Menampilkan 2084 data.
TANJUNG REDEB, TRIBUN - Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau Eva Yunita membenarkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan salah seorang tenaga honorer di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) Berau. Namun, pihaknya belum dapat memastikan terkait penyebab pasti terjadinya penyelewangan tersebut. Pasalnya, sejak awal kepemimpinannya pada Desember 2022 lalu memang tidak ada perubahan tata cara pembayaran retribusi di PSAD. "Tidak ada perubahan, semua sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku," ungkapnya kepada Tribunkaltim.co. Kamis (22/2). Statusnya sebagai tenaga honorer juga otomatis diberhentikan dan saat ini sedang dalam proses.
TANJUNGREDEB – Bupati Sri Juniarsih mengatakan, biarkan saja berproses sesuai aturan. “Kita tidak bisa ikut campur. Itu merupakan kewenangan dari kejaksaan dan kepolisian. Kita serahkan saja kepada ahlinya,” ucapnya. Terjadinya kasus tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pegawai. Baik tenaga honorer maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau, agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah. Ia meminta seluruh kepada OPD untuk memahami betul sebuah kegiatan yang buntutnya adalah pengelolaan keuangan. Terlebih yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berurusan dengan aparat penegak hukum. Pengawasan dan transparasi kepada publik terkait keuangan daerah amat penting. “Sekian tahun diberi kewenangan untuk mengelola sewa lapak ternyata malah diselewengkan. Ini menjadi kelalaian OPD terkait. Saya berpesan ke depan agar lebih berhati-hati lagi,” tandasnya.
BONTANG – Rencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) untuk membuka Pos Berbas Pantai dan Guntung diprediksi molor. Pos yang bertujuan mempercepat penanganan kebakaran ini sesuai rencana. Kepala Disdamkartan Amiluddin mengatakan, penyebabnya ialah OPD ini kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau personel. Alhasil jika didirikan tahun ini bakal mubazir. “Jumlah petugas saat ini sangat terbatas. Tersebar dalam beberapa pos yang ada,” kata Amiluddin. Disdamkartan memiliki lima pos saat ini. Meliputi Mako Damkar di Bontang Kuala, Pos Berebas Tengah, Pos Loktuan, Pos Bontang Barat, dan Pos Bontang Lestari. Adapun jumlah petugas mencapai 270 orang. Tiap dibagi empat regu. Masing-masing regu berkekuatan tujuh orang. “Jadi ada empat shift dalam sehari. Tiga shift masuk dan satu libur,” ucapnya.
BONTANG – Bangunan Record Center yang rencananya dibangun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), tampaknya bakal ditunda. Pasalnya, saat ini masih harus dilakukan review perencanaan. “Belum bisa dipastikan pembangunannya kapan. Kami masih melakukan review perencanaannya,” kata Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono. Nantinya lokasi Record Center ini berada di bagian belakang Pusat Belajar Guru (PBG). Tepatnya di Jalan AP Mungkunegoro, Berebas Tengah. Pertimbangan review perencanaan karena di situ masih ada bangunan. Menurut dia, Record Center berfungsi menyimpan arsip milik OPD tersebut. Saat ini seluruh arsip di ruang samping kantor Disdikbud. Lokasi persisnya di Gedung Graha Taman Praja, Bontang Lestari. “Di sana sudah menumpuk arsipnya. Jadi, membutuhkan ruangan baru,” ucapnya.
