Menampilkan 2026 data.
TANJUNG REDEB - Tarif Bus Damri dipastikan naik pada puncak arus mudik lebaran tahun ini sebesar 30 persen, dan mulai berlaku April nanti. Kebijakan ini akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Koordinator Terminal Rinding Sofyan mengatakan, pihaknya telah melakukan penambahan kursi menjadi 30 seat dari sebelumnya hanya 19 seat saja. Serta sudah ditunjang dengan full AC selama perjalanan. Adapun untuk tujuan Tanjung Selor-Berau-Samarinda masih di harga normal, yakni Rp330 ribu. Harga tersebut hanya berlaku 12–27 Maret. Untuk selanjutnya akan diberlakukan harga baru atau ada kenaikan harga Bus Damri. Diakuinya, ada kenaikan yang cukup signifikan. Namun, sebanding dengan kualitas pelayanan yang akan didapat penumpang. Adapun kenaikan tersebut sekitar 15 persen, menjadi Rp380 ribu yang berlaku 1–4 April. Selanjutnya, pada puncaknya diberlakukan kenaikan lagi sebesar 30 persen menjadi Rp429 ribu pada 5–13 April mendatang. Dengan jadwal keberangkatannya seperti biasa, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, Minggu pada pukul 17.00 Wita. "Semakin mendekati libur lebaran tentu harganya akan semakin tinggi," bebernya.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Balikpapan Ahmad Muzakkir mengunjungi Kantor Pemilihan Umum (KPU), pada Jumat (4/10/2024). Didampingi unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kunjungan tersebut diwarnai dengan penyerahan buah-buahan dan juga multivitamin sebagai silaturahmi perkenalan. Sekaligus meninjau kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 agar berjalan lancar. "Kita ingin memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada, serta mendiskusikan apa-apa yang sudah dilakukan KPU," ujar Ahmad Muzakkir. Beberapa hal-hal yang perlu menjadi antisipasi pelaksanaan Pilkada 2024 ini ialah terkait penetapan tempat pemungutan suara (TPS).
TENGGARONG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Arianto memaparkan hasil evaluasi capaian tahun 2023 dan target program perangkat daerah tahun 2024. Hal itu disampaikan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang berlangsung di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar, Rabu (13/3). Dalam paparannya, Arianto mengatakan bahwa realisasi capaian program tahun 2023 mencapai 100 persen dengan indikator sasaran seperti perkembangan lembaga kemasyarakatan dan tingkat penyelenggaran pemerintah desa dan status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar. “Realisasi capaian tahun 2023 dengan indikator dan tujuan meningkatkan kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah desa hingga status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar sesuai target 100 persen, begitu juga dengan target sasaran program tahun 2024,” kata Arianto.
TANA PASER - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pertamanan dan Permakaman tengah digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Paser. Rapat dengar pendapat (RDP) dengan tiga organisasi perangkat daerah (OPD) digelar untuk mematangkan konsep raperda. OPD yang diundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Ketua Pansus III DPRD Paser Rahmadi mengatakan, raperda ini progresnya telah berjalan 25 persen. Ditargetkan awal Agustus sudah rampung. Jenis-jenis RTH yang dibahas dalam RDP, antara lain RTH pekarangan, taman dan hutan kota, serta jalur hijau. Selain itu, penataan area permakaman, baik di TPU maupun di lahan keluarga. "Semua itu dapat terwujud dari raperda menjadi perda, yakni instansi terkait dapat segera menyelesaikan terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam hal ini DPRD mendesak Pemkab Paser dapat segera menyelesaikannya," kata Rahmadi, Selasa (19/3).
BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan membangun puskesmas baru yakni Puskesmas Karang Rejo, Balikpapan Tengah. Bangunan puskesmas yang lebih megah dan bersih diresmikan oleh Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas'ud S.E., M.E, Selasa (19/3) sore. Dalam peresmian tersebut, Rahmad Mas'ud didampingi oleh Sekda H Muhaimin S.T., M.T, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Alwiati, Asisten Administrasi Umum dr Andi Sri Juliarty, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Balikpapan, serta beberapa pejabat lainnya dari lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Anggota DPRD Kota Balikpapan H Andi Arief Agung SH dan H. Ali Munsjir Halim S.E. juga tampak hadir dalam peresmian.
