Menampilkan 2026 data.
Dulu, warga Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, harus berjalan berkilo-kilometer demi seember air. Kini, dengan satu putaran keran air mengalir tanpa henti. Tidak hanya air, uang pun ikut mengalir ke kantong warga. Penduduk desa berhasil mengubah masalah jadi berkah. Sekitar 18 tahun lalu, daerah ini tidak terlayani Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Memasang pompa penyedot air dirasakan warga terlalu mahal dan biaya listriknya pun membebani. Untuk mendapatkan air, warga harus menimba di sumur dengan kedalaman minimal 30 meter hingga muncul anekdot, keringat yang mengucur karena menimba lebih banyak dari air yang didapat. Bahkan, muncul profesi khusus penimba air untuk membantu warga yang tidak sanggup melakukannya sendiri. Saat kemarau, ketika sumur kering, warga harus menempuh jarak yang jauh untuk mencari air. Tahun 2007, ada bantuan sumur dalam 100 meter dan jaringan pipa sehingga air bisa dialirkan ke rumah-rumah.
SAMARINDA - Proyek pembangunan terowongan di Kota Tepian kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menekankan pentingnya pemanfaatan maksimal dari proyek ini agar benar-benar memberikan dampak positif bagi kelancaran lalu lintas di kota tersebut. "Saya melihat dari sisi fungsionalitasnya. Jika proyek ini benar-benar bisa mengatasi kemacetan, tentu patut diapresiasi. Ini proyek dengan anggaran besar, jadi harus tepat sasaran," ujar Abdul Rohim, Minggu (16/2). Terowongan yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp395 miliar ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di kawasan Jl. Otto Iskandardinata, Sultan Alimuddin, dan Jl. Mulawarman, yang selama ini dikenal sebagai titik kemacetan utama.
SANGATTA - Meski daerah diterpa isu terkait efisiensi anggaran namun hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap program penanganan stunting. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Ahmad Junaidi mengatakan, meski adanya efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh bupati namun tidak berpengaruh pada program yang telah dijalankan. "Keberhasilan program penanganan stunting tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah tapi berbagai sektor pihak ketiga," jelasnya. Menurutnya, yang menjadi tantangan utama bukan berkaitan dengan anggaran tetapi lebih kepada kepedulian dan partisipasi berbagai pihak. "Maka itu kami akan terus mengampanyekan pentingnya gotong royong dalam penanganan stunting," urai dia.
SAMARINDA - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Provinsi Kaltim menyebutkan pemangkasan anggaran tidak berpengaruh terhadap proyek pembangunan di Benua Etam. Sebelumnya Presiden RI, Prabowo Subianto telah menginstruksikan adanya pemotongan anggaran guna mengefisiensikan penggunaan anggaran dan mengurangi pengeluaran yang dinilai tidak perlu. Pemangkasan anggaran ini mencakup pengurangan biaya perjalanan dinas, acara seremonial, dan pengeluaran operasional lainnya di beberapa kementerian. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum yang mengalami pengurangan anggaran hingga 80 persen, sehingga bisa berdampak pada pembatalan proyek infrastruktur dan penyesuaian operasional lainnya.
BALIKPAPAN – Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus dimulai dari hulunya. Yakni jumlah APBN 2025 yang telah ditetapkan. Di mana berdasarkan postur, terdapat pendapatan negara mencapai Rp3.005,1 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun. Kemudian ada pembiayaan anggaran senilai Rp616,2 triliun. Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi menjelaskan, efisiensi anggaran yang menjadi hangat saat ini bersumber dari tipisnya pendapatan negara. Tidak sebanding dengan belanja negara. Sehingga pemerintah berupaya melakukan pemangkasan terhadap sektor-sektor yang dianggap tidak prioritas. Utamanya yang bersifat diskresioner demi bisa menjalankan program prioritas yang memakan banyak biaya.
TENGGARONG, TRIBUN – Pasar Tangga Arung, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan kembali beroperasional pada awal tahun 2026 mendatang. Revitalisasi gedung baru Pasar Tangga Arung yang digarap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar ini telah berlangsung sejak tahun 2023 lalu. Kini tengah menjalani tahapan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Sayid Fahtullah mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendataan bagi pedagang yang akan memenuhi lapak di gedung baru ini. Adapun datanya mengikuti pendataan yang telah dilakukan bersama berbagai pihak. Mulai dari akademisi hingga stakeholder terkait.
SETELAH menanam pohon di Miniatur Hutan Hujan Tropis (MHHT) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mempersilakan tamu gelaran Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025 untuk melepas penat di pondok MHHT. Dari lokasi seluas 107 hektare itu, di seberang pondok, para delegasi Kedutaan Besar (Kedubes) 10 negara dan lembaga keuangan serta multilateral bisa menyaksikan dari jauh gedung Istana Garuda dan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKΝ. Sembari disuguhi getuk, kacang, risoles, roti lapis hingga minuman jahe dan kopi, para perwakilan dari negara Eropa dan Asia mengungkapkan kekaguman mereka terhadap perkembangan pembangunan IKN. Di tengah hutan industri yang saat ini masih didominasi pohon Eukaliptus tersebut.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai berdampak signifikan terhadap operasional Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Kebijakan ini mengharuskan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen serta pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen. Efisiensi ini pun berdampak langsung terhadap berbagai sektor pemerintahan, termasuk aktivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan, Muhaimin, mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran memberikan konsekuensi bagi OPD, terutama dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan kebutuhan operasional harian.
MUNCULNYA kebijakan efisiensi anggaran 2025 membuat banyaknya pertanyaan publik terhadap realisasi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Terpilih Rudy Mas’ud – Seno Aji. Lantas bagaimana efeknya terhadap keberlanjutan program andalan Gratispol yang jadi jargon fenomenal hingga meyakinkan rakyat Kaltim hingga membuat Rudy-Seno memenangi kontestasi Pilgub 2024? Juru Bicara Gubernur dan Wagub Terpilih Sudarno menegaskan, program Gratispol akan tetap menjadi prioritas pertama setelah Rudy-Seno dilantik. Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Terpilih yang diketuai Rusmadi Wongso disebutnya tengah berupaya mewujudkan sejumlah program yang sudah disusun untuk diwujudkan.
PENAJAM – Ribuan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai tenaga harian lepas (THL) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) untuk segera menikmati beras lokal tampaknya bakal tertunda. Penyaluran ratusan ton beras per bulan yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (PBT) PPU kerja sama dengan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) PPU yang dijadwalkan diteken bersama media bulan ini kini dijadwalkan ulang. “Iya, benar, rencananya penandatanganan berita acara kerja sama diteken pada tengah Februari ini. Namun, karena satu dan lain hal jadwal yang sudah disepakati sebelumnya ditunda sampai PPU memiliki bupati defintif yang kini tinggal pelantikan saja,” kata Ketua DPC PPU, Totok Suprapto, Jumat (14/2).