Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA – Terungkapnya pencurian kabel Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di sejumlah kawasan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur ini membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda cukup geram. Pasalnya mereka tengah berupaya agar seluruh ruas jalan Kota Samarinda dilengkapi fasilitas LPJU. Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan aksi pencurian ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tapi juga masyarakat Kota Samarinda yang mendambakan keamanan dan keselamatan berkendara di malam hari dengan adanya LPJU. “Padahal kami berjuang agar semua wilayah bisa memiliki LPJU. Kasihan kalau ada yang kecelakaan karena jalan gelap,” ucap Hotmarulitua Manalu saat dijumpai di Mapolresta Samarinda, usai press release Senin (26/2). Saat ini mereka mempercayakan proses hukum terkait tindakan kriminal itu kepada pihak kepolisian. Sementara mereka akan segera melakukan perbaikan di sejumlah wilayah yang mengalami kerusakan akibat pencurian itu. “Paling sering gelap itu di Jalan Pangeran Antasari, Jalan Soeprapto, Jalan S. Parman dan Simpang Lembuswana. Pas diperiksa ternyata kabelnya dicuri, ungkapnya.
BONTANG – Wacana Pemkot Bontang untuk melakukan revitalisasi Stadion Bessai Berinta atau akrab disebut Lang-lang mendapat sorotan dari legislator. Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta langkah tersebut jangan setengah-setengah. Mengingat beberapa komponen belum standar. Utamanya terkait aspek penerangan lapangan. “Jangan seperti yang dulu membeli lampu yang tidak standar untuk pertandingan olahraga,” kata Andi Faiz. Menurut dia, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) harus mengacu ketentuan terkait aspek penerangan stadion. Paling tidak dapat menggelar pertandingan skala nasional. Karena Stadion Bessai Berinta merupakan ikon Kota Taman. “Minimal bisa menggelar latihan pertandingan sesuai standar PSSI,” ucapnya. Politikus Partai Golkar ini juga menambahkan beragam sarana penunjang masih perlu ditambahkan. Dia berharap, stadion ini menjadi ruang terbuka hijau yang bisa digunakan masyarakat untuk berolahraga. “Jadi pusat masyarakat beraktivitas. Karena secara lokasi sudah strategis,” tutur dia.
SAMARINDA – Sebanyak 78 rumah atau lahan di Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, satu per satu diperiksa dan mendokumentasikan bangunan secara keseluruhan dan ruang yang ada di dalamnya. Nantinya dihitung nilai ekonomis dari bangunan tersebut untuk disampaikan ke warga sebagai nilai ganti rugi dari pemerintah. Koordinator lapangan pembebasan lahan bantaran SKM dari Bidang Pertahanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Eni Agus Indriani menerangkan, tahapan penilaian menggandeng tim KJPP dari Jakarta. Penilaian dibagi dalam dua tim, untuk percepatan kegiatan.“Selain penilaian kami juga meminta bantuan Tim Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) melakukan pengukuran detail. Terkait luasan bangunan dan lahan, sebagai salah satu persyaratan,” ucapnya, Senin (26/2). Dia menerangkan, dari sekitar 70 bangunan atau lahan terdampak saat pendataan awal, terjadi penambahan sekitar delapan bangun. Hal itu lantaran menyesuaikan lebar bantaran sungai. Pendataan awalnya bangunan yang berpotensi terdampak, malah sekitar lebih dari 100 bangunan.“Kami harap bisa segera rampung, targetnya pertengahan Maret perhitungan selesai, dilanjutkan pengumuman dan proses pembayaran ganti rugi. Karena setelah lebaran diharapkan pembongkaran bisa dilakukan,” tegasnya.
SANGATTA, TRIBUN - Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Maloy yang berada di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur hingga saat ini belum berjalan. Hal itu disebabkan perizinan penggunaan Pelabuhan KEK Maloy yang belum terbit dan beberapa infrastruktur ada yang belum terpenuhi. Oleh sebab itu, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman diberi waktu selama 5 bulan ke depan, termasuk bulan ini untuk melengkapi kebutuhan dasar KEK Maloy. “Kami akan mengejar semuanya hingga bulan Juni, saat ini beliau (Pj Gubernur Kaltim) akan menjembatani agar bulan April nanti ada dari Kementerian yang bisa mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus satu di Kutai Timur itu, Senin (26/2). Pasalnya, jika hal itu tidak dilakukan, KEK Maloy terancam dicabut oleh Pemerintah Pusat karena tidak ada investasi yang tumbuh dan serapan tenaga kerja yang tidak maksimal. Kendati demikian, pihaknya terus berusaha agar KEK Maloy tidak dicabut sehingga akan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Kutai Timur.
SAMARINDA – Tim Centre for Climate and Urban Resilience (CeCUR) Untag Surabaya selaku pelaksana program pembangunan ruang terbuka berketahanan iklim di belakang Pasar Segiri Samarinda telah memulai proses lelang pengadaan untuk proyek tersebut. Anggaran senilai Rp5,2 miliar dikucurkan untuk membangun 11 item pekerjaan yang dirangkai dalam taman bertema “Taman Karang Mumus”. Deputy Project Manager (DPM) CeCUR Untag Surabaya Jasri Mulia mengatakan, lelang fisik pembangunan ruang terbuka publik tersebut dibuka untuk umum. Pengumuman lelang sudah dilakukan sejak 19-26 Februari. “Namun, karena ada beberapa kendala, lelang fisik diperpanjang hingga Rabu (28/2). Lelang proyek fisik dilakukan secara mandiri. Panitia tender terdiri dari tim Pemkot, komunitas warga, CeCUR, dan kemitraan (KLHK). “Karena level nasional, maka lelang terbuka untuk umum,” singkatnya. Dia menjelaskan, anggaran Rp5,2 miliar tersebut terbagi untuk beberapa kegiatan, di antaranya perancangan senilai Rp110 juta, pekerjaan fisik Rp4,62 miliar, dan fee kontraktor Rp518 juta. “Timeline pekerjaan yakni pertengahan Maret, diharapkan sudah ditetapkan pemenang lelang. Sehingga proses perancangan dapat dimulai sekitar satu bulan. Targetnya pembangunan fisik bisa dimulai pada pertengahan April,” ujarnya.
