Menampilkan 2084 data.
TENGGARONG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Arianto memaparkan hasil evaluasi capaian tahun 2023 dan target program perangkat daerah tahun 2024. Hal itu disampaikan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang berlangsung di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar, Rabu (13/3). Dalam paparannya, Arianto mengatakan bahwa realisasi capaian program tahun 2023 mencapai 100 persen dengan indikator sasaran seperti perkembangan lembaga kemasyarakatan dan tingkat penyelenggaran pemerintah desa dan status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar. “Realisasi capaian tahun 2023 dengan indikator dan tujuan meningkatkan kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah desa hingga status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar sesuai target 100 persen, begitu juga dengan target sasaran program tahun 2024,” kata Arianto.
TANA PASER - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pertamanan dan Permakaman tengah digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Paser. Rapat dengar pendapat (RDP) dengan tiga organisasi perangkat daerah (OPD) digelar untuk mematangkan konsep raperda. OPD yang diundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Ketua Pansus III DPRD Paser Rahmadi mengatakan, raperda ini progresnya telah berjalan 25 persen. Ditargetkan awal Agustus sudah rampung. Jenis-jenis RTH yang dibahas dalam RDP, antara lain RTH pekarangan, taman dan hutan kota, serta jalur hijau. Selain itu, penataan area permakaman, baik di TPU maupun di lahan keluarga. "Semua itu dapat terwujud dari raperda menjadi perda, yakni instansi terkait dapat segera menyelesaikan terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam hal ini DPRD mendesak Pemkab Paser dapat segera menyelesaikannya," kata Rahmadi, Selasa (19/3).
BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan membangun puskesmas baru yakni Puskesmas Karang Rejo, Balikpapan Tengah. Bangunan puskesmas yang lebih megah dan bersih diresmikan oleh Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas'ud S.E., M.E, Selasa (19/3) sore. Dalam peresmian tersebut, Rahmad Mas'ud didampingi oleh Sekda H Muhaimin S.T., M.T, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Alwiati, Asisten Administrasi Umum dr Andi Sri Juliarty, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Balikpapan, serta beberapa pejabat lainnya dari lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Anggota DPRD Kota Balikpapan H Andi Arief Agung SH dan H. Ali Munsjir Halim S.E. juga tampak hadir dalam peresmian.
BONTANG - Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) di Bontang bakal dibuka. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang Abdu Safa Muha mengatakan, posko tersebut ditujukan agar para pekerja dapat melakukan pengaduan. Terutama bila perusahaan tempatnya bekerja belum memenuhi kewajibannya memberikan THR. “Insyaallah akan dibuka mulai besok (21/3/2024),” katanya
TENGGARONG - Bupati Kukar Edi Damansyah memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Infrastuktur Kawasan Pertanian di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum, beberapa hari yang lalu. Edi Damansyah mengatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan OPD terkait dengan kegiatan Karya Bakti yang dilakukan oleh jajaran Kodim 0906/KKR di Kecamatan Tenggarong maupun Tenggarong Seberang, terutama terkait infrastruktur tani dan bedah rumah. “Pentingnya sinergitas dan optimalisasi pembangunan infrastruktur kawasan pertanian dan program bedah rumah di tahun 2024, tentunya saya ingin agar jajaran OPD dapat bekerja sama secara maksimal dalam menjalankan program pertanian di Kukar,” kata Edi Damansyah.
PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) meraih penghargaan Terbaik ke- 2 dalam kategori Pengelolaan SP4N Lapor tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024. Penyerahan penghargaan dilakukan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N LAPOR! se-Kaltim Tahun 2024, Kamis (07/03/2024) di Hotel Grand Senyiur Balikpapan. Kegiatan Rakor dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim M. Faisal mewakili Penjabat Gubernur Kaltim dan dihadiri oleh perangkat daerah Provinsi Kaltim dan Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim. Kepala Diskominfo Kaltim mengatakan masyarakat memiliki peran yang semakin aktif dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, dan pengaduan terkait pelayanan publik.
