Menampilkan 2084 data.
TANA PASER, TRIBUN - Program penghapusan denda dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Pemprov Kaltim memicu antusiasme masyarakat di Kabupaten Paser. Lonjakan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut, membuat Kantor Samsat Tanah Grogot memperpanjang jam operasional mereka. Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD PPRD Paser, Margo Birawan mengatakan perpanjangan jam operasional tersebut bertujuan untuk bisa mengakomodir masyarakat yang hendak membayar PKB. “Kuota pelayanan tiap harinya tidak dibatasi, cuman karena wajib pajak membludak jadi kami putuskan untuk memperpanjang jam operasional,” terang Margo di Tanah Grogot, Rabu (9/4).
BONTANG, TRIBUN - Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai proyek pembangunan drainase di Jalan Sendawar, Kelurahan Bontang Baru, mengalami kegagalan dalam perencanaan. Penilaian itu disampaikan usai melakukan tinjauan lapangan pada Selasa (8/4/2025). Menurutnya, drainase senilai Rp7 miliar yang dibangun tahun 2024 lalu itu, justru menimbulkan persoalan baru. "Semestinya drainase ini berfungsi mengurai air, tapi justru menyebabkan banjir parah hingga masuk ke rumah warga,” kata Sahib. Keluhan disampaikan warga RT 19, Sigit. Ia mengaku sebelum proyek drainase dibangun, air hanya tergenang hanya di jalan. Namun kini, air justru masuk ke dalam rumah-rumah warga.
BONTANG - Pemerintah Kota Bontang resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan lima perguruan tinggi sebagai langkah awal pelaksanaan program kuliah gratis bagi warga ber-KTP Bontang. Penandatanganan ini dilakukan oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, disaksikan Wakil Wali Kota Agus Haris, Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam, dan Wakil Ketua DPRD Maming, serta para ASN, di halaman Kantor Wali Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Selasa (8/4/2025). Program ini menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Neni Moerniaeni dan Agus Haris, dalam 100 hari kerja, untuk membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi masyarakat.
TANAH GROGOT - Program pembebasan tunggakan dan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) diberlakukan di Kabupaten Paser. Mulai 8 April sampai 30 Juni 2025, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Paser akan memberlakukan pembebasan tunggakan dan denda PKB. Kasi Pendataan dan Penetapan, UPTD PPRD Paser, Margo Birawan, mengatakan program pemutihan ini berhubungan dengan program Gratispol dari Gubernur Kaltim, yang bentuknya program pemutihan tunggakan kendaraan bermotor. Data kendaraannya tidak lagi melihat berapa tahun tunggakannya, akan tetapi yang dikenakan hanya tahun berjalan saja dari 2025 ke 2026.
BONTANG - Kepala Dinas PUPRK Bontang Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, pihaknya sudah meninjau kerusakan turap di RT 7 Kelurahan Api-Api. Perbaikan ini masuk skala kebutuhan prioritas. “Besok kami bahas dengan TAPD. Kalau masih bisa dengan pergeseran mendahului perubahan,” kata Bowo. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk perbaikan turap mencapai Rp7,7 miliar. Nominal tersebut sudah termasuk untuk pengawasan teknis. Besarnya nominal yang dibutuhkan karena di beberapa titik kondisi turap sudah mulai menggantung. “Sehingga perlu diperbaiki sekalian,” ucapnya. Artinya, bagian bawah sudah tidak tersambung dengan dasar sungai. Sementara di titik turap yang jebol bagian atas rebah kurang lebih panjangnya 27 meter. Diketahui untuk tahun ini sejatinya terdapat enam paket dari Bankeu terkait dengan penurapan sungai. Terbesar yakni di Kanaan senilai Rp55,5 miliar.
