Menampilkan 2026 data.
BONTANG – Pemkot Bontang bakal membangun delapan ruang kelas baru untuk SD 002 Bontang Barat, tahun ini. Lokasi pembangunan berada di lahan baru yang dipersiapkan untuk relokasi . Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bambang Cipto Mulyono mengatakan, jumlah RKB itu nantinya terdiri dalam satu bangunan. "Satu gedung itu dua lantai. Masing-masing lantai empat RKB. Ditambah fasilitas toilet," kata Bambang. Sebelumnya, lahan ini telah mendapatkan pembangunan dari dana alokasi khusus (DAK). Tetapi, ruangan yang dibangun ialah perpustakaan dan UKS. Dari jumlah RKB tersebut bersifat bertahap. Sebab, satuan pendidikan ini membutuhkan 12 RKB.
BONTANG – Kepala Dinas PUPRK Usman mengatakan keduanya masuk dalam APBD 2024. “Jadi dua gedung itu pembangunannya akan rampung di akhir tahun,” kata Usman. Khusus untuk lanjutan pembangunan depo arsip, Pemkot mengucurkan anggaran senilai Rp10,7 miliar. Sebelumnya, pembangunan hanya menyasar kontruksi lantai dasar dan satu. Pada 2022 lalu, anggaran yang digelontorkan Rp3,1 miliar. “Pada tahun ini, ditargetkan seluruh pengerjaan selesai hingga lantai dua. Karena sesuai rencana ada tiga lantai untuk depo arsip," ucapnya. Ia mengaku untuk lanskap tidak ada. Saat ini proses lelang sudah mulai diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bahkan, pengawasan teknis pun sudah mulai ditenderkan. Dengan penganggaran Rp805 juta. Diketahui, kebutuhan untuk depo arsip sangat mendesak. Pasalnya, jumlah arsip terus bertambah tiap waktunya.
SAMARINDA – Mereka adalah pemilik yang setuju terhadap program pemerintah. Pemindahan dilakukan dalam rangka revitalisasi Pasar Pagi yang akan dimulai tahun ini. Asisten I Pemkot Samarinda Ridwan Tassa mengatakan, pihaknya masih mencari lokasi relokasi yang sesuai bagi para pedagang yang tinggal di ruko tersebut. “Kami mencari ruko yang include dengan tempat tinggal, karena selama ini selain berjuang, mereka juga tinggal di sana,” ujarnya, Minggu (4/2). Dia menjamin bahwa Pemkot Samarinda menanggung biaya sewa tempat relokasi tersebut. Ketika memang tidak suka dengan tempat yang ditawarkan, pihaknya meminta pemilik ruko memilih lokasi yang strategis agar tidak rugi ketika berjualan di sana. “Kalau biaya sewa satu tahun selama pembangunan pasar, kami akan siapkan,” ujarnya.
BALIKPAPAN – Tarik ulur pembangunan kawasan bisnis di lahan eks Pusat Kegiatan Islamiah Balikpapan (Paskib) hingga saat ini masih belum jelas. Kontrak kerja sama antara BUMD PT Melati Bhakti Satya (MBS) dengan PT Sinar Balikpapan Development (SBD) yang telah berakhir, berpotensi rujuk setelah PT SBD berencana membawa kasus pemutusan kerja sama ke pengadilan. Direktur Utama PT Aji Abidharta Hakim mengatakan, saat ini sedang dijajaki negosiasi antara PT Sinar Balikpapan Development (SBD) selaku pihak ketiga dengan Pemprov Kaltim selaku pemilik lahan dan pemilik PT MBS. “Kalau dibawa ke pengadilan prosesnya lama, belum lagi nanti lahan itu bisa digunakan sampai ada keputusan hukum yang inkrahi. Makanya kemarin ada opsi negosiasi untuk melanjutkan lagi pembangunan di sana (eks Puskib),” kata Aji akhir pekan lalu. Jika negosiasi disetujui, PT SBD disebut Aji masih ingin diberi peluang untuk melanjutkan proyek pembangunan di atas lahan seluas 5 hektare tersebut dengan sejumlah syarat.
TENGGARONG – Sebanyak Rp390 juta dialokasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar untuk 15.883 petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS). Dalam bentuk fasilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan kesehataan selama satu bulan bertugas pada masa pemungutan suara Pemilu 2024. Fasilitasi ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab Kukar dalam melindungi petugas KPPS selama bertugas. Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kukar Rinda Desianti mengatakan, jaminan ini berlaku selama satu bulan petugas KPPS melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara di 2.269 tempat pemungutan suara (TPS). “Kita berkaca dari pemilu tahun 2019 lalu, banyak petugas KPPS yang jatuh sakit sampai meninggal dunia karena kelelahan. Jadi ini adalah bentuk dukungan kami,” tegas Rinda.
