Menampilkan 2026 data.
TANJUNG REDEB - Status Kampung Mapulu di Kabupaten Berau kini meningkat dari tertinggal menjadi berkembang. Peningkatan ini tidak lepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau yang terus meningkat setiap tahunnya. Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Subroto, menyambut baik kemajuan ini dan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun masterplan pembangunan secara bertahap dengan mengutamakan skala prioritas kebutuhan dasar masyarakat. “Lakukan secara bertahap. Tapi, utamakan skala prioritas,” ujar Subroto.
TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sedang merencanakan anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) kepala daerah. Rapat yang melibatkan sejumlah stakeholder mulai dari Kodim 0906 Kukar, Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim 0908/BTG, BPKAD, Bappeda, Bagian Hukum, KPU, dan Bawaslu juga telah dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan PSU. “Kami masih menunggu keputusan final dari KPU pusat, begitupun dengan petunjuk teknis (Juknis). Kalau sudah keluar Juknisnya bakal dapat kita verifikasi satu persatu,” kata Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, Jumat (28/2).
JAKARTA- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, kepala daerah bisa memberikan dukungan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG,). Kepala daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM. “Jadi mohon kerja samanya ibu bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” kata Dadan pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dikutip dari keterangan resmi Kemendagri. Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.
PENAJAM - Dinas Sosial (Dissos) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membagikan bantuan langsung tunai (BLT) tahap pertama berupa uang sebesar Rp300 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan yang dimulai pada Maret 2025. Program ini diberi nama BLT Kemiskinan Daerah, dibagikan kepada 450 kelompok penerima manfaat yang tersebar pada empat kecamatan di PPU. Rinciannya, Kecamatan Penajam 297 KK, Kecamatan Waru 36 KK, Kecamatan Babulu 43 KK, Kecamatan Sepaku 74 KK. Kepala Dissos PPU, Saidin, Jumat (28/2), menginformasikan penyerahan BLT Kemiskinan Daerah yang anggarannya bersumber dari APBD PPU itu untuk semester tahap pertama meliputi Januari, Februari, Maret 2025, sehingga total bantuan yang diterima masing-masing KK sebesar Rp900 ribu.
PENAJAM -— “Pembangunan Gedung SD Negeri 026 Penajam ini ditempati setelah melalui proses pembangunan dua tahap,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Ricci Firmansyah, di ruang kerjanya, Jumat (28/2). Tahap pertama, urainya, dikerjakan melalui Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran kontrak sebesar Rp 15,5 miliar. Tetapi, pada tahap itu proses pembangunan yang dikerjakan oleh perusahaan swasta lokal tidak selesai, meskipun diberi kesempatan untuk merampungkannya sebanyak dua kali. “Progres akhir pada saat itu selesai sekira 94 persen,” ujarnya.
TANJUNG REDEB - Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat turut berdampak pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Meskipun demikian, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Sumadi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan, sehingga anggaran yang tersedia perlu digunakan secara efisien dan efektif, terutama untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat. “Setiap program yang dijalankan harus efektif dan benar-benar bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.
SAMARINDA, TRIBUN – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, pembangunan di Ibu Kota Kaltim yakni Samarinda tetap berjalan dengan prioritas pada proyek strategis dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dipastikan Wali Kota Samarinda Andi Harun (AH) dalam periode keduanya. Andi Harun menegaskan bahwa pembangunan proyek, seperti Teras Samarinda akan tetap berlanjut dengan skala yang telah disesuaikan. Mengingat bahwa sejak lama, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah memetakan pengembangan fasilitas publik yang akan membentang disepanjang tepian Kota Samarinda.
BALIKPAPAN – Finalisasi desain kawasan legislatif dan yudikatif yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya dilakukan. Selain aspek estetika, gedung legislatif dan yudikatif akan dibekali nilai filosofis yang mencerminkan Indonesia sebagai negara besar dengan sejarah dan budaya yang kuat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan, revisi kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna, sudah lebih baik dari konsep awal. Namun masih memerlukan penyempurnaan. Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Progres Pembangunan IKN di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Jumat (21/2). "Rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 lalu. Terkait dengan progres pembangunan IKN. Terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN," katanya.
SAMARINDA – Pengelolaan Teras Samarinda masih ditangani satuan tugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda. Sejak Oktober lalu sebenarnya sudah ada perencanaan bakal dialihkan sepenuhnya untuk dikelola oleh Perumda Varia Niaga. Namun, sejauh ini hanya pengelolaan parkir yang diawasi langsung oleh perusahaan plat merah tersebut. Sebab masih banyak persoalan administrasi yang perlu dituntaskan agar pengelolaan sepenuhnya bisa berpindah ke pihak Perumda Varia Niaga. Direktur Utama Perumda Varia Niaga Syamsudin Hamada mengakui masih ada beberapa hal administratif yang harus dirampungkan sebelum operasionalnya bisa berjalan maksimal. Meski begitu, dirinya memastikan, pihaknya tetap menjalankan tugas nya, terutama dalam pengelolaan parkir yang sudah berjalan seperti biasa. "Secara administratif memang belum, tapi sebagai perumda kami tetap mendukung. Parkir tetap kami jalankan dan dijaga seperti sedia kala," ujarnya.
BONTANG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan pengerjaan Bendung Sungai di Kelurahan Telihan sudah terhenti selama satu bulan. Menurutnya progresnya pun masih terbilang jauh. Karena masih mencapai sekira 60 persen. Setelah mendengarkan keluhan karyawan ia pun justru miris. Pasalnya karyawan dari PT Bumi Lansirang selaku pemenang tender sudah lima pekan belum mendapatkan gaji. "Ini satu bulan sudah tidak ada kegiatan yang berjalan di lokasi itu karena kontraktor tidak tahu di mana keberadaannya. Kontraktor ini sudah diberikan tambahan waktu 2x50 hari," kata Sahib. Total karyawan 27 orang berasal dari Jawa. Namun empat orang sudah kembali ke kampung asalnya. Sementara 23 orang ini bertahan karena tidak memiliki ongkos pulang. "Bahkan untuk makan menunggu singkong pemberian dari warga. Kasihan sekali," ucapnya.