BALIKPAPAN – Pernyataan Pemkot Balikpapan soal proyek penanganan banjir DAS Ampal sudah rampung membuat masyarakat bertanya-tanya. Pengamat hukum dan kebijakan publik Piatur Pengaribuan mengatakan, cukup prihatin terhadap Pemerintah Kota dan penegak hukum. Terlebih, dia sudah berkali-kali menyampaikan bahwa proyek tahun jamak ini seharusnya sudah diusut. Pertimbangannya sejak berapa kali kontraktor mendapat perpanjangan dan tidak layak. Terakhir, keterangan Dinas Pekerjaan Umum malah menyampaikan proyek sudah rampung 100 persen. “Ini sama saja memberi keterangan palsu kepada publik. Kenapa berani menyatakan rampung. Sementara ini sudah menjadi tontonan publik,” katanya. Masyarakat bisa melihat langsung di lapangan dan kondisi proyek selesai apa adanya. Menurutnya, itu sama saja belum selesai.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan angkat bicara terkait proyek DAS Ampal di Jl. MT Haryono yang diklaim telah mencapai tahap 100 persen rampung setelah dilakukan perpanjangan waktu pengerjaan selama 50 hari kalender. Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim, menilai bahwa tahapan penyelesaian proyek yang telah menelan anggaran senilai Rp136 miliar itu justru membuat publik bertanya-tanya. Mengapa tidak, kata dia kondisi di lapangan saat ini justru tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada publik. Bahkan masih banyak pertanyaan terkait progres proyek tersebut, termasuk kesesuaian spek dan tanggung jawab terkait kerusakan selama masa pekerjaan. "Proyek DAS Ampal ini proyek bar-bar dan sangat banyak misterinya," ujar Kamaruddin, Kamis (22/2).
SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim memastikan perbaikan di jalur tersebut tahun ini. Anggaran jumbo Rp37,2 miliar disiapkan terbagi dalam dua kegiatan. Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR-Pera Kaltim Hariadi Purwatmoko menjelaskan, akses Jalan Sultan Sulaiman berstatus jalan provinsi, menghubungkan Samarinda dengan Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara. Setiap tahun pihaknya rutin menganggarkan kegiatan pemeliharaan, baik overlay, pelebaran jalan serta konstruksi. “Tahun ini kami ada dua pekerjaan,” ucapnya, Kamis (22/2).
Mengawal program Pelayanan Jemput Bola (Jebol) yang diluncurkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Mahakam Ulu (Mahulu) untuk merekam data penduduk, menyisakan pengalaman tak terlupakan Kadis Dukcapil Mahulu, Yordanus Dani. TIDAK - saja harus menyusuri kampung ke kampung tapi ada momen yang sangat berat harus dialami petugas saat itu. Salah satunya detik-detik saat petugas harus membawa bekal sendiri dari kampung ke kampung, akibat harga makanan yang relatif mahal di pelosok. Kadis Dukcapil Mahulu, Yordanus Dani mengakui untuk menjalankan program ini ia harus berpindah pindah kampung. “Kita pindah dikemas-kemas lagi barang dimasukkan nanti ke dalam perahu atau speed,” katanya, Kamis (22/2).
SANGATTA – Warga di Jalan Abdullah arah menuju Pantai Kenyamukan, Sangatta Utara, Kutai Timur, mengeluhkan pembangunan drainase di sekitar rumah mereka. Sebab, pembangunan drainase tersebut terkesan lambat. Pengerjaan drainase tersebut sudah memasuki waktu tiga bulan. “Kalau tidak salah ini sudah masuk tiga bulan, yang ada hanya bekas galian dan bahan kontruksinya pun masih ada di bahu jalan, itu dapat membahayakan pengendara, apalagi kalau malam,” ungkapnya, Kamis (22/2). Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR, Febria Nurisdina menyampaikan, untuk progres di lokasi tersebut masih terbilang kecil, salah satu kendala karena kontraktor belum dapat bekerja secara maksimal.
NUSANTARA, TRIBUN – Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (21/2/2024). Mendampingi proses auditi Anggota IV BPK RI Haerul Saleh, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Basuki menuturkan, progres fisik pekerjaan infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 74,87 persen. Menurutnya, pembangunan IKN sesuai dengan rencana dari sisi jadwal pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan pemerintah. “Saya kira dari sisi waktu pelaksanaan dan target-target pekerjaan masih on schedule,” kata Basuki. Dia menjelaskan, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022. Di antaranya proyek konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor-kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).