Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak boleh mengorbankan program-program vital bagi masyarakat. Menurut dia, meski pemerintah pusat telah memangkas dana transfer daerah, kebijakan ini harus direspons dengan cermat agar tidak berdampak pada layanan dasar seperti penanganan banjir dan penyediaan air bersih, yang hingga kini belum semuanya terpenuhi di Samarinda. "Kami sangat prihatin dengan pemangkasan ini. Seharusnya anggaran ditambah, bukan dikurangi. Yang ada saja belum cukup, apalagi kalau dikurangi," ujar Samri.
SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyebutkan adanya efisiensi anggaran berkaitan dengan berbagai program prioritas. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan efisiensi anggaran sebagai upaya agar pengguna anggaran bisa lebih baik dan fokus dalam menjaga kebutuhan masyarakat. Dia menerangkan, maka dari itu mengapa penting sebuah sistem dari pemerintah untuk melakukan skala prioritas terlebih dahulu. "Agar sumber daya yang kita miliki terbatas itu bisa digunakan secara optimal," ujar Akmal Malik. Sehingga dalam penerapannya sebenarnya tidak asal-asalan efisiensi anggaran saja. Salah satu contoh yakni di dalam dunia pariwisata, tidak perlu untuk dilakukan efesiensi. "Karena menurut saya pariwisata kita ini bisa menghasilkan devisa dan memberikan dampak (ekonomi) bagi masyarakat," ucapnya.
BONTANG - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Usman mengatakan, ada dua penyebab rencana tersebut gagal dieksekusi tahun lalu. Pertama menyangkut terbatasnya jumlah anggaran. "Awalnya anggaran di APBD murni itu tidak cukup. Diusulkan di perubahan lagi," kata Usman. Pemkot Bontang sebelumnya menganggarkan Rp5 miliar di APBD 2024. Kemudian dilakukan penambahan di APBD Perubahan menjadi Rp6,5 miliar. Akan tetapi dilakukan pengumuman muncul klaim dari warga. "Ada dua yang mengklaim lahan tersebut. Setelah terjadi itu kami difasilitasi oleh kejaksaan dan hasilnya ditunda dulu," ucapnya.
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan memulai Program Makan Gizi Gratis (MBG) perdana di SDN 015 Balikpapan Selatan, Senin (17/2). Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, memimpin langsung kegiatan ini bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Muhaimin menjelaskan bahwa pihaknya menunda pelaksanaan MBG karena mereka membutuhkan persiapan yang matang. Ia menyebutkan bahwa situasi serupa juga terjadi di daerah lain. Ia menambahkan bahwa pihaknya memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar higienis dan kesehatan yang ketat. Selain itu, mereka memeriksa tempat penyajian makanan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SAMARINDA - Puluhan papan reklame yang terindikasi menunggak pajak di sejumlah ruas jalan di Samarinda ditempeli stiker peringatan oleh pihak berwenang pada Senin (17/2). Penertiban ini dilakukan di berbagai kecamatan, meliputi Sungai Pinang, Samarinda Ulu, dan Samarinda Kota. Beberapa ruas jalan yang menjadi sasaran antara lain Jalan S Parman, Jalan Hasan Basri, Jalan Letjen Soeprapto (Pembangunan), dan Jalan Ir H Juanda. Proses penertiban dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satpol PP Samarinda.
TENGGARONG - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Melalui Inpres ini, pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun dengan rincian pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp256,1 triliun dan pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Rp50,59 triliun. Menanggapi tentang Inpres yang sedang hangat diperbincangkan secara nasional ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menyatakan pihaknya telah menjalankan amanat atas kebijakan baru tersebut. Sebelumnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga telah beberapa kali melakukan rapat dan dihadiri langsung oleh Bupati Kukar Edi Damanhsyah.
SEBELUM pembahasan seputar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VIII/2026 Paser, peserta Rapat Koordinasi (Rakor) KONI Kaltim mendapat pembekalan spesial. Mereka mendapatkan pemaparan materi seputar pengelolaan dana hibah dan pencegahan risiko malaadministrasi dan korupsi di tengah pelaksanaan Porprov. Pada kesempatan tersebut, KONI Kaltim menghadirkan Tim Subdit Tipidkor, Ditreskrimsus Polda Kaltim. Rombongan tersebut dipimpin Kepala Subdit Tipidkor, Ditreskrimsus Polda Kaltim AKBP Kadek Adi Budi Astawa. Adapun yang menyampaikan materi adalah Kanit II Subdit Tipidkor Polda Kaltim AKP Zeska Julian Taruna WS.
TANJUNG REDEB, TRIBUN - Sekretaris Daerah Berau memastikan ASN PNS Berau tetap mendapatkan gaji ke-13 dan THR di Idul Fitri mendatang. "Sudah kita anggarkan sejak tahun lalu. Jadi dipastikan akan tetap diberikan. Tapi untuk juknisnya seperti apa, apakah sama dengan tahun sebelumnya, kita tunggu dari pusat," ujar Sekda Berau Muhammad Said, Minggu (16/2/2025). Dijelaskannya, jika tidak ada perubahan maka untuk pemberiannya akan sama dengan tahun lalu. Di mana untuk besaran THR PNS diberikan paket lengkap yang terdiri dari lima komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. "Biasanya ada Peraturan Pemerintah (PP) yang turun sebagai acuan untuk perhitungannya. Kita tunggu saja," tambahnya.
BALIKPAPAN - Menanggapi kabar mengenai rencana pemberian lahan gratis untuk negara-negara sahabat yang berminat mendirikan kantor kedutaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum 2028, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan usulan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Basuki, usulan pemberian fasilitas lahan gratis ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan kantor kedutaan di IKN, sejalan dengan upaya pemindahan ibu kota politik Indonesia yang direncanakan akan mulai beroperasi pada 2028. "Saya ingin menegaskan bahwa keputusan ini bukan sepenuhnya dari saya, namun saya akan mengusulkan kepada Presiden sebagai bagian dari langkah untuk menarik perhatian negara-negara sahabat lebih cepat," ujarnya melalui siaran pers tertulis Sabtu (15/2) malam.
TENGGARONG – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah melaksanakan Safari Subuh ke-274 di Masjid Darussa’adah Bengkinang, Kelurahan Loa Tebu, Minggu (16/2/2025). Orang nomor satu di Kukar ini didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kukar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kepala Pengadilan Agama, Direktur Utama Perumda Tirta Mahakam, Camat Tenggarong, Lurah Loa Tebu, dan perangkat daerah lainnya. Mereka disambut antusias oleh seluruh warga Bengkinang RT 12, Kelurahan Loa Tebu. Diketahui bangunan masjid saat ini berupa bangunan kayu dan hanya mampu menampung puluhan jemaah, oleh karena itu sebagai bentuk perhatian pemerintah secara bertahap diberikan bantuan dalam Program Kukar Berkah, yakni rehabilitasi rumah ibadah. Adapun bantuan yang diserahkan yakni sebesar Rp470 juta dan bangunan masjid nantinya akan dipindahkan ke lahan yang lebih luas dengan perencanaan pembangunan berupa bangunan beton.