Menampilkan 2026 data.
JAKARTA, KOMPAS - Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Chrityana mengatakan, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk memberikan keringanan tarif pajak hiburan tertentu bagi pelaku usaha di daerahnya. Artinya, daerah boleh menerapkan tarif pajak hiburan tertentu di bawah tarif 40-75 persen yang saat ini berlaku. Caranya, pengusaha setempat bisa mengajukan insentif fiskal jika keberatan dengan tarif tersebut. "Jika kepala daerah merasa daerahnya perlu perlakuan khusus, Pemda bisa melakukan assessment dan memberi insentif atau keringanan pajak bagi pelaku usaha tertentu," katanya dalam konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
SAMARINDA - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim langsung bersikap. Melalui UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah II, tim diturunkan untuk pengecekan lapangan, Senin (16/1). Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah II Taufiqurridha Ismail mengatakan, telah mendengar keluhan genangan banjir dari pihak kecamatan, pihaknya langsung menugaskan tim mengecek kondisi lapangan. "Dari laporan sementara secara umum, di sana gorong-gorong tidak maksimal, sedimentasi hingga aliran air tidak lancar. Itu perlu peninggian jalan. Itu secara umum dulu," ucapnya, Selasa (16/1).
SANGATTA - Pembangunan drainase di Jalan APT Pranoto dikeluhkan warga sekitar, karena posisinya berada lebih tinggi dari bahu jalan dan rumah warga. Potongan video lokasi proyek pun beredar di media sosial. Aswadi (55), warga Jalan APT Pranoto mengungkapkan, agar pemerintah dapat meninjau ulang proyek tersebut. Sebab, jika terjadi hujan deras, dapat mengakibatkan aliran air masuk ke rumah warga. "Sudah kejadian kemarin, Sabtu itu kan hujan deras, airnya itu masuk ke rumah karena posisi drainase sangat tinggi dari rumah," imbuhnya. la melanjutkan, beberapa ruas jalan tersebut merupakan langganan genangan air jika hujan, walau tidak mengakibatkan kemacetan. Namun, genangan tersebut mengakibatkan lumpur masuk ke rumah bersama air.
TANA PASER – Jalan perkotaan di Kelurahan Tanah Grogot dan sekitarnya jadi salah satu prioritas Pemkab Paser selama peningkatan infrastruktur tahun lalu. Progresnya dari seluruh ruas sudah 88 persen. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Paser, Asnawi, mengatakan selain di seluruh titik kota, peningkatan jalan juga mencakup Jalan Yos Sudarso sampai Desa Rantau Panjang. Asnawi menyebut, ini adalah bagian visi-misi kepala daerah dalam peningkatan infrastruktur jalan demi kesejahteraan masyarakat. Perbaikan jalan perkotaan berdampak pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Paser. "Pekerjaan jalan di kota ini menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meskipun pekerjaan tersebut memiliki tingkat risiko sedang," kata Asnawi, Senin (15/1).
BONTANG - Kondisi boks penutup parit di trotoar Jalan Ahmad Yani yang rusak mendapat sorotan dewan. Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan lapangan. Tujuannya untuk menanyakan spesifikasi material yang digunakan kontraktor. Menurutnya, ketahanan material ini harusnya masih mampu menahan beban kendaraan yang berada di atasnya. "Kalau dari saya, ini terlalu tipis materialnya sehingga mudah rusak," kata Amir. Ia meminta kepada Pemkot untuk tidak menyerahkan seluruh nilai kontrak dari pekerjaan itu. Mengingat masih ada masa pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor selama beberapa bulan ke depan. "Saat nanti meninjau, kami ingin tahu apakah penyelesaian pekerjaan ini sudah rampung. Termasuk pemaparan terkait spek materialnya sesuai perencanaan atau tidak," ucapnya.
BONTANG – Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bakal kembali dilakukan. Kali ini menyasar wilayah Tihi-Tihi dan Selangan. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang Edy Prabowo mengatakan, proses lelang akan segera dilakukan. Dijelaskan, pembangunan PLTS tersebut menjadi salah satu prioritas, di samping peningkatan infrastruktur lingkungan lainnya. "Tahun ini, kami lanjutkan penggantian PLTS di dua wilayah tersebut," katanya. Ia mengungkapkan, alokasi anggaran yang disiapkan untuk dua lokasi itu sekira Rp12 miliar. Sementara, PLTS yang akan dibangun memiliki daya 15 dan 30 kilowatt peak (kWp). Lebih lanjut, spesifikasi dua PLTS tersebut tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya telah diperbaiki di Kampung Malahing.
