Menampilkan 2084 data.
TENGGARONG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan anggaran Rp390 juta untuk melindungi belasan ribu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemilu 2024. Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti menyebut, ada 15.883 KPPS yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan selama melaksanakan tugasnya. Jaminan kepesertaan ini hanya untuk kurun waktu satu bulan saja, sesuai masa kerja petugas KPPS. Dalam satu bulan itu, petugas KPPS diberikan jaminan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. "Jaminan BPJS Ketenagakerjaan di-support melalui APBD, tapi hanya untuk Pilpres dan Pileg," ujarnya, Senin (5/2). Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab Kukar dalam melindungi petugas KPPS selama bertugas.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Sisi aset Royal Suite antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan menuai titik terang. Pasalnya, status tanah dan bangunan hotel tersebut masih menjadi pemisah sisi aset antara Pemkot Balikpapan dengan Pemprov Kaltim. Di mana bangunan Hotel Royal Suite merupakan aset Pemprov Kaltim, sementara lahan yang dipakai adalah Pemkot Balikpapan. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Agus Budi Prasetyo mengatakan, Pemkot Balikpapan akan menghibahkan lahan tersebut kepada Pemprov Kaltim. “Saya koordinasi dengan BPKAD Provinsi Kaltim. Kemudian secara dokumen, mereka sudah siap ada persetujuan surat (terkait hibah lahan),” ujarnya, Senin (5/2).
PENAJAM – Dinas Perhubungan (Dishub) Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan telah menyiapkan rute baru untuk perjalanan darat dari Penajam ke Kota Balikpapan melalui Jembatan Pulau Balang. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan akses dan konektivitas antar dua wilayah tersebut, terutama jika pembangunan jembatan terletak di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, PPU itu rampung 100 persen. “Kami telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk persiapan rute baru ini,” kata Kepala Dishub PPU Andi Singkerru saat ditemui Kaltim Post di ruang kerjanya, Senin (5/2). Dijelaskannya, rute baru tersebut dirancang untuk mempermudah akses masyarakat dari PPU utamanya Penajam menuju Balikpapan dan sebaiknya. Dishub PPU juga akan mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. “Nantinya rute baru ini akan terkoneksi dengan jaringan jalan yang sudah ada, baik di Penajam maupun Balikpapan,”imbuhnya.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Hingga kini, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kalimantan Timur belum mampu beroperasi dan menggaet investor sesuai target. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berusaha menyelesaikan persoalan tersebut sampai Juni 2024. Jika tidak, status Kawasan Ekonomi Khusus akan dicabut Pemerintah Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, ia telah berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans-Kalimantan (KEK MBTK) di Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan pemangku kepentingan di KEK MBTK. “Saya minta laporan yang detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2/2024). Dilansir kompas.com, frasa “Berjuang di Jakarta” yang Akmal maksud adalah ia akan berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan masalah di KEK MBTK. Berdasarkan catatan yang ia terima, setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada April 2019, KEK MBTK belum menunjukkan perkembangan signifikan.
BALIKPAPAN – Pembangunan SMP Balikpapan Tengah akhirnya mendapat penetapan lokasi (penlok). Lapangan Manuntung yang selama ini opsi paling potensial terpilih sebagai lokasi sekolah baru. Sebelumnya ada pilihan opsi di kawasan Beller, namun bukan aset Pemerintah Daerah dan perlu pembebasan lahan lagi. Kemudian, opsi lahan di Jalan Jokotole Sungai Ampal juga kandas karena berdekatan dengan aliran DAS Ampal. Kepala Disdikbud Irfan Taufik mengatakan, Lapangan Manuntung tidak sepenuhnya habis digunakan untuk bangunan sekolah. Pihaknya akan mempertahankan dua lapangan tenis. "Nanti, menjadi sekolah percontohan untuk ekstrakurikuler khusus tenis," ucapnya. Kerja sama antara Pemkot Balikpapan dengan Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti). Sehingga, lapangan tenis tetap ada. Bahkan, pihaknya akan memperbaiki lapangan tenis mengikuti standar yang seharusnya.