TENGGARONG – Safari sahur di Kecamatan Marangkayu, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin serahkan bantuan dan bingkisan di Masjid Nurul Yaqin RT 16 Desa Sebuntal, Sabtu (16/3/2024). Adapun bantuan dan bingkisan yang diserahkan di antaranya bantuan sembako dari Baznas dan Pemkab Kukar kepada warga tidak mampu serta peralatan peribadahan bagi Takmir Masjid Nurul Yaqin RT 16 Desa Sebuntal. H. Rendi Solihin mengatakan kegiatan sahur bersama tersebut merupakan kegiatan tahunan dari dirinya bersama jajaran di lingkungan Pemkab Kukar untuk bersilaturahmi dengan warga masyarakat di bulan suci ramadhan. “Alhamdulillah saya sangat senang sekali, pagi hari ini tepatnya hari kelima ramadhan kita bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Marangkayu, ini merupakan agenda rutin kami bersama bapak Bupati (Edi Damansyah-red), ujar H. Rendi Solihin.
PENAJAM – Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan laporan pada pada 15 Maret 2024 sebesar Rp195.098.482.296 atau sebesar 7,39 persen. “Untuk realisasi fisik sebesar Rp199.936.923.280 atau sebesar 7,47 persen,” papar Sodikin Ruang Rapat lantai III Kantor Pemkab PPU bersama Pj Bupati PPU Makmur Marbun dan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Senin (18/3). Menanggapi laporan tersebut, Makmur Marbun menegaskan, dari paparan anggaran masih banyak target yang belum tercapai, baik realisasi fisik maupun keuangan. “Target kami 20 persen. Tentunya masih sangat rendah. Hal apa yang dapat membuat tercapai, kalau tidak tercapai harus diminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan, perangkat daerah mana yang tidak tercapai,” tegasnya. Dia menekankan agar seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengejar realisasi fisik dan keuangan untuk mencapai target. Dia juga meminta laporan ke masing-masing SKPD terkait kendala yang menyebabkan tidak tercapai target kinerja. “Jujur, itu salah satu instrumen bagi kami untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja dari perangkat daerah,” timpalnya.
PENAJAM, TRIBUN – Serapan anggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada triwulan pertama ini cukup baik. Diketahui, APBD Penajam Paser Utara 2024 ini sebesar Rp2,6 triliun. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan anggaran yang bisa terserap di tiga bulan pertama, yakni sebesar 20 persen. Menurut Penjabat (Pj) Bupati PPU, hal itu sudah hampir tercapai. Seluruh SKPD kata dia, cukup maksimal menyerap anggarannya, terutama yang berkaitan dengan program fisik. “Secara umum memenuhi target,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada Selasa (19/3). Pj Bupati Penajam Paser Utara menjelaskan bahwa pihaknya memang mendorong anggaran daerah cepat direalisasikan. Sebab, ia tidak ingin ada Silpa yang berlebihan di akhir tahun anggaran nantinya. “APBD ini kan membangkitkan perekonomian daerah, saya tidak mau mengulangi kejadian tahun lalu banyak Silpa, kasian masyarakat,” jelasnya. Untuk mempercepat penyerapan anggaran, bahkan ia sudah meminta agar proses lelang dimulai pada Desember 2023 lalu. Selain percepatan penyerapan, lelang yang dimulai lebih awal juga bisa mempercepat penyelesaian pekerjaan, terutama yang bersifat fisik.
BONTANG - Walikota Bontang, Basri Rase mengungkapkan, Ketua Rukun Tetangga memungkinkan untuk dilibatkan pada kegiatan fisik melalui program swakelola di masing-masing wilayah. Hal tersebut disampaikan pada sambutannya di hadapan Pimpinan Forkopimda, perwakilan pemuda, perusahaan, dan Ketua RT dalam acara Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025, di Pendopo Wali Kota, Rabu (13/3/2024). Sesuai kegiatan tersebut, kepada TribunKaltim.co menjelaskan keterlibatan masyarakat pada pembangunan akan lebih efektif dan berdampak langsung secara ekonomi. "Aturannya masih digodok," kata Walikota Basri Rase. Aturan yang dimaksud, sambung dia, berkaitan dengan misalnya besar nilai dan dimensi pekerjaan. Hal tersebut menurutnya perlu dibatasi agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. "Jangan sampai ini jadi bahaya buat kita kalau tidak diatur. Misalnya anggaran di bawah Rp200 juta itu bisa masuk di swakelola RT," terangnya.