Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA – Rencana pembangunan SMP 50 di kawasan Lobang Tiga, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, sempat diwarnai klaim dari warga yang mengaku ahli waris perusahaan HJP. Namun, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda menegaskan, klaim tersebut tak berdasar. Kabid Aset BPKAD Samarinda Yusdiansyah menjelaskan, lahan tersebut adalah milik Pemkot Samarinda dan telah bersertifikat. Sebelumnya perolehan awal tanah dibebaskan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) atau yang kini dikenal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebelum 2000. Dengan luas dahulu sekitar 1 hektare. “Tetapi setelah pengukuran lahannya sekitar 7 ribu meter persegi,” ujarnya, Minggu (26/5).
TENGGARONG, TRIBUN – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara (Kukar), Rinda Desianti mengungkapkan, Pemkab Kukar telah melunasi pembayaran dana hibah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia mengatakan pembayaran yang dilakukan dalam dua tahapan tersebut tuntas dilakukan pada Maret 2024. Tahap pertama disalurkan pada tahun 2023, Pemkab Kukar merealisasikan 40 persen anggaran Pilkada. Sedangkan sisanya sebesar 60 persen telah dicairkan belum lama ini. “Maret sudah kami cairkan, jadi tidak ada lagi utang pemerintah untuk Pilkada pada anggaran hibah 2024. Semua sudah kami bayarkan,” kata Rinda kepada TribunKaltim.co, Senin (20/5/2024).
SANGATTA – Angin segar terkait progres proyek jalur ring road kembali terdengar. Anggota DPRD Kutim, Jimmy, membeberkan bahwa pembangunannya akan dikebut 2025 nanti, usai penyelesaian pembayaran lahan. Atas pernyataan legislator itu, salah satu pengendara roda dua yang tengah melintasi jalan tersebut memberi tanggapan, “Waktu itu beritanya dikerjakan 2024, sekarang 2025 lagi,” singgung Putra, yang tengah melintas, Senin (2025) sore. Meskipun kehadiran jalan itu diharapkan dapat menjadi alternatif lalu lintas warga, ia menyayangkan sikap pemerintah yang kurang tanggap setelah sekian tahun lamanya dan hanya terus memberikan angin segar kepada masyarakat.
PENAJAM, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sedang menyiapkan pembangunan pelabuhan penyeberangan, baik speedboat maupun klotok. Hal itu karena pelabuhan yang ada saat ini dianggap sudah tidak memadai. Diketahui pelabuhan klotok dan speedboat merupakan alternatif penyebrangan hampir sebagian besar masyarakat PPU. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten PPU Alimuddin mengatakan bahwa, tahapan perencanaan pembangunannya kini sedang berproses. Anggaran yang digelontorkan untuk pembangun pelabuhan mencapai Rp15 miliar. “Sedang berproses, anggarannya Rp15 miliar, termasuk perencanaan dan itu sudah full desain,” ungkapnya pada Senin (20/5).
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser masih terus mengejar pelepasan hak pengelolaan (HPL) transmigrasi di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, agar beralih menjadi hak milik. Usaha ini dilakukan dengan mengunjungi Direktorat Jenderal (Ditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, pada Senin (20/5). Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Paser Katsul Wijaya mengatakan lahan milik negara seluas 500 hektare di Kabupaten Paser itu sudah sejak lama digunakan masyarakat. Bahkan ada yang sudah jadi perumahan Korpri. “Kami berkunjung ke Jakarta agar mendapatkan titik terang untuk kejelasan permohonan pembebasan pelepasan HPL,” kata Katsul Wijaya, Senin (20/5) melalui sambungan telepon.
TANA PASER – Kabupaten Paser menjadi satu-satunya daerah di Kaltim yang menerima bantuan mobil Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia. Hanya 10 Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai penerima bantuan motor perpustakaan keliling 2024, Kabupaten Paser termasuk di dalamnya, Minggu (19/5/2024). Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Paser, Fahmi Fadli saat HUT Ke-44 Perpustakaan Nasional dan Peringatan Hari Buku Nasional pada 17 Mei 2024 di Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat.
PENAJAM – Anggota Pansus III DPRD PPU Thohiro menyebutkan, perda tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Jadi memang kabupaten atau kota mestinya semuanya harus memiliki perda turunan tersebut,” katanya ditemui di Kantor DPRD PPU, Selasa (14/5). Sebab, ada beberapa nomenklatur dan hal lainnya yang berubah, sehingga pihak pansus III melakukan pembahasan tersebut bersama instansi terkait di Pemkab PPU. “Rencana tahun ini harus rampung. Insyaallah Juni selesai,” ujarnya.
Sangatta – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menyampaikan 16 rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim tahun anggaran 2023. Pansus LKPJ Bupati Kutim diketuai oleh Ketua Komisi B DPRD Kutim, Hepnie Armansyah, diwakili oleh Sayid An-jas dan memiliki 8 anggota DPRD lainnya. "Panitia khusus telah melakukan serangkaian pembahasan sebanyak 3 kali rapat, lalu uji petik sample proyek multiyears, kunjungan kerja hingga tahap finalisasi," ungkap Hepnie, Rabu (15/5).
SAMARINDA – Lahan di belakang Pasar Segiri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, yang rencananya dibangun area parkir, kembali diklaim pihak tertentu. Namun, Pemkot Samarinda menegaskan lahan tersebut milik Pemkot dan mengantongi sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sebagai bukti kepemilikan. Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda Yusdiansyah menjelaskan, kawasan Pasar Segiri dengan luas 5,6 hektare merupakan aset Pemkot dengan HPL 01. Meski ada pihak yang menggunakan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan tersebut, ahli waris yang mengklaim kepemilikan tidak tercatat dalam daftar HGB. “Kasus itu sudah lama dan pernah disidangkan, dan hasil putusan menyatakan bahwa klaim ahli waris tidak tebukti” ujarnya. Rabu (15/5).
Samarinda, Tribun – Salah satu megaproyek yang dirancangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yakni Teras Samarinda, menjadi pemandangan yang cukup banyak menarik perhatian masyarakat yang melintas di Jalan Gajah Mada Samarinda, Kalimantan Timur. Meski sudah melakukan perpanjangan kontrak hingga empat kali, proyek tahap I yang menghabiskan dana Rp36,9 miliar ini nyatanya belum juga rampung. Hal ini diakui oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun saat ditemui di Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, Selasa (14/5). “Kita akui secara terbuka bahwa memang ada keterlambatan penyelesaian” ungkapnya. Sebelumnya, Pemkot memang menargetkan kegiatan tahap I di segmen ini dapat rampung di akhir tahun 2023 lalu. Bahkan dari pemberitahuan sebelumnya, Jati Nugraha selaku Kontraktor Pengawas Proyek teras Samarinda meyakini bahwa proyek Teras Samarinda Tahap I tinggal menyelesaikan beberapa detail pekerjaan saja.