Menampilkan 2026 data.
TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyatakan pihaknya tengah menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Diketahui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengatur terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Terkait penerapan regulasi ini, Pemkab Kukar saat ini tengah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar. Edi menyatakan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan dan belanja agar bisa melaksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan baik dan optimal tanpa mengesampingkan kegiatan skala prioritas tinggi.
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengaku telah melakukan efisiensi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 20 persen, terhitung sejak 2025. Pernyataan itu datang dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Efisiensi anggaran ini dimulai sejak APBD Murni 2025 dan akan terus berlanjut. Bahkan efisiensi anggaran Pemkot Samarinda sudah dilakukan sebelum adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pria yang akrab disapa AH itu mengonfirmasi bahwa hanya pembangunan Teras Samarinda yang mungkin mengalami keterlambatan. "Salah satu di antaranya. Teras Samarinda semulanya di tahun ini kita rencanakan dua. Titik kedua dari sisi teras yang sudah ada menuju Pelabuhan Pelindo," kata AH. "Titik ketiga dari teras yang sudah ada menuju arah Teluk Lerong. Tetapi yang kita biayai hanya satu titik saja untuk tahun ini," lanjutnya.
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan penertiban terhadap lorong-lorong di kawasan Citra Niaga yang selama ini dimanfaatkan pemilik ruko sebagai ruang tambahan. Penertiban ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, dengan tujuan mengembalikan fungsi lorong-lorong sesuai peruntukannya. Selain itu, pada awal Februari 2025 lalu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun juga sempat meninjau Citra Niaga. Rapat penertiban dan perbaikan pengelolaan kawasan ini juga sempat berlangsung beberapa kali. Sehingga finalisasi eksekusi penertiban dilakukan kemarin.
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengalokasikan anggaran scbesar Rp20 miliar untuk pembangunan jalan menuju gudang Bulog yang berlokasi di Bontang Lestari. Jalan tersebut dirancang mampu menahan beban hingga puluhan ton guna mendukung aktivitas distribusi logistik. Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, Anwar Nurdin, menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan dengan pemerintah pusat, Pemkot Bontang bertanggung jawab menyediakan akses jalan menuju gudang Bulog. “Pak Wali (Basri Rase) menyanggupi, Bontang yang buat jalannya," ujarnya belum lama ini. Anwar menambahkan, jalan baru tersebut akan dibangun di samping Perumahan Korpri Kota Bontang dengan spesifikasi mampu menahan beban hingga 30 ton, menyesuaikan kendaraan besar yang akan melintas. Jalan ini memiliki panjang 900 meter.
PENAJAM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) pada Semester II Tahun Anggaran 2024 belum sepenuhnya menyediakan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kondisi ini berdampak kepada pasien tidak mendapatkan kebutuhan medis yang memadai dan harus menanggung biaya tambahan. Komisi II DPRD PPU yang mendapatkan tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Kaltim ini telah menjadwalkan untuk membahas hal ini. “Besok (Selasa, 18 Februari 2025) hal ini bakal kami bahas,” kata Rusbani, salah satu anggota DPRD PPU yang bakal turut terlibat pembahasan, Senin (17/2/2025).
SAMARINDA – Audit yang dilakukan Inspektorat Samarinda masih belum selesai. Namun, dalam perkembangannya, sejumlah masalah mulai terurai. Asisten II Pemkot Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan, pemeriksaan masih berada dalam tahap awal, tapi sudah ditemukan indikasi kesalahan administrasi. "Saat ini masih dalam proses tindaklanjut karena ada temuan yang perlu didalami lebih jauh. Inspektorat Pembantu (Irban) khusus sedang memeriksa kasus tersebut, mengingat baru pemeriksaan awal," jelasnya. Audit dimulai dengan mengambil tiga sampel dan memeriksa 23 juru parkir (jukir). Dari hasil awal, muncul indikasi adanya ketidaksesuaian dalam administrasi setoran parkir. Namun, Marnabas menekankan bahwa semua temuan harus diuji kebenarannya agar tidak menimbulkan fitnah atau kesimpulan yang terburu-buru.
BALAI Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan tahun 2018 silam membuat dua fender (pelindung) Jembatan Mahakam Kota Samarinda senilai Rp35 miliar. Usai insiden kapal tongkang bermuatan kayu bernama lambung Indosukses 28 yang ditarik Tugboat (TB) MTS 28 menabrak Jembatan Mahakam, fender di dua pilar disebut BBPJN Kaltim hilang. Kepala BBPJN Kaltim, Hendro Satrio, mengungkap dua fender atau pelindung yang hilang berfungsi meredam tabrakan parah yang disebabkan dari gesekan antara kapal ke struktur jembatan. Arus deras pada Minggu 16 Februari 2025 lalu disebutnya membuat kapal tongkang bermuatan kayu menabrak fender sebelum terkena pilar jembatan yang mengakibatkan kerusakan, meski tidak parah. “Dua fender yang kami pasang ditancap hingga dasar sungai ditabrak kapal yang kini hilang, setelahnya baru menghantam pilar. Fender memperlambat tabrakan ke pilar,” ujarnya pada Selasa (18/2/2025).
TANA PASER - Di tengah upayanya melaksanakan percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser juga mengingatkan masyarakat agar dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Termasuk dengan pelaksanaan pembangunan Jembatan Seburung di Desa Sebakung, Kecamatan Long Kali yang telah selesai. Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan, jembatan yang dibangun dengan struktur girder komposit tersebut memiliki bentang 20 meter dan lebar enam meter. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. "Keberadaan infrastruktur ini sangat penting karena akan menghubungkan tiga desa yaitu Desa Sebakung Taka, Sebakung Makmur, Sebakung, menuju ke Kecamatan Long Kali," ucap Fahmi Fadli, Senin (17/2).
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Ekonomi Kreatif (Dispopar-Ekraf) akan melanjutkan pembangunan panggung dan lapak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bontang Kuala pada tahun ini. Kepala Dispopar-Ekraf Bontang, Rafidah, mengungkapkan bahwa Pemkot telah menyiapkan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk proyek tersebut. "Insyaallah tahun ini pembangunan di Bontang Kuala akan dilanjutkan," ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan panggung dan lapak UMKM, tetapi juga mencakup fasilitas pendukung lainnya, seperti toilet umum dan musala. "Anggaran yang diajukan Rp6 miliar itu sudah mencakup semua, bukan hanya untuk panggung, tuturnya.
BAYANGKAN jika sebuah pemerintahan harus mengelola anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi, menyeimbangkan antara efisiensi belanja dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Tantangan inilah yang kini dihadapi Pemkab Kukar setelah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dikeluarkan. Demi memastikan langkah konkret terhadap kebijakan efisiensi ini, Bupati Kukar Edi Damansyah mengumpulkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat dalam Forum Ngapeh Hambat, Senin (17/2). Rapat ini mengusung tema Komitmen Pimpinan Terhadap Implementasi ASN BerAKHLAK dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, serta dipimpin Edi Damansyah, didampingi Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekkab Sunggono, serta para asisten di lingkungan Sekretariat Kabupaten.