Menampilkan 2084 data.
PENAJAM – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengapresiasi seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) daerah ini kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Penajam Paser Utara (PPU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 PPU di Gedung Paripurna DPRD PPU, Selasa (11/6). “Meski demikian, opini WTP bukan suatu hasil yang harus membuat kita berpuas diri,” kata Makmur.
BONTANG – Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam akan memanggil Sekretaris Kota (Sekkot), BPKAD, hingga TAPD. Buntut dari ditariknya anggaran ratusan miliar rupiah kas daerah yang belum dicairkan oleh beberapa OPD. “Pastinya dipanggil. Kemungkinan pasca Idul adha,” kata Andi Faiz. Pemanggilan ini merupakan upaya untuk medapat informasi terkait dengan transparansi keuangan. Apalagi DPRD memiliki tupoksi untuk pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh eksekutif. Dari segi manfaat pengalihan dari tabungan Bankaltimtara ke deposito tiga bank konvensional memang untuk mendapatkan pendapatan lebih besar. Tetapi perlu digarisbawahi jangan sampai langkah ini membuat anggaran tidak terserap maksimal.
PENAJAM – Secara garis besar, Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menyebut, realisasi APBD PPU 2023 terdiri dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2,25 triliun. “Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp124,56 miliar, pendapatan transfer Rp2,11 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp14,14 miliar,” kata Makmur Marbun dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD PPU terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 PPU yang digelar di Gedung Paripurna DPRD PPU, Selasa (11/6).
SAMARINDA – Pemkot Samarinda menggelontorkan anggaran Rp4 miliar untuk memperbarui lampu tematik di Jembatan Achmad Amins (AA) di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan. Jembatan AA akan didominasi warna emas, terinspirasi Jembatan Rama VIII di Bangkok, Thailand. Kepala Seksi Prasarana Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Rinjani Kusuma mengatakan, persiapan pemasangan lampu tengah dilakukan. Hal ini karena lampu instalasi lama banyak yang rusak dan hilang, serta lampu tematik pun hanya sebagian. “Lampu sorot pilar juga banyak yang mati,” ungkapnya, Senin (10/6).
TANA PASER – Bupati Paser Fahmi Fadli meninjau sejumlah proyek infrastruktur yang selesai pada 2023. Di antaranya adalah lift perkantoran kilometer 5, Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Paser, dan Gedung Poli Jiwa dan Ruang Perawatan Jiwa milik RSUD Panglima Paser. Untuk lift perkantoran, ada tujuh lift telah beroperasi dari empat gedung. Hanya gedung tiga yang diisi Bappedalitbang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Paser memiliki satu lift, sisanya masing-masing gedung ada dua lift.
TENGGARONG – Beasiswa Kukar Idaman akan dicairkan bulan ini. Sebanyak 1.530 orang dari 1.300 penerima beasiswa stimulan dan 230 beasiswa kerja sama atau tematik akan menerima pencairan ini. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar Dendy Irwan Fahriza mengonfirmasi hal ini. Adapun beasiswa ini mulai dari Rp2 juta hingga 200 juta per orang. Namun untuk yang beasiswa kerja sama akan diberikan hingga lulus, yakni empat tahun. Beasiswa kerja sama terbagi menjadi tiga jenis. Yakni santri lanjut perguruan tinggi dengan kuota 20 orang, tematik/kerjasama/pupus ada 200 orang, dan SMA/SMK/MA kerja sama sebanyak 10 orang.
TENGGARONG – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) angkat bicara mengenai kemungkinan defisit anggaran pada tahun 2024. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar, Salehudin membenarkan hal tersebut. Ia mengaku telah menyarankan pihak eksekutif segera mengambil langkah-langkah solutif. “Sudah saatnya DPRD mengambil inisiatif. Jujur saja terlalu dipaksakan anggaran tahun 2023-2024. Oleh sebab itu, kami minta rapat dengan TAPD untuk membahas defisit," ujarnya, Senin (10/6/2024). Politikus Golkar ini mengungkapkan bulan Juni adalah waktu yang tepat untuk melakukan rapat menyikapi defisit anggaran yang kemungkinan terjadi pada 2024.
PENAJAM – Sorotan Forum Kontraktor Penajam, akhirnya mendapat konfirmasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU), Andi Singkerru. Sebelumnya, Humas Forum Kontraktor Penajam Eko Cahyo Riswanto menyoal pembangunan gedung SD 026 Penajam yang tidak memenuhi ketentuan penghapusan aset gedung lama. Namun sarana belajar-mengajar itu kemudian dibangun. Dalam keterangannya, Senin (10/6), Andi Singkerru mengatakan, pihaknya sedang menelusuri penghapusan aset bangunan lama pada gedung SD tersebut, sebelum dibangun gedung baru. Proyek dibiayai APBD PPU 2023 sebesar Rp15.542.197.000.
BALIKPAPAN – Dalam lawatannya ke Kaltim pekan lalu, salah satu agenda Presiden RI Joko Widodo bertandang ke Bendungan Sepaku Semoi. Kini bendungan yang telah dibangun sejak 2020 telah diresmikan kepala negara pada 4 Juni. Anggaran yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp836 miliar. Jokowi menuturkan, Bendungan Sepaku Semoi memiliki daya tampung 16 juta meter kubik. “Bendungan ini menjadi sumber air baku, air minum di Ibu Kota Nusantara dan sebagian Balikpapan,” katanya saat peresmian Bendungan Sepaku Semoi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
TANA PASER – Bupati Paser, Fahmi Fadli, memimpin rapat membahas progres proyek fisik strategis tahun 2023 yang sudah rampung. Rencananya, sejumlah proyek ini akan diresmikan agar bisa difungsikan untuk kepentingan masyarakat. Rapat ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adi Maulana, dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bupati Fahmi menyampaikan jangan sampai saat dia meninjau proyek, masih ada permasalahan yang tidak diketahui. Saat masa jabatan berakhir di tahun 2024, kegiatan fisik yang belum selesai bisa dikerjakan melalui APBD Perubahan 2024.