SAMARINDA – Pemkot bakal merealisasikan pembangunan SD Filial 005 di Loa Kumbar, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang. Anggaran Rp2 miliar diusulkan dalam APBD 2024, targetnya Februari proyek tersebut bisa dilelang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin mengatakan, target tim mengumumkan lelang paling lama akhir Februari ini. Saat ini dokumen administrasinya masih proses di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) . “Pembangunan kami target empat bulannya. Harapannya Juli mendatang rampung, sehingga bisa digunakan para siswa saat memasuki tahun ajaran baru 2024-2025,” ucapnya, Senin (5/2). “Toh di sana jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Dari kelas I – VI hanya sekitar 48 siswa saja,” sambungnya.
PENAJAM – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) merencanakan penggantian pembangkit listrik tenaga surya. Dua lokasi yang disasar ialah Pulau Tihi-Tihi dan Selangan. Kepala Dinas Perkimtan Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, pemasangan akan mulai dilakukan pada April mendatang. “Target pengerjaan ialah lima bulan,” kata Edy. Khusus Pulau Tihi-Tihi PLTS baru akan memiliki daya 30 kilowatt per peak (kwp). Daya ini akan menerangi 78 rumah warga. Ditambah tujuh fasilitas umum di lokasi tersebut. Anggaran untuk pengadaan ini mencapai Rp6,6 miliar. Sementara untuk Pulau Selangan nantinya hanya berdaya 15 kwp. Pasalnya di pesisir ini hanya terdapat 27 rumah warga dan tujuh fasilitas umum. “Anggaran untuk di Selangan lebih rendah yakni Rp4,6 miliar. Karena dayanya berbeda,” ucapnya.
PENAJAM – Ujung pada jalan beraspal mulus tersebut yang menuju arah Paser-Penajam, terbentur oleh bangunan rumah bercat merah muda yang sudah memudar, dan bangunan kecil serta tumbuh rerumputan. Sementara pada ujung jalan lainnya menghubungkan dari arah Penajam-Paser, tak jauh dari depan Masjid Agung Al-Ikhlas Penajam, PPU, terbuka lebar. Beberapa warga yang ditemui media ini, Senin (5/2) bertanya-tanya terkait jalan yang terkesan dibangun di RT 07 Nipah-nipah, hanya sepotong itu. Jalan tersebut ada sejak lama dan hingga kini tidak berfungsi. Kadang kala saja, kata warga, petugas kebersihan menjadikan kawasan jalan tersebut untuk tempat beristirahat. Warga berharap pembangunan jalan tersebut dapat dituntaskan, sehingga memudahkan transportasi publik.
BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim berencana menghibahkan aset. Ini melibatkan dua aset, yakni Gedung KPU Balikpapan dan Hotel Royal Suite. Seperti diketahui, Gedung KPU Balikpapan merupakan aset milik Pemprov Kaltim. Sementara, lahan di atas bangunan Hotel Royal Suite adalah aset Pemkot Balikpapan. Kepala BPKAD Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, teknisnya nanti dari Pemkot Kaltim menghibahkan Gedung KPU. Sementara Pemkot Balikpapan menghibahkan lahan Hotel Royal Suite. “Tidak tukar guling, tapi saling hibah. Kalau tukar-menukar nanti perlu appraisali lagi, jadi hibah saja,” katanya. Sehingga, hibah diberikan dalam kondisi apapun. Bukan secara appraisal yang perlu melakukan perhitungan nominal aset. “Mereka juga menghibahkan ke kita, berapa pun harganya, nilainya mereka tidak hitung,” tuturnya. Artinya, dalam hibah tidak ada perhitungan soal nominal.
BONTANG, TRIBUN – Pujasera UMKM di kompleks Stadion Bessai Berinta, Kelurahan Api-api, Kecamatan, Bontang Utara, Kota Bontang gagal diresmikan awal tahun ini. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Bontang Ahmad Aznem menjelaskan, rencana peresmian 32 kios yang baru selesai dibangun akhir tahun lalu itu ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Menurutnya ada beberapa kendala yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, soal regulasi pemanfaatan aset pemerintah tersebut. Aznem menjelaskan, regulasi yang dimaksud lebih spesifik soal retribusi yang akan dibebankan kepada setiap pelaku usaha. “Perdanya sudah. Tapi soal retribusinya ini perlu diatur juga sebagai landasan hukum turunan yang mengikat antara pemerintah, dan pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas pemerintah. Dalam hal ini Bapenda juga dilibatkan, karena berkaitan dengan PAD.” ungkap Aznem saat dihubungi TribunKaltim.Co, Senin (5/2).