Menampilkan 2026 data.
JAKARTA, TRIBUN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp180,96 triliun hingga akhir Maret 2024. Dengan realisasi tersebut, maka terjadi kenaikan Rp7,12 triliun atau 4,1% dibandingkan posisi Februari 2024 dan lebih rendah Rp15,61 triliun atau turun 7,94% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Menanggapi hal ini, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan turunnya dana mengendap secara tahunan menunjukkan bahwa penyerapan tahun ini relatif lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. “Terkait pengendapan dana pemda ini kalau kita lihat secara tahunan memang turun. Jadi yang comparablei itu kan memang kita bandingkan secara tahunan karena ini menghilangkan dampak musiman atau cyclical,” kata Riefky dilansir dari Kontan, Senin (28/4).
BALIKPAPAN, TRIBUN - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan menambah anggaran untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) Kalimantan Timur (Kaltim), dari sebelumnya 25 persen menjadi 30 persen. Besaran porsi anggaran ini ekuivaleni dengan Rp7,5 triliun dari total Rp25 triliun anggaran Parekraf Nasional. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan hal itu saat menghadiri acara Nemuin Komunitas (Netas) di Balikpapan, Rabu (1/5/2024). "Khusus untuk Kaltim karena ada Ibu Kota Nusantara (IKN) ini akan lebih dari 25 persen mendekati 30 persen," ujar Sandiaga. Sandiaga mengungkapkan, dari total anggaran tersebut, tingkat penyerapannya sangat baik.
BONTANG – Penambahan ruang kelas baru (RKB) di SMP 2 akan dilanjutkan tahun ini. Persiapan sudah dilakukan, termasuk memindahkan seluruh barang yang berada di bangunan seberang ruang guru, karena gedung itu akan dibongkar. “Kita sudah dapat informasi dari Dinas Pendidikan. Jadi, diberi waktu sepekan untuk memindah barang,” terang Kasi Kurikulum SMP 2 Jumadi. Pihak sekolah pun sudah dapat pemberitahuan jika pembongkaran akan dilaksanakan awal Mei. Empat ruang kelas itu aset lamanya sudah dihapuskan. Sehingga ruang kelas yang tersisa ialah 14 unit. Terdiri 12 ruang kelas di bangunan baru dan dua di samping gedung yang bakal dirobohkan.
PENAJAM, TRIBUN – Sejumlah sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) butuh dibangun ulang. Hal itu karena kondisi bangunannya yang sudah mengalami kerusakan, sehingga membuat proses pembelajaran menjadi kurang maksimal. Beberapa bangunan ada yang atapnya bocor, juga drainase yang sudah tidak memadai, serta sarana dan prasarana yang sudah tidak lengkap. Dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU Syamsul Adha, bahwa beberapa sekolah tersebut seperti SD 006 Waru, SD 040 Penajam, SD 026 Penajam, SD 035 Penajam, dan lainnya. Namun demikian, tidak semua sekolah tersebut bakal direalisasikan pembangunannya menggunakan APBD Murni 2024 ini.
SAMARINDA, TRIBUN – Sungai Karang Mumus (SKM) tak hanya menjadi urat nadi pengendalian banjir di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tetapi juga menjadi ikon penting bagi Kota Tepian. Tak heran jika upaya penataan dan pembenahan SKM menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Hal ini terlihat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Samarinda yang bahu membahu dalam melakukan pembebasan lahan dan sterilisasi bangunan di sepanjang bantaran SKM. Lantaran selama ini, bangunan-bangunan yang memenuhi bantaran membuat sungai menjadi penyempit dan menjadi salah satu faktor terjadinya banjir. Sehingga diperlukan upaya untuk membebaskan lahan di pinggiran SKM, untuk mendukung kegiatan normalisasi sungai.
TANJUNG REDEB – Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Hendra Pranata, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nizar, menerangkan tahun ini pihaknya akan melaksanakan penyusunan detail engineering design (DED) dan feasibility study (FS/studi kelayakan) pengamanan pantai di Pulau Derawan. “Iya benar saat ini masih proses lelang,” jelasnya, Minggu (28/4). Saat ini akan dilakukan desain dan studi kelayakan pembangunan pengaman pantai pada sisi timur Pulau Derawan atau bekas heliped yang saat ini sudah hilang ditelan abrasi.
BONTANG – Titik ambles di Jalan Cipto Mangunkusumo segera diperbaiki. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Edy Prabowo mengatakan, anggaran untuk perbaikan telah siap sekitar Rp1,7 miliar. “Insyaallah tahun ini sudah dilaksanakan,” katanya. Disebutkan dia, pembongkaran jalan gorong-gorong menggunakan box culvert. Lebarnya sekitar 1,5 meter. Jalan pun akan dicor dan diaspal. Lebih lanjut, pemasangan box culvert. Juga dilakukan pada satu sisi jalan lainnya. Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi longsoran seperti yang terjadi di jalan yang saat ini ditutup. “Termasuk jalan yang sekarang masih bagus, itu juga harus diganti,” sebut dia.
BALIKPAPAN – Fraksi-fraksi di DPRD Balikpapan sempat menyinggung rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat dan Timur. Ini saat penyampaian rekomendasi DPRD Balikpapan melalui fraksi-fraksi atas LKPj Wali Kota Tahun Anggaran 2023. Sebab sejak tahun lalu, alokasi anggaran terhadap pembangunan rumah sakit sudah masuk dalam APBD Balikpapan. Namun, pembangunan infrastruktur belum bisa terlaksana karena terhalang masalah sengketa lahan. Legislatif menilai hal ini tidak efektif.
SAMARINDA – Komisi III DPRD Samarinda menegaskan akan memanggil OPD terkait, membahas temuan Tim Pansus LKPj Wali Kota Samarinda, Kamis (25/4). Temuan Pansus memperhatikan ada yang tidak sinkron antara laporan tertulis dan kondisi di lapangan. Sejumlah temuan disampaikan Tim Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2023. Usai meninjau sejumlah proyek pemerintah dalam tinjauan lapangan Kamis (25/4). Antara lain, proyek terowongan/tunnel Samarinda, GOR Segiri serta Teras Samarinda. Anggota Komisi II DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pemanggilan beberapa OPD dalam rangkaian kegiatan LKPj atas kegiatan yang dikerjakan Pemkot pada 2023. Dia merinci, pada proyek terowongan, terdapat ketidaksesuaian estimasi pekerjaan yang dilaporkan dari pemerintah dengan versi kontraktor.
SAMARINDA – Pansus juga menyoroti kualitas infrastruktur sekolah SD yang belum memadai. Amanat undang-undang sudah menginstruksikan anggaran pendidikan harus 20 persen dari total APBD. Mestinya amanat itu dipenuhi tempat Samarinda atau Disdikbud. “Apalagi secara umum APBD Samarinda juga mengalami peningkatan cukup signifikan, mestinya tidak ada alasan untuk tidak memenuhi amanat undang-undang,” Ketua Pansus LKPj Wali Kota Samarinda 2023 Fahruddin kepada Kaltim Post usai hearing dengan Kepala Disdikbud Samarinda Nuryadin, Jumat (26/4). Menurut dia, Pasal 31 UUD 1945 secara eksplisit mengatur beberapa kewajiban pemerintah terkait pendidikan. Yaitu membiayai pendidikan dasar, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.