Menampilkan 2084 data.
SAMARINDA, TRIBUN – Percepatan izin operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dipercepat untuk menarik investasi segera masuk. Dalam perjalanannya, ternyata diperoleh kendala perizinan yang belum running di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), KLHK, dan Kementerian Perhubungan. Direktur Utama Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), Aji Abidharta Hakim menjelaskan hasil pertemuan Menko Perekonomian RI khususnya Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo dikatakan pihak Perusda MBS sedang mengevaluasi seluruh project KEK mana saja yang dianggap jalan di tempat. Ada 20 KEK dievaluasi, termasuk KEK MBTK.
BONTANG – Rencana pengadaan lahan untuk embung atau kolam depresi Kanaan akan dilakukan tahun ini. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam mengatakan, pembebasan lahan akan dimulai dengan tahapan appraisal . Mengacu data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) , anggaran yang diajukan senilai Rp2,3 miliar. Disinggung mengenai kecilnya anggaran, ia mengaku hanya memasukkan nomenklaturnya. Menurutnya, nilai ini memang tidak mencukupi untuk pembebasan lahan. “Jadi, nanti bisa ditambahkan di APBD Perubahan. Terpenting ialah ada rumahnya dulu,” kata Amiruddin. Akan tetapi, proses pembebasan lahan dipastikan rampung akhir tahun. Mengenai nilai tentunya berhubungan dengan appraisal. Alhasil, pengajuan anggaran masih bersifat nominal sementara.
TENGGARONG – Dalam kunjungan kerja di Kecamatan Muara Badak, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah juga melakukan monitoring dan evaluasi Program Pembangunan Berbasis RT (Rp50 juta per RT), serta pengarahan penggunaan HP Android untuk aplikasi pelayanan kependudukan, belum lama ini di BPU Desa didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Arianto, Kepala Disdukcapil Kukar Muhammad Iryanto, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kukar Muslik. Dalam arahanya Bupati Edi Damansyah mengatakan monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan efisien. “Ini perlu dilakukan sebagai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana APBD yang menjadi aspek kunci dalam tata kelola keuangan daerah yang baik,” ujarnya.
BALIKPAPAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser merilis 20 desa di Paser yang telah menerima 100 persen pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Tahun 2023 sebelum jatuh tempo. Desa-desa ini mendapatkan piagam penghargaan dari Pemkab Paser. Peran desa ini membantu pemasukan pendapatan asli daerah dari sektor PBB-P2. Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan ini saat sosialisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) Tahun 2024 yang digelar Bapenda Paser di Hotel Platinum Balikpapan. “Terima kasih kepada seluruh camat, lurah, dan kepala desa (Kades) yang berperan dalam penerimaan PBB-P2,” kata Fahmi, Rabu (21/2).
BONTANG – Pembangunan sarana penunjang replika rumah adat Guntung dipastikan dilanjutkan tahun ini. Mulai jembatan, pemasangan paving block, musala, hingga taman. “Jadi, yang dikerjakan bukan infrastruktur utama, tapi fasilitas penunjang dari bangunan,” terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang Bambang Cipto Mulyono. Terkait anggaran yang dikucurkan, mengacu sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) senilai Rp14 miliar. Terkait proses lelang akan diajukan ke unit layanan pengadaan (ULP) dalam waktu dekat. Saat ini, tender masih bertahap. Menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Nantinya ada penambahan sarana di tahun depan. “Masih ada pagar dan gapura. Kami akan rencanakan tahun depan,” ucapnya.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Ketua Peradi Balikpapan, Piatur Pangaribuan, beranggapan bahwa proyek drainase di Balikpapan belum selesai 100 persen. Hal ini diungkapkan dalam menanggapi pernyataan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang mengatakan bahwa proyek tersebut telah selesai. Menurut Piatur, banyak aspek yang belum selesai. Mulai dari separator, badan jalan yang belum diaspal, bahu jalan yang dianggap belum selesai. “Jadi secara de facto proyek ini belum selesai. Orang awam juga bisa menyaksikan bahwa ini belum selesai 100 persen,” tegas Piatur, Rabu (21/2). Piatur menilai bahwa laporan Kadis PU kepada Wali Kota yang mengatakan proyek tersebut telah selesai 100 persen adalah keterangan palsu. Ia pun berencana untuk menempuh langkah hukum atas pernyataan tersebut.