BONTANG - Kepala Dinas PUPRK Bontang Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, pihaknya sudah meninjau kerusakan turap di RT 7 Kelurahan Api-Api. Perbaikan ini masuk skala kebutuhan prioritas. “Besok kami bahas dengan TAPD. Kalau masih bisa dengan pergeseran mendahului perubahan,” kata Bowo. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk perbaikan turap mencapai Rp7,7 miliar. Nominal tersebut sudah termasuk untuk pengawasan teknis. Besarnya nominal yang dibutuhkan karena di beberapa titik kondisi turap sudah mulai menggantung. “Sehingga perlu diperbaiki sekalian,” ucapnya. Artinya, bagian bawah sudah tidak tersambung dengan dasar sungai. Sementara di titik turap yang jebol bagian atas rebah kurang lebih panjangnya 27 meter. Diketahui untuk tahun ini sejatinya terdapat enam paket dari Bankeu terkait dengan penurapan sungai. Terbesar yakni di Kanaan senilai Rp55,5 miliar.
ANGGOTA Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Jon Kenedy mengatakan, pembangunan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung harus segera dilakukan. Karena ia menilai sejumlah fasilitas yang dimiliki rumah sakit milik pemerintah daerah itu masih harus ditingkatkan lagi. Jon mengatakan, fasilitas yang dimaksud adalah ruang rawat inap yang saat ini masih sangat terbatas. “Bahkan hanya melayani perawatan kelas 3, padahal kan harusnya ada kelas 2, 1, dan VIP, Ini yang belum dilengkapi,” katanya. Mengenai rencana yang pernah akan dibangun ruang perawatan, Jon mengatakan hal itu perlu dilanjutkan kembali rencana itu. la mengatakan, saat pemerintah sebelumnya memang ada rencana untuk membangun gedung beberapa lantai yang akan dijadikan ruang rawat inap.
SAMARINDA - Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud (Harum) berharap ke depan pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak, tapi kontribusi besar perusahaan-perusahaan daerah (Perusda). “Mudah-mudahan pajak daerah hanya akan jadi bagian dari instrumen penerimaan asli daerah. Yang kita harapkan nanti adalah kontribusi signifikan dari Perusda. Perusda bukan justru menjadi beban pemerintah provinsi dengan penyertaan modal,” kata Gubernur Rudy Mas'ud saat Silaturahmi Media dan Sharing Season Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas di Gedung Olah Bebaya Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (7/4). Perusda-perusda Kaltim antara lain Melati Bakti Satya (MBS), Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Jamkrida, Bankaltimtara, dan Perusda Kelistrikan. Dari Perusda-perusda Kaltim itu, Gubernur Rudy Mas'ud sangat berharap kontribusi yang jauh lebih besar bagi penerimaan asli daerah.
TENGGARONG - Belakangan ini publik dibuat ramai dengan wacana penerapan aturan baru yang memungkinkan penghapusan data kendaraan bagi pemilik yang menunggak pajak selama dua tahun berturut-turut. Tetapi, masyarakat di Kukar bisa sedikit bernapas lega karena kebijakan tersebut belum berlaku di Kukar. Kasat Lantas Polres Kukar, AKP Ahmad Fandoli menegaskan hingga saat ini belum ada arahan resmi dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah, khususnya di Kukar. “Untuk saat ini, belum ada perintah langsung terkait penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak dua tahun. Jadi, kami di daerah tidak bisa mengambil langkah sendiri tanpa petunjuk resmi dari pusat,” ujar AKP Fandoli.
TANJUNG REDEB - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan mencapai Rp400 miliar. Untuk mencapai target tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu fokus dan bekerja keras untuk meningkatkan pemasukan PAD dari berbagai sektor. Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menyatakan bahwa dengan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp5,2 miliar, semua sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan PAD harus dioptimalkan. Ada empat komponen yang harus dicapai dalam rencana PAD Tahun Anggaran 2025: pertama, pajak daerah sebesar Rp154 miliar; kedua, retribusi daerah sebesar Rp119 miliar; ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp15 miliar; dan terakhir, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp110 miliar.