Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA – Sejumlah gedung olahraga di Polder Air Hitam, kini menjadi sorotan. Pasalnya, sebagian lahannya ternyata milik warga. Salah satunya Khairil Anwar, tepatnya di Gedung Pencak Silat yang diakui memiliki alas hukum berbentuk Sertifikat Hak Milik (SHM). Persoalan ini kemudian dibahas bersama Komisi I DPRD Samarinda pada Rabu (19/2) lalu. Dalam agenda tersebut, Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Yusdiansyah mengakui pada tahun 2013 silam pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meminta kejelasan atas titik koordinat dari pemilik lahan. Saat itu dipastikan ada enam pemilik sertifikat salah satunya atas nama Khairil Anwar. Namun untuk mengetahui koordinatnya dalam hal ini, hanya boleh diajukan oleh pemegang sertifikat itu sendiri. "Makanya kami meminta kepada yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan ke BPN untuk pengambilan berkas, sehingga bisa diketahui apakah benar berada di lokasi Polder Air Hitam," ujarnya.
JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dana desa bisa dinaikkan antara Rp6 miliar hingga Rp8 miliar per tahun per desa seiring dengan berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Luhut menyebut kenaikan dana desa diharapkan bisa membuat perputaran ekonomi di level desa lebih efisien. Selain itu, kenaikan dana desa ia harapkan bisa menaikkan skala aktivitas perekonomian masyarakat dan ekonomi nasional. "Dana desa kita punya (saat ini) Rp1,1 miliar per desa per tahun, tapi sekarang ada makan bergizi gratis, kita bisa naikkan mungkin Rp6 miliar hingga Rp8 miliar per desa," kata Luhut, Kamis (20/2) dikutip Antara.
UJOH BILANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mahulu menanggapi kebijakan pemangkasan anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Utamanya tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di kabupaten yang berjuluk Tanaa Urip Ngeriman ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala PUPR Mahulu, Didik Subagya kepada Koran Kaltim, Jumat (21/2) yang menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak menghambat realisasi proyek infrastruktur di wilayah tersebut. Menurut Didik sapaan akrabnya, belanja modal untuk proyek-proyek pembangunan tetap menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
BONTANG – Durasi pemberian kesempatan pertama untuk kontraktor pembangunan Jembatan Balai Benih Ikan (BBI) di Tanjung Laut Indah telah habis pada pertengahan bulan ini. Namun demikian pengerjaan hingga kini belum rampung. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edi Prabowo mengatakan pihaknya memberikan kesempatan kedua kepada CV Adi Raya. "Durasinya 10 hari ke depan terhitung 15 Februari lalu," kata Bowo. Ia meminta dengan pemberian kesempatan kedua ini kontraktor memanfaatkan waktu diberikan. Sehingga infrastruktur jembatan tersebut rampung pengerjaannya. Menurutnya pengerjaan saat ini masih berwujud pengecoran lantai jembatan. "Termasuk juga pengaspalan belum," ucapnya. Saat ini pengerjaan melakukan sistem kebut pagi dan malam. Total 15 orang bertugas di lapangan. Diketahui perusahaan ini berasal dari Samarinda.
SAMARINDA – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mendapatkan penolakan oleh salah satu Anggota DPRD Samarinda, Ismail Latisi. la mengatakan bahwa kebijakan ini harus tetap mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Mengingat banyak program yang harus dijalankan di era kepemimpinan yang baru ini. "Jangan sampai program yang dijalankan tidak selaras dengan kondisi keuangan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di sektor lain," ujarnya.
TENGGARONG – Pemangkasan anggaran kegiatan pertemuan serta perjalanan dinas (perjadin) menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), dalam mengimplementasikan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi ini menjadi pembahasan bersama pada kegiatan Ngapeh Hambat yang dilaksanakan Senin (17/2) di Kantor Bappeda Kukar. Bupati Kukar Edi Damansyah menyoroti perlunya ada efisiensi terhadap meeting dan perjadin yang tidak urgent dan tidak tepat sasaran. "Saya kira tahun ini tidak perlu lagi bepergian ke Batam atau Bali, sudah ada Rp232 miliar yang keluar untuk luar Kukar," tegas Edi.
UJOH BILANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mahulu secara intensif menggenjot pembangunan tiga unit jembatan bailey yang berlokasi di Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun. Ketiga jembatan strategis tersebut adalah Jembatan Sungai Tingang 1, Jembatan Sungai Tingang 2, serta jembatan yang berada di kawasan Polsek Long Bagun dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan memperbaiki infrastruktur yang memadai bagi masyarakat. Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagya menjelaskan, tiga jembatan ini harusnya telah rampung sejak lama tetapi tertunda karena adanya kendala teknis serta non-teknis. Namun, sekarang rangka jembatan beserta berbagai material konstruksi lainnya telah tersedia dan siap untuk dipasang.
TANA PASER – Fahmi Fadli dan Ikhwan Antasari resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Paser, Kamis (20/2). Fahmi dan Ikhwan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan ratusan kepala dan wakil kepala daerah lainnya, di Istana Merdeka, Jakarta. Fahmi mengucapkan syukur dan terima kasih karena pelantikan mereka berjalan lancar. Pada periode kedua menjabat sebagai Bupati Paser didampingi Ikhwan Antasari, mereka bertekad akan segera merealisasikan visi misi Paser Tuntas yang merupakan kelanjutan dari Paser MAS.
SENDAWAR – Jumlah kendaraan roda dua (sepeda motor) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mencapai 127 ribu. Sedangkan roda empat sebanyak 19 ribu. Dari total kendaraan bermotor di Bumi Tana Pira Ngeriman sebanyak 146.555 itu hanya sekitar 32,4 persen yang taat pajak. Hal ini diungkapkan Kepala Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Samsat Kubar, Mulia Pardosi, kemarin. Menurutnya, jumlah kendaraan tersebut yang tercatat hingga akhir Januari 2025. "Ya terdata kendaraan bermotor di Kubar total 146.555 unit, namun dari jumlah tersebut hanya 32,4 persen yang taat membayar pajak," tegas Mulia Pardosi, Kamis (20/2). Ia menjelaskan, kepatuhan masyarakat Kubar dalam membayar PKB bermotor dinilai masih sangat rendah. Padahal, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan cukup tinggi.
JAKARTA – Setelah resmi menjabat, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji meyakinkan generasi muda untuk memiliki semangat untuk maju dan terus berkembang. Kedua pemimpin muda Kaltim ini pun merespons isu yang belakangan terus berkembang di jejaring media sosial, yakni hashtag Indonesia Gelap. "Yakinlah, Kaltim akan selalu bersinar. Kaltim akan terang benderang," kata Rudy Mas'ud usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2). Bersinarnya Kaltim setidaknya terlihat dari penetapan daerah ini sebagai ibu kota baru, Ibu Kota Nusantara (IKN). Geliat ekonomi Kaltim begitu luar biasa menyusul hadirnya IKN di Kaltim. Lebih jauh diungkapkan Rudy, kegelisahan mahasiswa yang disampaikan dalam berbagai aksi demonstrasi bermula dari kabar penghematan anggaran untuk pendidikan.