 dan perencanaan oleh Karya Pratama Consultant dengan HPS Rp313.870.000.
BONTANG – Perbaikan trotoar dan parit di Jalan Ahmad Yani dilanjutkan tahun ini. Utamanya mulai samping Kantor Kaltim Post hingga depan Perum Halal Square. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp11,7 miliar. Jika dibandingkan tahun lalu, nominal ini menyusut. Pasalnya, untuk tepi jalan seberangnya dahulu dianggarkan Rp17 miliar. “Besaran ini cukup mengacu hasil perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya,” ucap Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Anwar Nurdin. Namun, lebar parit seluruh titik dipastikan tidak sama. Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Berbeda dengan pengerjaan sebelumnya. Ia mencontohkan lebar parit di depan BNI dan Klinik Pegawai lebih besar. Sementara titik di seberang Bank Dhanarta itu lebarnya mengecil. Lebar trotoar nantinya 1,4 – 2,4 meter.
TANJUNG REDEB, TRIBUN – Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyiapkan anggaran sebesar Rp122,9 miliar untuk penanganan banjir di Kecamatan Tanjung Redeb. Pun revitalisasi drainase kawasan pemukiman dan peningkatan jalan pemukiman. Bupati Berau Sri Juniarsih menuturkan, pihaknya mendukung peningkatan kemajuan untuk daerah perkotaan. Hal ini diseriusi dengan menggelontorkan dana ratusan miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau. “Tahun 2024 ini, dibilang pembangunan fisik akan dilaksanakan peningkatan infrastruktur yang menunjang perekonomian kelurahan,” katanya kepada TribunKaltim.co, Rabu (6/3). Dikatakannya, banyak paket pekerjaan drainase maupun peningkatan jalan yang sudah masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan dana sebesar Rp200,56 miliar pada tahun 2024 untuk program beasiswa, baik untuk pelajar maupun mahasiswa, dengan total sasaran sebanyak 31.044 penerima. Menurut Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Kaltim, Muhammad Jasniansyah, secara umum, ada empat jenis beasiswa yang diberikan, yaitu beasiswa kerja sama, beasiswa tuntas, beasiswa stimulan untuk mahasiswa, dan beasiswa stimulan untuk siswa. Rincian jumlah penerima beasiswa tersebut adalah 250 orang untuk beasiswa kerja sama, 3.467 orang untuk beasiswa tuntas, 6.852 orang untuk beasiswa stimulan mahasiswa, dan 20.475 orang untuk beasiswa stimulan siswa. Proses pendaftaran untuk calon penerima beasiswa telah dimulai sejak Selasa (05/03/2024), sementara syarat dan petunjuk teknis telah diunggah melalui situs resmi Pemprov Kaltim khusus untuk beasiswa di https://beasiswa.kaltimprov.go.id/, sehingga para calon penerima dapat mengakses informasi lebih lanjut di situs tersebut.
SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait menindaklanjuti hasil pembahasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota, serta terkait dengan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025, Senin (4/3). Rapat dipimpin Ketua Tim Pembahas Pokok-pokok Pikiran DPRD Kaltim Rusman Ya’qub didampingi Agus Aras, Baharuddin Demmu, dan Sapto Setyo Pramono. Hadir mewakili Sekdaprov Kaltim, Asisten I Pemprov Kaltim M Syirajuddin, dan sejumlah Kepala SKPD Kaltim. Rusman Ya’qub menuturkan adapun agenda pertemuan tersebut yakni pembahasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025 bersama Perangkat Daerah Prov. Kaltim, membahas persyaratan kelengkapan usulan aspirasi masyarakat, dan hal yang berkaitan dengan pembahasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat.
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), di kantor BPK RI Perwakilan Kaltim Jl. M. Yamin, Samarinda, Senin (4/4/2024) sore. Dokumen LKPD Tahun Anggaran 2023 Pemkab Kukar tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Agus Priyono. Bersamaan juga diserahkan dokumen LKPD Kabupaten/Kota se-Kaltim, di antaranya Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, Pemkot Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser. Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Agus Priyono, mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemkab/Pemkot dalam menyelesaikan LKPD dan menyampaikannya kepada BPK sesuai ketentuan undang – undang.
TENGGARONG – Salah satu kontribusi yang dilakukan DPMD yaitu revitalisasi posyandu yang ada dan tersebar di desa-desa. Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan, stunting ini isu nasional program nasional yang harus dituntaskan harus dikerjakan termasuk juga oleh daerah. “DPMD kami itu secara spesifik ada bidang yang juga mendampingi urusan pendayagunaan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan itu ada lima yaitu PKK, karang taruna, LPM, RT, dan posyandu jadi kita juga menangani lembaga pemasyarakatan Posyandu,” katanya kemarin. Tentu ini kaitannya erat sekali dengan bidang kesehatan salah satu kegiatan posyandu yang didorong oleh DPMD adalah ikut membantu penanganan stunting dan ini termasuk juga ke dalam target RPJMD Pemkab Kukar. “Bagaimana merevitalisasi posyandu, mengoptimalisasi perannya dalam penanganan kesehatan inilah yang kita dorong dan saat ini kami juga diberikan kepercayaan untuk membangun infrastruktur posyandu di beberapa lokasi yang lahannya sudah siap yang memang dibutuhkan oleh desa seperti itu kita kerjakan karena memang terkait dengan revitalisasi itu salah satunya membangun gedung posyandu,” ungkapnya.