Menampilkan 2084 data.
DINAS Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang memastikan ada pengadaan dan pemasangan portal parkir elektronik tahun ini. Plt Kepala DKUMPP Alfrita Junain Sande mengatakan, nantinya sarana tersebut akan dipasang di tiga pasar yang ada. Mulai dari Pasar Taman Rawa Indah, Pasar Taman Citra Mas Loktuan, dan Pasar Telihan. Berdasarkan data di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) anggaran yang dialokasikan untuk sarana ini mencapai Rp981 juta. Namun pihaknya masih menunggu arahan dari kepala daerah terkait wacana tersebut. “Benar untuk portal itu nantinya dipasang tahun ini. Tiga pasar sekaligus,” kata Alfrita.
BALIKPAPAN - Setelah mengikuti Retret Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Balikpapan, Jumat (28/2/2025). Ini merupakan kehadiran pertama Gubernur Rudy Mas'ud di Kaltim setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (20/2). Seperti diketahui, usai dilantik, bersama kepala daerah Jain se-Indonesia, Rudy Mas'ud langsung mengikuti Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akmil Magelang, 21-28 Februari 2025. Kedatangan Rudy Masud disambut istri tercinta, Syarifah Suraidah Rudy, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, jajaran Forkompinda Kaltim dan Balikpapan.
JAKARTA- Launching penggunaan KKPD di lingkungan Pemkab Mahulu itu rangkaian dengan High Level Meeting (HLM) dan Focus Group Discussion. Acara tersebut dibuka Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh di Jakarta Hotel Santika Premier, Rabu (26/2). Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan KKPD secara simbolis oleh Pemimpin Divisi Funding & Costumer Management PT BPD Kaltimtara Amuniantoyo kepada Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh. Penggunaan KKPD ini bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam percepatan realisasi belanja daerah melalui mekanisme uang persediaan (UP) secara non- tunai. “Dalam era digitalisasi saat ini, kita dituntut untuk menyelenggarakan pemerintah yang berbasis digital guna mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Bupati.
TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, mengingatkan pemerintah daerah tentang pentingnya pendataan aset daerah, terutama aset lahan, untuk menghindari sengketa di masa depan. Langkah ini, menurutnya, sangat diperlukan mengingat kasus sengketa lahan antara pemerintah daerah dan pihak-pihak lain masih kerap terjadi, seperti sengketa antara ahli waris dan pihak sekolah. “Itu karena aset pemerintah belum mengantongi legalitas. Persoalan ini harus segera dituntaskan untuk menghindari sengketa lahan yang dapat muncul di kemudian hari,” tegas Ahmad Rifai, Minggu (2/3).
UJOH BILANG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan digelar mendatang harus berjalan aman, lancar, dan sukses. Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso, menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga diperkuat untuk memastikan PSU ini menjadi yang pertama dan terakhir di Mahulu. "Sebetulnya tidak hanya persiapan anggaran, tapi juga pra-kondisi untuk PSU. Jadi stakeholder terkait seperti dari Polres, dari Kodim, kemudian dari Bawaslu, KPU, kita pra-kondisikan dulu,” ujarnya dalam rapat koordinasi di lantai 3 Pemkab Mahulu, Jumat (28/2).
JAKARTA - Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara lebih efisien dan transparan. Dalam acara Jaunching KKPD yang berlangsung di Santika Premiere Hotel Hayam Wuruk, Jakarta, Rabu (26/2), Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh menegaskan bahwa digitalisasi dalam sistem pemerintahan menjadi sebuah keharusan. “Di era digitalisasi, kita dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis digital guna mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Bupati.
TANJUNG REDEB - Pemerintah Daerah Kabupaten Berau didorong untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai potensi, termasuk pajak sarang burung walet yang saat ini menjamur di wilayah tersebut. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai bahwa potensi pajak dari usaha sarang walet cukup besar dan seharusnya bisa menjadi salah satu sumber PAD yang signifikan. “Padahal, pajak dari usaha tersebut bisa jadi salah satu sumber PAD di masa mendatang, karena jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun,” ujarnya.
UJOH BILANG - Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diperkirakan akan dimulai dalam waktu dekat. Dalam rapat koordinasi (Rakor) Tim Desk Pilkada yang digelar di Kantor Bupati pada Jumat (28/2), Asisten 1 Sekretariat Kabupaten Mahulu, Agustinus Teguh Santoso, menegaskan bahwa kesiapan PSU bukan hanya soal anggaran, tetapi juga prakondisi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Sebetulnya tidak hanya persiapan anggaran, tapi juga prakondisi untuk PSU. Jadi stakeholder terkait seperti dari Polres, Kodim, Bawaslu, dan KPU kita prakondisikan terlebih dahulu,” jelas Agustinus.
TANJUNG REDEB - Status Kampung Mapulu di Kabupaten Berau kini meningkat dari tertinggal menjadi berkembang. Peningkatan ini tidak lepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau yang terus meningkat setiap tahunnya. Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Subroto, menyambut baik kemajuan ini dan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun masterplan pembangunan secara bertahap dengan mengutamakan skala prioritas kebutuhan dasar masyarakat. “Lakukan secara bertahap. Tapi, utamakan skala prioritas,” ujar Subroto.
TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sedang merencanakan anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) kepala daerah. Rapat yang melibatkan sejumlah stakeholder mulai dari Kodim 0906 Kukar, Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim 0908/BTG, BPKAD, Bappeda, Bagian Hukum, KPU, dan Bawaslu juga telah dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan PSU. “Kami masih menunggu keputusan final dari KPU pusat, begitupun dengan petunjuk teknis (Juknis). Kalau sudah keluar Juknisnya bakal dapat kita verifikasi satu persatu,” kata Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, Jumat (28/2).