Menampilkan 2084 data.
TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Stephanus Madang menyerahkan LKPD 2023 melalui Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono di Ruang Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Senin (4/3/2024). Pada kesempatan ini Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyampaikan, pihaknya merasa bersyukur dapat merampungkan LKPD 2023 tersebut meski banyak kendala yang dihadapi. Secara umum kami informasikan kendala dalam penyusunan LKPD Tahun 2023 dengan adanya peralihan aplikasi SIPD menjadi SIPD RI ini terdapat kendala teknis. Yakni seperti masalah koneksi internet yang lambat dan terputus, serta kesulitan dalam sinkronisasi data. "Terutama ketika data dari satu unit kerja tidak dapat diakses unit kerja lainnya,” ungkap Bupati Bonifasius Belawan Geh.
SANGATTA – Pembangunan tugu di bundaran Masjid Agung Sangatta dilanjutkan. Pada tahun ini, proyek tersebut dianggarkan Rp2,5 miliar. Seperti yang tertera di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Kutim. Anggaran tersebut masuk dalam Satuan Kerja Sekretariat Daerah. Selain pembangunan tugu, terdapat pula berbagai proyek lain terkait Masjid Agung. Seperti pembuatan turap senilai Rp3 miliar, rehab masjid Rp2,5 miliar, pemasangan CCTV Rp1,7 miliar, pengadaan ambal permadani Rp1,2 miliar, serta pengadaan dan pemasangan videotron senilai Rp2,49 miliar. Pada 2023, pembangunan tugu tersebut menghabiskan anggaran Rp2,6 miliar dan dikerjakan oleh PT Kaila Mutiara Bersinar. Sementara, pengawasan oleh CV. Anugrah Karya Mandiri dengan HPS Rp191.330.000 dan perencanaan oleh Karya Pratama Consultant dengan HPS Rp313.870.000.
BONTANG – Perbaikan trotoar dan parit di Jalan Ahmad Yani dilanjutkan tahun ini. Utamanya mulai samping Kantor Kaltim Post hingga depan Perum Halal Square. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp11,7 miliar. Jika dibandingkan tahun lalu, nominal ini menyusut. Pasalnya, untuk tepi jalan seberangnya dahulu dianggarkan Rp17 miliar. “Besaran ini cukup mengacu hasil perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya,” ucap Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Anwar Nurdin. Namun, lebar parit seluruh titik dipastikan tidak sama. Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Berbeda dengan pengerjaan sebelumnya. Ia mencontohkan lebar parit di depan BNI dan Klinik Pegawai lebih besar. Sementara titik di seberang Bank Dhanarta itu lebarnya mengecil. Lebar trotoar nantinya 1,4 – 2,4 meter.
TANJUNG REDEB, TRIBUN – Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyiapkan anggaran sebesar Rp122,9 miliar untuk penanganan banjir di Kecamatan Tanjung Redeb. Pun revitalisasi drainase kawasan pemukiman dan peningkatan jalan pemukiman. Bupati Berau Sri Juniarsih menuturkan, pihaknya mendukung peningkatan kemajuan untuk daerah perkotaan. Hal ini diseriusi dengan menggelontorkan dana ratusan miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau. “Tahun 2024 ini, dibilang pembangunan fisik akan dilaksanakan peningkatan infrastruktur yang menunjang perekonomian kelurahan,” katanya kepada TribunKaltim.co, Rabu (6/3). Dikatakannya, banyak paket pekerjaan drainase maupun peningkatan jalan yang sudah masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan dana sebesar Rp200,56 miliar pada tahun 2024 untuk program beasiswa, baik untuk pelajar maupun mahasiswa, dengan total sasaran sebanyak 31.044 penerima. Menurut Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Kaltim, Muhammad Jasniansyah, secara umum, ada empat jenis beasiswa yang diberikan, yaitu beasiswa kerja sama, beasiswa tuntas, beasiswa stimulan untuk mahasiswa, dan beasiswa stimulan untuk siswa. Rincian jumlah penerima beasiswa tersebut adalah 250 orang untuk beasiswa kerja sama, 3.467 orang untuk beasiswa tuntas, 6.852 orang untuk beasiswa stimulan mahasiswa, dan 20.475 orang untuk beasiswa stimulan siswa. Proses pendaftaran untuk calon penerima beasiswa telah dimulai sejak Selasa (05/03/2024), sementara syarat dan petunjuk teknis telah diunggah melalui situs resmi Pemprov Kaltim khusus untuk beasiswa di https://beasiswa.kaltimprov.go.id/, sehingga para calon penerima dapat mengakses informasi lebih lanjut di situs tersebut.
SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait menindaklanjuti hasil pembahasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota, serta terkait dengan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025, Senin (4/3). Rapat dipimpin Ketua Tim Pembahas Pokok-pokok Pikiran DPRD Kaltim Rusman Ya’qub didampingi Agus Aras, Baharuddin Demmu, dan Sapto Setyo Pramono. Hadir mewakili Sekdaprov Kaltim, Asisten I Pemprov Kaltim M Syirajuddin, dan sejumlah Kepala SKPD Kaltim. Rusman Ya’qub menuturkan adapun agenda pertemuan tersebut yakni pembahasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025 bersama Perangkat Daerah Prov. Kaltim, membahas persyaratan kelengkapan usulan aspirasi masyarakat, dan hal yang berkaitan dengan pembahasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat.
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), di kantor BPK RI Perwakilan Kaltim Jl. M. Yamin, Samarinda, Senin (4/4/2024) sore. Dokumen LKPD Tahun Anggaran 2023 Pemkab Kukar tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Agus Priyono. Bersamaan juga diserahkan dokumen LKPD Kabupaten/Kota se-Kaltim, di antaranya Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, Pemkot Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser. Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Agus Priyono, mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemkab/Pemkot dalam menyelesaikan LKPD dan menyampaikannya kepada BPK sesuai ketentuan undang – undang.
TENGGARONG – Salah satu kontribusi yang dilakukan DPMD yaitu revitalisasi posyandu yang ada dan tersebar di desa-desa. Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan, stunting ini isu nasional program nasional yang harus dituntaskan harus dikerjakan termasuk juga oleh daerah. “DPMD kami itu secara spesifik ada bidang yang juga mendampingi urusan pendayagunaan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan itu ada lima yaitu PKK, karang taruna, LPM, RT, dan posyandu jadi kita juga menangani lembaga pemasyarakatan Posyandu,” katanya kemarin. Tentu ini kaitannya erat sekali dengan bidang kesehatan salah satu kegiatan posyandu yang didorong oleh DPMD adalah ikut membantu penanganan stunting dan ini termasuk juga ke dalam target RPJMD Pemkab Kukar. “Bagaimana merevitalisasi posyandu, mengoptimalisasi perannya dalam penanganan kesehatan inilah yang kita dorong dan saat ini kami juga diberikan kepercayaan untuk membangun infrastruktur posyandu di beberapa lokasi yang lahannya sudah siap yang memang dibutuhkan oleh desa seperti itu kita kerjakan karena memang terkait dengan revitalisasi itu salah satunya membangun gedung posyandu,” ungkapnya.
Keluhan masyarakat terkait aktivitas parkir di area pertokoan yang kerap memakan badan jalan, rupanya sampai ke telinga jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu membernarkan adanya keluhan tersebut. Langkah yang diambil pun menerjunkan tim ke beberapa titik. Memantau dan melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan roda dua maupun roda empat yang tak mematuhi peraturan yang berlaku. “Memang sering dikeluhkan itu, khususnya yang di Jalan Abul Hasan. Itu kan area pertokoan, tapi parkirnya enggak bisa sembarangan,” ungkapnya. Menurut Manalu, penindakan adalah hal yang sudah rutin dilaksanakan. Khususnya di jalur padat. Pasalnya, hal itu berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan. “jadi bukan sekadar bicara soal pendapatan asli daerah (PAD) saja, semrawutnya parkir yang terjadi itu harus dengan cepat ditangani,” tegasnya. Namun, Dishub harus tetap menegakkan aturan parkir yang memang sudah berlaku sejak lama. “Marka parkir kan sudah ada, jadi seharusnya pengendara juga tidak bisa sembarangan parkir,” bebernya.
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Polres Bontang menerima Dana Hibah Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari Pemerintah Kabupaten Kukar senilai Rp1,2 miliar. Alokasi pendanaan ini ditandai dengan Naskah Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD), yang dilakukan Pemkab Kukar dan Polres Bontang pada Senin lalu. Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing menjelaskan, alokasi hibah tersebut berkenaan dengan pengamanan Pilkada di dua wilayah Kukar yang merupakan tanggung jawab Polres Bontang. Yaitu Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Marangkayu masuk wilayah Kukar. "Anggaran Rp1,2 miliar itu akan digunakan untuk kegiatan Operasi Mantap Praja, pengamanan Pilkada November mendatang," kata Kapolres kepada Tribunkaltim.co, saat ditemui pada kegiatan Pasar Murah, di Tanjung Limau, Rabu (6/3/2024). Ia menjelaskan secara teknis, pengamanan Pilkada di dua wilayah tersebut tidak jauh berbeda dengan pengawasan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 14 Februari lalu. Rencananya Polres Bontang menyiapkan 200 personel.