Menampilkan 2084 data.
PENAJAM – Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kutim memberi pandangan umum yang berbeda-beda. Paripurna kali ini kembali dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni. Penyampaian pertama dilakukan Fraksi Golkar dengan Juru Bicara Maswar Mansyur. Dirinya menyebut tahapan penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini merupakan perintah undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 320 ayat (1). “Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga laporan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 telah diaudit oleh BPK RI,” ungkapnya.
SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur atau DPRD Kutim menggelar Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 - 2024. Rapat Paripurna digelar di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (12/6/2024). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan mengenai Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Ranperda tentang Laporan Pelaksanaan APBD 2023. “Rapat ini dihadiri dan ditandatangani sebanyak 22 orang Anggota DPRD Kutim,” ujar politisi dari Partai Nasdem itu.
TANA PASER – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta OPD terkait. RDP yang dilaksanakan pada 11 Juni lalu itu, dalam rangka membahas dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Bapekat Sekertariat DPRD Paser. Hanya saja, saat RDP yang dipimpin oleh Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi tersebut cuman 4 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dan selebihnya hanya diwakili. Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi mengatakan anggota DPRD Paser merasa kecewa atas Kepala OPD yang semestinya hadir namun absen dikarenakan dinas keluar daerah.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur mendengarkan Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Ranperda tentang Laporan Pelaksanaan APBD 2023. Dalam Rapat Paripurna ke-26, sebanyak 22 orang Anggota DPRD Kutim yang hadir menyimak Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah juga menyampaikan isi Nota Penjelasan Ranperda tentang Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi realisasi anggara
BONTANG, TRIBUN – Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam angkat bicara terkait peralihan deposito senilai Rp600 miliar, yang dilakukan Pemkot Bontang dari bank konvensional. Rustam nilai Rp600 miliar tersebut bersumber dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran 2023 lalu serta dana transfer pusat untuk Bontang. Kemudian, dana ini dideposito ke 3 bank konvensional dengan rincian masing-masing Bank Tabungan Negara (BTN) Rp250 miliar, Bank Syariat Indonesia (BSI) Rp200 miliar, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp150 miliar.
TANJUNG REDEB – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said menuturkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tetap mendukung, apabila penarikan retribusi, pajak hotel dan penginapan di Pulau Derawan dilakukan secara manual. Hal ini, meski dikatakan Said sebelumnya, Pemkab Berau pernah memasang alat hitung terintegrasi di Pulau Derawan yang dilakukan secara kerja sama bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau. “Iya kita (Bapenda, red) pernah memasang alat hitung itu,” jelasnya, Rabu (12/6).
SAMARINDA – Pemkot Samarinda berencana membangun area parkir modern di belakang Pasar Segiri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu dengan anggaran Rp5 miliar. Proyek ini bertujuan untuk menata kawasan pasar yang saat ini semrawut dan meningkatkan kenyamanan pengunjung. Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Samarinda, Hero Mardanus Satyawan, meninjau lokasi proyek untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan optimalisasi anggaran. “Kami ingin memastikan dengan anggaran Rp5 miliar ini bisa dimaksimalkan dengan melihat kondisi lapangan,” ujarnya, Rabu (12/6).
BALIKPAPAN – Nilai ekspor Balikpapan pada April 2024, tercatat sebesar 472,06 juta dolar, naik dari 447,74 juta dolar pada Maret 2024 atau 5,43 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Balikpapan Marinda Dama Prianto menyatakan, baik ekspor migas maupun nonmigas mengalami peningkatan. Nilai ekspor migas naik tipis sebesar 0,46 persen, dari 33,25 juta dolar menjadi 33,40 juta dolar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas mengalami kenaikan yang lebih signifikan, sebesar 24,16 persen dari 414,49 juta dolar menjadi 438,65 juta dolar. “Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terdapat peningkatan sebesar 2,73 persen dari 459,53 juta dolar pada April 2023 menjadi 472,06 juta dolar pada April 2024,” sebutnya, Rabu (12/6).
PEMKOT Balikpapan telah menyerahkan bantuan keuangan bagi partai politik untuk Tahap 1 Tahun Anggaran 2024, Rabu (12/6). Ini menjadi momen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan mengingatkan Parpol untuk taat pada tanggung jawab setelah menerima bantuan keuangan (Bankeu). Khususnya terkait penyerahan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah. “Total dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, ada tiga kota yang mendapat penilaian terbaik dari BPK RI dalam pengelolaan anggaran bantuan keuangan partai politik,” kata Kepala Badan Kesbangpol Balikpapan Sutadi.
JAKARTA – Menindaklanjuti usulan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) Tahun Anggaran 2025, Sekretaris Daerah Mahakam Ulu (Mahulu) Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertempat di Auditorium Gedung F Kemendagri, Kamis (06/06/24). Audiensi Sekda didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Mahulu Kristina Tening, S.H., M.Si., disambut langsung oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Kemendagri Drs. Rooy John Erasmus Salamony. Turut hadir, Inspektur Inspektorat Mahulu Budi Gunarjo Ompusunggu, S.E., Ak., M.M., CA., AAP., CFrA,. CGCAE., Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., Kepala Bappelitbangda Gerry Gregorius, S.E., M.Si., Ak., dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Mahulu.