Menampilkan 2084 data.
TANA PASER - Kesekretariatan DPRD Kabupaten Paser ikut menerapkan efisiensi anggaran, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. “Tahap awal kami perlu menyampaikan berkaitan dengan efisiensi anggaran oleh Presiden RI. Sehingga pelaksanaan efisiensi anggaran ini bisa terlaksana dengan tepat sasaran,” ujar Sekretaris DPRD Paser Iskandar Zulkarnaen, Senin (3/3). la membeberkan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Perlu diterapkan langkah efisiensi anggaran di lingkungan Kesekretariatan DPRD Kabupaten Paser. Rasionalisasi pun dilakukan untuk perjalanan dinas, belanja makan minum, serta pengadaan alat tulis kantor (ATK).
TANJUNG REDEB - Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau mengakui bahwa tingginya biaya pengadaan ambulans laut menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan transportasi medis untuk wilayah kepulauan. Sebelumnya, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Pulau Maratua, Surian Syah, mengungkapkan bahwa selain kekurangan tenaga medis, kendala Jain yang dihadapi PKM Pulau Maratua adalah kurangnya sarana transportasi untuk merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lanjutan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Saat ini, puskesmas hanya mengandalkan speedboat biasa yang disewa langsung oleh keluarga pasien untuk merujuk pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, mengingatkan pentingnya pelaksanaan program-program yang berfokus pada kepentingan rakyat, khususnya menyusul penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025. “Penekanan ini menjadi arahan kami dalam agenda coffee morning hari ini,” ujar Rahmad kepada awak media, Senin (3/3). Rahmad menyampaikan bahwa arahan ini mengacu pada hasil retret yang diikuti Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Magelang, Jawa Tengah, yang menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Inspektorat terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan parkir yang berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub). Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy mengungkapkan bahwa audit yang dilakukan sejak Januari lalu telah menghasilkan temuan awal yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Audit yang sebelumnya hanya dilakukan untuk lokasi Jalan Abul Hasan dan Jalan Hidayatullah, tempat yang juga dikunjungi oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam kegiatan Sidak yang memfokuskan pada 23 juru parkir (Jukir) untuk dimintai keterangan. “Jika audit ini dilanjutkan, itu berarti ada temuan yang harus segera ditindaklanjuti. Kami sudah menemukan beberapa hal yang perlu diselidiki lebih dalam,” ujar Marnabas, Senin (3/3) kemarin.
SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, memberikan pandangannya terkait penerapan tarif parkir progresif yang baru saja diberlakukan di kota tersebut. Dengan tarif yang dapat mencapai hingga Rp10 ribu, ia mengungkapkan bahwa kebijakan ini telah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, Iswandi menekankan perlunya perhatian lebih terhadap pengelolaan parkir liar dan kualitas pengelolaan parkir resmi. “Penerapan tarif progresif sudah diatur dalam perundang-undangan, namun yang tak kalah penting adalah penegakan hukum terhadap parkir liar yang masih banyak dijumpai di berbagai lokasi,” ujar Iswandi saat ditemui pada Senin (3/3).
TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menjelaskan bahwa pembayaran THR biasanya dilakukan 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri, sedangkan gaji ke-13 dicairkan menjelang tahun ajaran baru untuk membantu kebutuhan pendidikan anak ASN. “Sebelumnya, kami sudah membahas ini jauh-jauh hari, sehingga tidak ada kendala dalam pengalokasian anggaran meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Said.
JAKARTA - Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Periode 2025-2029. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 yang ditandatangani Prabowo pada Senin (10/2). Adapun, pembangunan IKN itu bakal dilaksanakan oleh Badan Otorita IKN (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta instansi swasta. Sebelumnya, komitmen Presiden Prabowo melanjutkan proyek IKN itu memang telah disampaikan beberapa kali oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.
PENAJAM- Perbaikan akses jalan poros Sesumpu, menjadi prioritas warga untuk disampaikan kepada anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Mahyudin. Banyak warga yang mengeluhkan lambannya perhatian dan pengerjaan perbaikan jalan di kawasan tersebut. Warga mengungkapkan bahwa jalan poros itu sudah lama rusak dan sangat sulit dilalui, terutama saat musim hujan. “Jalan ini sudah bertahun-tahun rusak. Kami minta jalan ini segera diperbaiki karena ini sangat memengaruhi mobilitas kami sehari-hari,” ujar salah seorang warga yang hadir dalam Reses, Minggu (23/2).
BALIKPAPAN- Setelah mengikuti Retret Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Balikpapan, Jumat (28/2). Ini merupakan kehadiran pertama Gubernur Rudy Mas'ud di Kaltim setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (20/2). Seperti diketahui, usai dilantik, bersama kepala daerah lain se-Indonesia, Rudy Mas'ud langsung mengikuti Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akmil Magelang, 21-28 Februari 2025. Kedatangan Gubernur H Rudy Masud disambut istri tercinta, Hj Syarifah Suraidah Rudy, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, jajaran Forkompinda Kaltim dan Balikpapan.
DPRD Berau pun telah setuju sebelumnya dan dua kali renovasi dengan anggaran mencapai 1,8 Miliar. Dirinya sangat mendukung rencana Disbudpar untuk membuka museum tersebut untuk umum segera. “Banyak yang antusias dengan museum tersebut, namun belum dibuka juga,” ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Minggu (2/3). Dirinya berharap dengan dibukanya museum batu bara tersebut, kota kelahirannya lebih menambah warna wisata di Bumi Batiwakkal. “Saya menghendaki itu bisa segera dimanfaatkan karena bisa menciptakan efek domino, seperti keuntungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di sekitar karena banyak wisatawan yang datang berkunjung tadi,” tegasnya.