Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA, TRIBUN – Momentum Lebaran semakin dekat, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para pekerja, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lantaran menunggu kabar baik dari pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Di tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun memastikan para pegawai honorer juga akan mendapatkan kesempatan ini. Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang THR untuk Aparatur Negara yang dijadwalkan mulai H-10 dan maksimal H-7 Idulfitri.
SENDAWAR – Kabar gembira bagi tenaga honorer di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2024 untuk tenaga honorer segera cair dalam waktu dekat ini. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kubar, Petrus, mengatakan besaran THR kali ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Yakni, honorer juga akan mendapatkan THR sebulan gaji. “Kalau PNS gajinya Rp5 juta dapatnya segitu, TKK juga sama sekali gaji,” tegasnya. Pemberian THR ini hanya diperuntukan bagi ASN dan non-ASN yang bertugas di lingkungan Pemkab Kubar.
TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Tenteram Rahayu menerangkan bahwa tahun ini, Kepala Kampung dan delapan kategori lainnya akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Hal itu, kata Tenteram, mengacu pada Peraturan Bupati Berau dan telah dilakukan sejak 2020 silam. “Alhamdulillah, di Berau sejak 2020 perangkat kampung mendapatkan THR,” ujarnya, Rabu (27/3). Dikatakan Tenteram, selain Kepala Kampung, ada Sekretaris Kampung dan Kepala Urusan (Kaur) Kampung, Formatur Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Ketua RT, hingga tenaga kerohanian. “Petugas perpustakaan kampung juga termasuk, Ketua RT dan staf pelayanan dan administrasi kampung juga mendapatkan,” tambahnya.
SAMARINDA – Kabar gembira bagi para tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), dua pekan jelang Lebaran. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengaku sudah menandatangani surat edaran untuk pemberian insentif hari raya (IHR) bagi para pegawai non-pegawai ASN. Informasi ini tentu sangat membahagiakan para tenaga honorer Pemprov Kaltim yang sempat cemas menunggu kabar baik ini. “Tadi sudah saya tanda tangani (surat edaran), agar bisa cepat kita bayarkan. Kalau bisa seminggu sebelum hari raya sudah dibayarkan,” tegas Akmal Malik di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Rabu (27/3).
Tenggarong – Dugaan tindak pidana yang merugikan negara ini disebut mencapai pilihan miliar rupiah. Dua kasus ini terjadi di salah satu bank BUMN Cabang Kukar serta Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar. Kepala Kejari Kukar Ari Bintang Prakosa Sejati, Selasa (26/3), mengatakan kasus korupsi di salah satu bank BUMN cabang Kukar ini memiliki modus yang merugikan, dan saat ini dalam tahap penyidikan. Sama halnya dengan Dispar Kukar, Bintang menyebut, pihaknya tengah menyelidiki tindak pidana yang terjadi tahun 2023. “Di Dispar Kukar terjadi pada Tahun Anggaran 2023, melalui kegiatan bidang ekonomi kreatif (ekraf),” jelas Bintang.
TENGGARONG - Kepala Kejari Kukar Ari Bintang Prakosa Sejati mengatakan, pengembalian kerugian keuangan negara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Samarinda pada kasus pembangunan Embung Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, dengan terpidana Roby MC, dkk dengan jumlah kerugian Rp1.596.075,00. Kemudian tipikor terkait Pengelolaan APBDes Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, tahun aggaran 2019 dengan terpidana Liah H dengan jumlah kerugian keuangan negara yang diselamatkan Rp172.000.000,00. “Dari kedua kasus tindak pidana korupsi itu kita berhasil menyelamatkan uang daerah dengan total Rp1.768.795.075 dan sudah ditransfer ke rekening kas daerah Pemkab Kutai Kartanegara,” jelas Ari Bintang.
BALIKPAPAN – Musibah kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah warga di RT 9, Kelurahan Klandasan Ulu, Balikpapan Kota pekan lalu menjadi perhatian kalangan anggota DPRD Kota Balikpapan, Komisi III menjembataninya dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas penanggulangan pasca bencana kebakaran bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan warga, Selasa (26/3). Anggota Komisi III yang terlibat dari Wakil Ketua Komisi III, Padlianoor didampingi anggota Suwarni, Haris, Japar Sidik, Siswanto Budi Utomo dan Mieke Henny. Sementara dari Pemkot Balikpapan ada Asisten Tata Pemerintah Kota Balikpapan Zulkifli dan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.
TANA PASER – DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser Tahun 2023. Rapat dipimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, didampingi Wakil Ketua Fadly Imawan dan Abdullah. Total ada 22 anggota DPRD Paser yang hadir dari keseluruhan 29 anggota. Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menjadwalkan agenda penyampaian LKPj ini tepat waktu. DPRD pada 2024 ini telah menentukan agenda paripurna yang mana semua harus sinkron dengan pemerintah daerah. "Setelah menerima dokumen LKPj ini, DPRD akan menelaah dan menanggapi selama 30 hari, dan kemudian menyampaikan rekomendasi atas LKPj tersebut," kata Wahyudi, Selasa (26/3).
SAMARINDA – Sejak direkrut dan menempati posisi kepala Bagian Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka (PBT) medio April 2021, Karim Abidin mengaku keuangan badan usaha milik Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) itu terbilang cekak. Saldo di rekening perusahaan hanya sekitar Rp200 juta dan ada penggunaan yang tak sesuai rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) tahun itu. Padahal, di Januari perumda itu baru saja mendapat suntikan dana sebesar Rp2,5 miliar. Dari koordinasi dengan pejabat sebelum dirinya, diketahui ada beberapa penggunaan yang berujung di luar koridor yang sudah dituangkan dalam RKAP. Berbekal hal itu, penggunaan modal lanjutan yang bakal diterima PBT pun mulai dicatat dalam pembukuan. “Sekitar September 2021 modal Rp10 miliar diberikan pemkab (Pemkab PPU),” ungkapnya ketika memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, kemarin (26/3).
TENGGARONG – Sejak awal diluncurkan awal tahun 2022 lalu, Program Rp50 Juta Per RT Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus bergulir. Program unggulan ini hadir untuk membantu pembangunan di tingkat RT. Tiap tahunnya, Pemkab Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait jalannya program. Kepala PMD Kukar Arianto mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Ketua RT terhadap realisasi program tersebut. Dan sejauh ini, dia mengungkapkan masih sesuai dengan laporan yang disampaikan. Baik laporan yang disampaikan melalui desa maupun pendamping desa. Namun diungkapkan Arianto, ada beberapa usulan Ketua RT yang meminta program ini dinaikkan menjadi Rp100 juta per RT.