BALIKPAPAN – Berbagai cara direncanakan untuk mencukupi kebutuhan air baku yang akan diolah menjadi air bersih oleh PDAM. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) misalnya menyiapkan anggaran untuk menuntaskan pembebasan lahan Embung Aji Raden. Saat ini, Pemkot Balikpapan baru membebaskan lahan seluas 71 hektare dari total kebutuhan lahan embung 150 hektare. Kepala DPPR Balikpapan, Nenny Dwi Winahyu mengatakan, proses pembebasan lahan yang tersisa sekitar 79 hektare akan berlangsung pada 2025. Sementara itu, BWS Kalimantan IV sedang menyusun dokumen perencanaan atas pengadaan atas sisa lahan yang belum dibebaskan. Sebab, nanti muncul Penetapan Lokasi (Penlok) baru atas sisa lahan saja. Selain itu, batas izin Penlok yang lalu sudah habis per Juni 2023. Dia menjelaskan, izin Penlok memiliki masa berlaku selama 3 tahun.
UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh S.H., M.E., didampingi Wakil Bupati (Wabup) Drs. Yohanes Avun, M.Si., menerima Kunjungan Kerja dan Audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong Wahyu Kristianto beserta rombongan, bertempat di Ruang Rapat Bapelitbangda, Selasa (20/02) Pagi. Dalam kesempatan ini Bupati juga didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra (Asisten I) Sekretariat Daerah Mahulu drg. Agustinus Teguh Santoso M.Adm., Kes., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yohanes Andy Abeh, Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu. Dalam sambutan singkatnya, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyampaikan apresiasi dan terima kasih telah berkunjung ke Kabupaten Mahulu serta atas kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik antara Pemkab Mahulu dan KPP Pratama Tenggarong serta jajarannya, terutama dalam hal pengamanan penerimaan pajak.
PENAJAM – Rumah Jabatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) tengah dikebut penyelesaiannya. Hal ini setelah KPK menyoroti bangunan yang tak kunjung dimanfaatkan. Padahal sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) PPU tengah melakukan penyelesaian rumah jabatan. Mulai dari penataan bagian dalam rumah, pemenuhan interior, landscape atau taman, dan beberapa pendukung lainnya. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Anggota DPRD PPU Thohiron. Kata dia penyelesaian bangunan menjadi penting agar ada asas manfaatnya. “Penting untuk dilanjutkan menurut saya karena itu aset daerah,” ungkapnya Kamis (22/2). Keberadaan rumah jabatan tersebut menurutnya bakal jadi aset penting pemerintah daerah. Terutama untuk menjamu tamu-tamu pemerintahan dari luar daerah.
TENGGARONG – Bupati Kukar Edi Damansyah berharap bank sampah di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan dikelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan bank sampah tersebut yang ditandai dengan pemotongan pita, Sabtu (24/2). Ia mengapresiasi keinginan yang kuat dari seluruh pihak, khususnya jajaran Pemerintah Desa Purwajaya di bawah kepemimpinan Kades Purwajaya Adi Sucipto, berkaitan dengan keinginan memiliki bank sampah di desa tersebut. “Lagi-lagi memang Pak Kades itu trigger (pemicu, Red) nya,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan ke depan apabila pengelolaan bank sampah tersebut berjalan baik, pihak pemerintah daerah akan memberikan insentif melalui bantuan keuangan khusus desa (BKKD) sebagai bentuk apresiasi dan dukungan. “Kami sudah komitmen setiap desa-desa yang bisa membangun bank sampah dengan baik, itu pasti kami berikan insentif melalui BKKD,” ujarnya.
UJOH BILANG – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong Wahyu Kristianto beserta rombongan berkunjung ke Mahakam Ulu (Mahulu), Selasa (20/2) lalu. Mereka disambut Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh bersama Wakil Bupati (Wabup) Yohanes Avun di Ruang Rapat Bappelitbangda. Bupati Bonifasius Belawan Geh mengatakan, Pemkab Mahulu menerima baik kehadiran kepala KPP Pratama dan rombongan. Baginya, mereka yang sudah mau bersusah payah datang ke Mahulu adalah pahlawan. Sebab, tidak mudah datang ke kabupaten termuda di Kaltim itu karena masih terbatasnya moda transportasi. “Tantangannya capek dan rintangan jalannya tidak enak. Kami berterima kasih sudah berkenan datang ke sini,” ucapnya. Dikatakan, perolehan pajak dengan lancar adalah impian Pemkab ke depan. “Ketidaktahuan kami mohon dibimbing dan support pengetahuan. Karena memang sebagai daerah baru, kami kurang pengalaman dan itu sangat dibutuhkan,” pintu Bupati.