BONTANG - Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) di Bontang bakal dibuka. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang Abdu Safa Muha mengatakan, posko tersebut ditujukan agar para pekerja dapat melakukan pengaduan. Terutama bila perusahaan tempatnya bekerja belum memenuhi kewajibannya memberikan THR. “Insyaallah akan dibuka mulai besok (21/3/2024),” katanya
TENGGARONG - Bupati Kukar Edi Damansyah memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Infrastuktur Kawasan Pertanian di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum, beberapa hari yang lalu. Edi Damansyah mengatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan OPD terkait dengan kegiatan Karya Bakti yang dilakukan oleh jajaran Kodim 0906/KKR di Kecamatan Tenggarong maupun Tenggarong Seberang, terutama terkait infrastruktur tani dan bedah rumah. “Pentingnya sinergitas dan optimalisasi pembangunan infrastruktur kawasan pertanian dan program bedah rumah di tahun 2024, tentunya saya ingin agar jajaran OPD dapat bekerja sama secara maksimal dalam menjalankan program pertanian di Kukar,” kata Edi Damansyah.
PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) meraih penghargaan Terbaik ke- 2 dalam kategori Pengelolaan SP4N Lapor tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024. Penyerahan penghargaan dilakukan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N LAPOR! se-Kaltim Tahun 2024, Kamis (07/03/2024) di Hotel Grand Senyiur Balikpapan. Kegiatan Rakor dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim M. Faisal mewakili Penjabat Gubernur Kaltim dan dihadiri oleh perangkat daerah Provinsi Kaltim dan Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim. Kepala Diskominfo Kaltim mengatakan masyarakat memiliki peran yang semakin aktif dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, dan pengaduan terkait pelayanan publik.
TENGGARONG – Safari sahur di Kecamatan Marangkayu, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin serahkan bantuan dan bingkisan di Masjid Nurul Yaqin RT 16 Desa Sebuntal, Sabtu (16/3/2024). Adapun bantuan dan bingkisan yang diserahkan di antaranya bantuan sembako dari Baznas dan Pemkab Kukar kepada warga tidak mampu serta peralatan peribadahan bagi Takmir Masjid Nurul Yaqin RT 16 Desa Sebuntal. H. Rendi Solihin mengatakan kegiatan sahur bersama tersebut merupakan kegiatan tahunan dari dirinya bersama jajaran di lingkungan Pemkab Kukar untuk bersilaturahmi dengan warga masyarakat di bulan suci ramadhan. “Alhamdulillah saya sangat senang sekali, pagi hari ini tepatnya hari kelima ramadhan kita bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Marangkayu, ini merupakan agenda rutin kami bersama bapak Bupati (Edi Damansyah-red), ujar H. Rendi Solihin.
PENAJAM – Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan laporan pada pada 15 Maret 2024 sebesar Rp195.098.482.296 atau sebesar 7,39 persen. “Untuk realisasi fisik sebesar Rp199.936.923.280 atau sebesar 7,47 persen,” papar Sodikin Ruang Rapat lantai III Kantor Pemkab PPU bersama Pj Bupati PPU Makmur Marbun dan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Senin (18/3). Menanggapi laporan tersebut, Makmur Marbun menegaskan, dari paparan anggaran masih banyak target yang belum tercapai, baik realisasi fisik maupun keuangan. “Target kami 20 persen. Tentunya masih sangat rendah. Hal apa yang dapat membuat tercapai, kalau tidak tercapai harus diminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan, perangkat daerah mana yang tidak tercapai,” tegasnya. Dia menekankan agar seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengejar realisasi fisik dan keuangan untuk mencapai target. Dia juga meminta laporan ke masing-masing SKPD terkait kendala yang menyebabkan tidak tercapai target kinerja. “Jujur, itu salah satu instrumen bagi kami untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja dari perangkat daerah,” timpalnya.