Menampilkan 2026 data.
PENAJAM, TRIBUN – Serapan anggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada triwulan pertama ini cukup baik. Diketahui, APBD Penajam Paser Utara 2024 ini sebesar Rp2,6 triliun. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan anggaran yang bisa terserap di tiga bulan pertama, yakni sebesar 20 persen. Menurut Penjabat (Pj) Bupati PPU, hal itu sudah hampir tercapai. Seluruh SKPD kata dia, cukup maksimal menyerap anggarannya, terutama yang berkaitan dengan program fisik. “Secara umum memenuhi target,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada Selasa (19/3). Pj Bupati Penajam Paser Utara menjelaskan bahwa pihaknya memang mendorong anggaran daerah cepat direalisasikan. Sebab, ia tidak ingin ada Silpa yang berlebihan di akhir tahun anggaran nantinya. “APBD ini kan membangkitkan perekonomian daerah, saya tidak mau mengulangi kejadian tahun lalu banyak Silpa, kasian masyarakat,” jelasnya. Untuk mempercepat penyerapan anggaran, bahkan ia sudah meminta agar proses lelang dimulai pada Desember 2023 lalu. Selain percepatan penyerapan, lelang yang dimulai lebih awal juga bisa mempercepat penyelesaian pekerjaan, terutama yang bersifat fisik.
BONTANG - Walikota Bontang, Basri Rase mengungkapkan, Ketua Rukun Tetangga memungkinkan untuk dilibatkan pada kegiatan fisik melalui program swakelola di masing-masing wilayah. Hal tersebut disampaikan pada sambutannya di hadapan Pimpinan Forkopimda, perwakilan pemuda, perusahaan, dan Ketua RT dalam acara Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025, di Pendopo Wali Kota, Rabu (13/3/2024). Sesuai kegiatan tersebut, kepada TribunKaltim.co menjelaskan keterlibatan masyarakat pada pembangunan akan lebih efektif dan berdampak langsung secara ekonomi. "Aturannya masih digodok," kata Walikota Basri Rase. Aturan yang dimaksud, sambung dia, berkaitan dengan misalnya besar nilai dan dimensi pekerjaan. Hal tersebut menurutnya perlu dibatasi agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. "Jangan sampai ini jadi bahaya buat kita kalau tidak diatur. Misalnya anggaran di bawah Rp200 juta itu bisa masuk di swakelola RT," terangnya.
TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Sri Juniarsih mengingatkan pemerintah kampung untuk memprioritaskan pemakaian WiFi untuk berkomunikasi optimal dengan pihak kecamatan maupun kabupaten. Pun untuk kepentingan mengunggah dokumen penting yang diperlukan. Diakuinya, program WiFi gratis yang diberikan Pemkab Berau memang masih terbatas. Dan pemakaiannya pun masih diprioritaskan untuk komunikasi antara pemerintah kampung, kecamatan, dan kabupaten. Sehingga, perlu dibatasi kepada pengguna WiFi yang lain yang tidak menjadi prioritas. Seperti, untuk bermain game atau menonton YouTube. "Tolong dikurangi dulu, karena WiFi gratis ini untuk memperlancar komunikasi di antara kampung, kecamatan, dan kabupaten," ucapnya kepada TribunKaltim.co, Rabu (13/3/2024). Kendati begitu, ke depan hal itu akan menjadi evaluasi bagi pihaknya, supaya ada peningkatan pemanfaatan WiFi menjadi lebih luas lagi. Dirinya juga meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera memperbaiki jika ada fasilitas WiFi yang rusak. Di antaranya, menggunakan jalur fibber optik, poin to poin dan vsat. Tahun ini ada 690 titik yang menggunakan jalur fiber optik, utamanya di sekitar Kecamatan Tanjung Redeb.
UJOH BILANG - Warga Mahakam Ulu (Mahulu) sempat dihebohkan dengan sebuah unggahan di Instagram oleh akun @info.mahakam.ulu. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa salah satu jalan penghubung Kubar-Mahulu kembali mengalami bencana banjir. Jalan provinsi yang menghubung kanjalan Kubar - Mahulu di Batuan itu dikatakan mengalami bencana banjir pada Rabu (13/3/2024) sekitar pukul 09.42 Wita. Menanggapi hal itu, Kadis PUPR Mahulu Didik Subagya mengatakan, video unggahan tersebut tidaklah benar. Ia menjelaskan, video tersebut adalah video kejadian pada tahun lalu. Namun, mengenai kondisi jalan yang kurang layak, ia membenarkannya. Terlebih jika musim hujan tiba maka kondisi jalan akan semakin memburuk. "Alat berat kami sudah di tempat kejadian perkara (TKP), itu sudah kita koordinasikan. Alat berat kita yang ada di Long Hubung sudah kita pindah ke daerah Batuan itu," katanya saat dikonfirmasi TribunKaltim.co. Ia pun menyebut gorong-gorong di jalan tersebut patah sehingga semakin memperburuk keadaan jalan.