TANA PASER – Proyek perombakan ulang pendopo bupati pada 2023 melalui APBD Paser 2023 sebesar Rp24,4 miliar telah selesai. Namun, proyek dengan angka itu belum tuntas keseluruhan. Pemkab Paser akan melanjutkan kembali menganggarkan dana pada APBD 2024 ini. Kabid Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Paser, Muhammad Syaukani, mengatakan, akan dianggarkan dua item untuk proyek itu pada APBD 2024 ini. Yakni, Rp24,8 miliar untuk lanjutan bangunan fisik dan Rp14,2 miliar untuk interiornya. "Untuk 2023 lalu, memang tidak sampai selesai penganggarannya karena menyesuaikan ketersediaan APBD. Sehingga, dilanjutkan sampai tuntas pada 2024," kata Syaukani, Minggu (14/1).
BONTANG - Wakil Ketua DPRD Agus Haris meminta pemerintah kota untuk segera mengambil keputusan. Sebab, jika kondisi ini dibiarkan, para pelajar menjadi korban karena belajar di tempat yang tidak nyaman."Kebijakan ini berada di level kepala daerah. Harus ada keputusan cepat," kata legislator yang akrab disapa AH itu. Terkait ketersediaan anggaran daerah, sejatinya cukup untuk melakukan relokasi. Seperti yang sudah diwacanakan beberapa tahun lalu. Mengingat APBD Bontang mengalami kenaikan. Namun, ini bergantung pengambil kebijakan bersedia atau tidak. "Seperti ada anggaran bimtek tahun ini kepada beberapa pihak. Saya kira, kalau itu dialihkan untuk pembangunan gedung di area baru pasti disetujui oleh masyarakat," ucapnya.
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, hingga pekan kedua Januari 2024, dari 48 pemilik ruko, informasinya sudah ada 17 pemilik ruko yang setuju mendukung program Pemkot. "Ke-17 orang menyatakan rukonya siap dibongkar. Opsi satu atau dua tidak terlalu penting bagi mereka, dapat tempat baru di Pasar Pagi. Yang masih menolak atau belum bersedia, ya kami sabar saja menunggu, sampai para pemilik bersedia," ujar Andi Harun. Dia menegaskan, terhadap warga yang menolak, tim penyelesaian dampak sosial dari Pemkot sudah menyampaikan penjelasan. Dia berharap warga berpikir ulang. Pasalnya, itu akan membuahkan hasil pembangunan rekonstruksi Pasar Pagi yang pada akhirnya juga bermanfaat kepada pedagang dan perekonomian di Kota Tepian. Dia berharap Pemkot tidak sampai mengambil opsi terakhir, yakni melalui jalur hukum atau konsinyasi, menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan. "Opsi terakhir masih kami hindari untuk digunakan. Kami masih berharap para pemilik toko dari yang belum setuju itu sisanya masih beri waktu untuk berpikir," ujarnya.
BONTANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang memastikan menunda rencana pembangunan jembatan di Guntung. Ada dua faktor yang membuat proyek ini tidak masuk dalam pos APBD tahun ini. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPRK Bontang, Anwar Nurdin, mengatakan faktor pertama ialah adanya usulan untuk pergeseran jembatan. “Jembatan Guntung sementara kami tunda. Target titik jembatan bergeser lagi berdasarkan usulan warga,” kata Anwar. Menurutnya, warga meminta titik dari jembatan kayu sebelumnya bergeser 13 meter. Dinas PUPRK juga telah mendengarkan penjelasan dari pihak kelurahan. Hasilnya pengajuan itu memang berasal dari warga yang memiliki lahan bergeser dari perencanaan yang semula telah disusun. “Terkait perencanaan pasti berubah. Tetapi tidak terlalu signifikan. Sebab bentangan tetap sama. Hanya mengubah desain oprit,” ucapnya.