PENAJAM, TRIBUN - Sekolah Dasar (SD) Negeri 040 Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga akan dibangun. Tahun ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU akan membangun SD Negeri 040 Penajam. Awalnya, Disdikpora hanya berencana menambah ruangan belajar atau ruang kelas. Namun karena kondisi sekolah juga sudah tidak representatif , maka sekalian dilakukan pembangunan ulang. Demikian disampaikan Kepala Disdikpora PPU Alimuddin kepada TribunKaltim. Co, Minggu (4/2). Ia menjelaskan bahwa pertimbangan lain sehingga SD tersebut dibangun yakni karena jumlah peserta didiknya akan terus mengalami peningkatan. Hal itu mengingat lokasi sekolah berada di sekitar perumahan yang padat penduduk. "Itu akan dibangun lebih besar, karena siswanya berpotensi banyak, perumahan juga banyak di sana," ungkapnya.
SAMARINDA – Pemkot bakal merealisasikan pembangunan SD Filial 005 di Loa Kumbar, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang. Anggaran Rp2 miliar diusulkan dalam APBD 2024, targetnya Februari proyek tersebut bisa dilelang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin mengatakan, target tim mengumumkan lelang paling lama akhir Februari ini. Saat ini dokumen administrasinya masih proses di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). “Pembangunan kami target empat bulan. Harapannya Juli mendatang rampung, sehingga bisa digunakan para siswa saat memasuki Tahun Ajaran Baru 2024-2025,” ucapnya, Senin (5/2). “Toh di sana jumlah siswanya tidak terlalu banyak dari kelas I – VI hanya sekitar 48 siswa saja,” sambungnya. Dia menerapkan, pihaknya tengah memproses pembebasan lahan dalam rangka perluasan area sekolah. Dia menceritakan, awal pembangunan sekolah membutuhkan lahan sekitar 504 meter persegi. “Kalau lahan itu klir karena menggunakan lahan eks balai desa,” terangnya.
BALIKPAPAN TRIBUN – Standar pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur akan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim. Demikian dibeberkan Penjabat Gubernur Akmal Malik usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di kota Balikpapan, Kaltim, Jumat (2/2) malam. Kebijakan tersebut juga tak lepas dari hasil RUPS. Di mana ia melihat ada BUMD dengan belanja modalnya terlalu besar. “Tujuannya agar tidak ada disparitas yang terlalu jauh di masing-masing BUMD. Makanya kita akan atur nanti dengan Pergub terkait standarisasi gaji BUMD,” kata Pj Gubernur Akmal. Ia menerangkan, nantinya nominal gaji dan tunjangan yang diterima pada masing-masing BUMD bisa tidak sama. Dalam artian akan disesuaikan dengan modal yang dimiliki, bidang usaha, serta kontribusi terhadap daerah. “Kalau resiko dan modal serta kontribusinya (terhadap daerah) besar, ya nanti pasti akan semakin besar (gaji dan tunjangan),” ulas Akmal.
SAMARINDA – Wali Kota Andi Harun meminta tim tersebut untuk melanjutkan perbuatan masterplan dari kawasan Pasar Segiri ke arah muara, sisi kiri-kanan. Asisten II Sekkot Samarinda Sam Syaimun mengatakan, pemerintah meminta agar tim CeCUR dapat mendesain ulang bantaran SKM dari Pasar Segiri hingga muara. “Kami akan membuat kerja sama dengan CeCUR. Ini akan melibatkan berbagai pihak dari BWS hingga Pemprov Kaltim, serta masyarakat sebagai upaya kolaborasi,” ujarnya, Jumat (2/2). Dia menjelaskan, desain masterplan nantinya memiliki kedalaman sesuai kebutuhan masyarakat. Agar proyek tersebut bisa dilaksanakan, sehingga ke depan menjadi acuan ruang publik yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
BONTANG – Rencana pembangunan beberapa gedung bakal menyasar lahan di Lapangan HOP 1 Santimpo. Setelah gedung Baznas dan Rumah Kreasi Milenial, kini rencana pembangunan kantor PKK dan Bawaslu juga berada di lokasi yang sama. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Usman mengatakan, beberapa gedung akan dibangun di sekitar kantor Kelurahan Satimpo. “Utamanya di belakang maupun samping kantor kelurahan lokasinya,” kata Usman. Khusus gedung PKK, pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp8 miliar. Ia menjelaskan, bangunan akan terdiri dari dua lantai. Hanya, Usman belum bisa menjabarkan luas bangunan tersebut. Saat ini pengawasan teknis sudah muncul dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Nilainya Rp710 juta. “Gedung PKK akan rampung pembangunannya tahun ini,” ucapnya.