BONTANG - Walikota Bontang, Basri Rase mengaku kerap dikritik lantaran sering keluar daerah dan banyak mengeluarkan anggaran daerah untuk kegiatan bimbingan teknis (Bimtek). "Saya terus terang banyak dikritik karena sering keluar daerah," kata Basri Rase, Rabu (13/3/2024) di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Menurut Basri Rase, kritikan itu wajar dan sangat perlu di dalam sistem demokrasi. Tetapi komentar yang diberikan semestinya mendidik dan membangun. Hampir 3 tahun ini, Basri Rase menilai para pengkritik tidak pernah melihat secara utuh hasil dari upaya dirinya yang kerap kali di luar daerah. "Ini ibarat kepala rumah tangga kalau di rumah terus, bagaimana? Istri dan anak mau dikasih makan apa, dapat uang dari mana," ungkap Basri Rase. Analogi itu, sambungnya, dapat menggambarkan upaya dilakukan. Dalam mengelola daerah perlu komunikasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi. Menurutnya APBD 2024 yang diproyeksi mencapai 3 triliun tidak datang begitu saja. Pun demikian dengan bantuan keuangan provinsi (Bankeu) juga terus meningkat.
BONTANG - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Kota Bontang akan menggelar Bazar Digital Ramadan di Stadion Besaai Berinta, 18-24 Maret. Bazar tersebut nantinya akan menjual takjil dan sembako murah. Kepala Bidang Perdagangan Diskop-UKMP Bontang, Sunita Sinaga mengatakan, pemerintah menggandeng beberapa distributor sembako untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Distributor itu terdiri dari distributor beras, minyak goreng, telur, gula, tepung dan masih banyak lainnya. Ditambahkan Sunita, pemerintah juga mengajak pengusaha tabung gas untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Ramayana dan distributor makan dan minuman ringan juga mengonfirmasi akan membuka lapaknya. Dia melanjutkan, khusus untuk sembako dijadwalkan digelar pada 22-24 Maret. "Harganya yang pasti lebih murah dari pada di pasar. Harga langsung dari distributor," kata Sunita kepada Tribunkaltim.co, Rabu (13/3/2024).
UJOH BILANG - Wakil Bupati (Wabub) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Yohanes Avun menyebut sektor pertanian dapat menjadi salah satu potensi penyangga Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Ia berharap Mahulu dapat menjadi penyangga di IKN Nusantara. “Dengan adanya IKN kita berharap betul-betul bisa jadi penyangga,” katanya saat ditemui, Rabu (3/3/2024). Ia juga berharap IKN dapat memberi kontribusi positif di Mahulu, meski Mahulu menjadi daerah 3T. Utamanya dalam sektor pemenuhan kebutuhan pekerja sebagai pegawai di IKN. Sektor pertanian dengan luas lahan yang cukup mumpuni juga menjadi salah satu potensi Mahulu dalam mendukung IKN. “Pembangunan yang ada di IKN itu, misalnya karena di Mahulu ini masih luas intinya bisa menjadi sumber pangan,” ujarnya. Hasil-hasil pertanian di Mahulu nantinya bisa diimpor ke IKN Nusantara. Mengingat besarnya dampak positif dari adanya IKN di Kaltim, masyarakat harus menyambut baik pembangunan IKN. “Supaya lebih fokus terutama dalam menyiapkan produk-produk pertanian yang bisa di pasarkan di IKN,” ucapnya.
TANA PASER – DPRD Paser menggelar Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kaltim. Yakni, rekomendasi BPK atas efektivitas upaya pemerintah daerah untuk memajukan kebudayaan dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Rapat ini dihadiri unsur pimpinan DPRD, para anggota, dan dinas terkait. Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengatakan, adanya laporan ini karena menurunnya indeks kebudayaan Kaltim dalam tiga tahun terakhir. Ada 10 temuan, 17 rekomendasi, dan 51 rencana aksi. Pemerintah perlu mengeksekusi arahan dari BPK tersebut. Wahyudi mengakui dulu di Museum Sadurengas Belengkong tiap lebaran pasti ramai, tapi sekarang sepi. Mungkin karena tidak ada hiburan. “Pendatang apakah karena tidak tahu atau kurang promosi. Melalui rapat ini semoga cagar budaya di Paser bisa lebih maju lagi ke depannya,” kata Wahyudi, Rabu (13/3).
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menerima Dokumen Barang Milik Daerah berupa tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Acara serah terima dilaksanakan di Balikpapan, ditandai dengan penandatanganan berita acara, dengan nomor 100/237/Pem.B/III/2024. Dalam acara serah terima ini, Pemkab Kukar diwakili Stepanus Tung Liah selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kukar. Sementara dari Kutim mewakili menerima aset dimaksud yakni Rahman selaku Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Serah terima turut disaksikan dan diketahui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat. Sementara dari Pemkab Kutim, Asisten Administrasi Umum H Sudirman Latif.
TENGGARONG – Pemkab Kukar melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 Senin (4/3) lalu. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Kapolresta Kukar AKBP Heri Rumansyah, Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, Dandim 0906 Kukar Letkol Czi Damai Adi Setiawan, dan Dandim 0908 Bontang Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto. Bupati Edi Damansyah selaku Koordinator Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) berterima kasih karena tugas-tugas kedinasan dan kelembagaan khususnya TNI/Polri dalam menjaga ketentraman masyarakat terlaksana dengan baik. Ia juga memohon maaf kepada Kapolres dan Dadim Bontang karena jarang berkomunikasi. Namun, dia memastikan tugas masing-masing berjalan baik. Terkait penandatanganan NPHD, Edi menyebutkan agak terlambat dilakukan. Karena tugas-tugas mengawal Pemilu Presiden dan Wakil, serta Pemilu Legislatif baru selesai dilaksanakan. Ia juga ingin memastikan anggaran untuk pengamanan Pilkada tersedia di bendahara umum daerah.