PENAJAM, TRIBUN – Capaian pajak daerah di Penajam Paser Utara (PPU) di awal 2024 ini, cukup menggembirakan. Bulan kedua di 2024, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU sudah mengumpulkan setidaknya Rp2 miliar pendapatan dari sektor pajak. Salah satu penyumbang terbesarnya, yakni berasal dari pajak hotel dan restoran. Kepala Bapenda PPU, Safwana mengatakan bahwa tingginya realisasi pajak dari hotel dan restoran karena adanya kebijakan Pj Bupati PPU Makmur Marbun yang mengharuskan kegiatan SKPD digelar di PPU. “Hotel sudah Rp71 juta baru dua bulan, ada dari restoran juga keren kebijakan bupati ini berpengaruh ke pajak hotel dan restoran,” ungkapnya pada Selasa (20/2). Selain dari pajak hotel dan restoran, ada pula pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB). Besarannya yakni Rp1,2 miliar. Tingginya pendapatan dari sektor tersebut karena banyaknya masyarakat yang ngurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada awal Januari lalu.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Balikpapan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas rumah sakit. Direktur RSUD Beriman, Ifransyah Fuadi mengatakan, pihaknya tengah melakukan perbaikan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah menambah kebutuhan AC, lantaran menjadi salah satu fasilitas yang kerap menjadi keluhan pasien. Pasalnya, fasilitas AC saat ini masih banyak yang rusak. Bahkan sempat ada yang meledak sebanyak dua unit. Oleh karena itu, RSUD Beriman membutuhkan penambahan AC split. “Intinya kita akan lakukan pemeliharaan. Karena kalau AC sentral saja dipakai 1x24 jam cepat rusak, minimal ada back up,” kata Ifransyah, Rabu (21/2).
BALIKPAPAN – Tenggat waktu proyek bangunan air pengendali banjir DAS Ampal resmi berakhir 19 Februari. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, proyek di sepanjang Jalan MT Hariyono ini sudah rampung 100 persen. Dia menambahkan, kini tersisa sedikit bagian untuk finishing atau perapian. Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan Kamaruddin menuturkan, pihaknya masih memiliki banyak pertanyaan tentang proyek tersebut. Jika Pemkot Balikpapan mengatakan sudah rampung 100 persen, dia mempertanyakan apa sudah rampung sesuai kontrak perjanjian. “Jadi, masih banyak pertanyaan buat saya soal selesai 100 persen itu. Kita lihat bahwa apa semua pekerjaan sudah sesuai spek yang direncanakan,” katanya. Melihat kondisi di lapangan, jalan belum kembali mulus. Terutama di bagian bahu jalan. Drainase tampak rampung, namun dengan kondisi apa adanya.
BONTANG – Progres perbaikan longsoran Jalan Soekarno-Hatta saat ini masih 69 persen. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Kota Bontang Anwar Nurdin mengatakan, kenaikan progres memang kecil. Beberapa pekerjaan tidak sampai satu persen. Tapi, berdampak ke progres pengerjaan berikutnya. “Misal di bagian bawah harus dicor. Kalau tidak dicor, pekerjaan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan,” katanya. Ia mengungkapkan, pengecoran untuk segmen satu dan dua telah diselesaikan. Sementara, segmen tiga dan empat akan dilaksanakan sekitar lima hari ke depan. Lebih lanjut, ia menuturkan target penanganan hingga 20 hari ke depan ialah pengecoran bagian atas dan bawah, termasuk penimbunan. “Karena material saat ini sudah ada,” tutur dia. Paling tidak, pengerjaan sampai di asas manfaat, dalam artian akses jalan dapat digunakan. Bila diakumulasi, progres hingga pengerjaan jalan nantinya sekitar 97 persen. “Tiga persennya pengaspalan. Tapi jalan sudah dapat dimanfaatkan,” ujarnya.