Menampilkan 2026 data.
AREA parkir belakang Pasar Segiri saat ini masih dalam proses administrasi sebelum serah terima aset dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda. Proses ini dilakukan sesuai arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun agar Dishub dapat segera mengelola fasilitas parkir yang dibangun pada 2024 dengan anggaran Rp5 miliar. Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian daya tampung area parkir. Pihaknya minta dari PUPR untuk yang sudah benar-benar fix terhadap kondisi lapangan. “Kami akan atur kembali mana yang area roda empat, mana yang roda dua, untuk mungkin bisa dicampur,” ujarnya, dalam kunjungannya pada Jumat (14/2).
SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berbenah dalam menata kawasan parkir di Pasar Segiri. Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy turun langsung ke lokasi bersama Dinas Perdagangan (Disdag) dan Dinas Perhubungan (Dishub) pada Jumat (14/2) kemarin pagi. Tinjauan ini kata Marnabas, menjadi bagian dari evaluasi tahap pertama parkir sebelum memasuki pengembangan tahap kedua. "Saya diperintahkan Pak Wali Kota (Andi Harun, Red) untuk mengecek ruang parkir yang sudah selesai. Ini baru tahap awal, nanti ada tahap kedua untuk memperindah," kata Marnabas usai tinjauan.
BONTANG – Rencana pembangunan Gedung C RSUD Taman Husada sudah digaungkan oleh Pemkot Bontang sejak tahun lalu. Namun, pada anggaran tahun ini tidak terdapat pos yang dialokasikan untuk rencana tersebut. “Tahun ini tidak dibangun karena tidak ada ketersediaan anggaran,” kata Kabid Pelayanan Kesehatan dan SDK Dinas Kesehatan Akhmad Hamid. Diskes juga akan melakukan review terhadap kajian perencanaan rencana tersebut. Namun tidak dijelaskan berapa nominal anggaran untuk tahapan tersebut. Pun apa saja yang dilakukan review terhadap kajian perencanaan. “Tahun ini masih review kajian,” ucapnya. Sebelumnya perencanaan untuk pembangunan Gedung C sudah dianggarkan tahun lalu. Sebelumnya, Dirut RSUD Taman Husada dr Suhardi mengatakan faktor penambahan gedung ini lantaran ada pelayanan yang berkembang. Terlebih dalam waktu dekat ada pelayanan onkologi, kemoterapi, hingga bedah saraf. “Otomatis jumlah pengunjung juga bertambah. Kemungkinan terjadi lonjakan pelayanan rawat inap,” kata dr Suhardi.
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah menepis retret atau orientasi kepemimpinan bagi para kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 sebagai bentuk pemborosan. Langkah-langkah efisiensi disebut telah diambil. Retret yang akan digelar pada 21-28 Februari setelah para kepala daerah dilantik pada 20 Februari itu disebut merupakan amanat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Jumat (14/2/2025), di Jakarta, menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pelatihan kepada para kepala daerah yang baru terpilih. Selain itu, UU Pemerintahan Daerah memerintahkan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk memberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada para kepala daerah terpilih.
TENGGARONG – Anggaran belanja di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2025 akan mengalami perampingan. Ini menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan penghematan anggaran nasional sebesar Rp306,7 triliun. Dari jumlah tersebut, pemangkasan terbesar terjadi pada anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) langsung bergerak menindaklanjuti kebijakan ini. Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, memastikan bahwa efisiensi anggaran ini dilakukan dengan cermat tanpa mengorbankan program-program prioritas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. "Kami telah melakukan serangkaian rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang juga dihadiri langsung oleh Bupati Edi Damansyah. Fokus utama kami adalah memangkas anggaran yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Sunggono saat ditemui, Kamis (13/2).
TANA PASER - Pemkab Paser melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) berupaya untuk melaksanakan percepatan pembangunan, terutama infrastruktur jalan dan jembatan. Pada 2025 DPUTR telah merencanakan pembangunan di empat segmen pada ruas jalan Desa Pait, Kecamatan Long Ikis menuju Desa Kepala Telake, Kecamatan Long Kali. Yakni, Desa Pait ke Desa Tiwei, kemudian Desa Tiwei ke Desa Belimbing, dari Desa Belimbing ke Desa Pinang Jatus, serta dari Desa Pinang Jatus ke Desa Perkuwen. Kepala DPUTR Paser Asnawi menyampaikan, DPUTR telah merencanakan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser dengan anggaran mencapai Rp28 miliar.
SAMARINDA - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Ismail Latisi angkat bicara soal kebijakan efisiensi anggaran sebagian yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. la menyebut efisiensi anggaran bukan menjadi satu-satunya alasan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan di sejumlah instansi, terutama Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD). la juga menampik anggapan yang nyebut efisiensi anggaran ini hanya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Adanya PHK di berbagai instansi, juga harus dilihat dari latar belakangnya apa dulu. Boleh jadi bukan karena instruksi efisiensi anggaran," kata Latisi kepada Koran Kaltim, Jumat (14/2) kemarin.
PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah membahas secara intensif pencanangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 yang berdampak langsung pada penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PPU Tahun 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD 2025 sudah berjalan pada pertengahan Februari ini. Namun, kebijakan efisiensi belanja yang dikeluarkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan pengelolaan TKD.
TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp160 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kelay pada tahun ini. Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menyatakan bahwa proyek pembangunan jalan di Kecamatan Kelay telah masuk dalam Rencana Kerja (Renja) DPUPR. Salah satu proyek utamanya adalah pembangunan Jalan Poros Kampung Merabu dengan alokasi anggaran sebesar Rp11 miliar. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk Jalan Poros Kampung Panaan, Jalan Kampung Merapun Ujung, Jalan Merabu-Panaan, dan jalan penghubung akses lingkar luar Kecamatan Kelay.
PENAJAM - Selama masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin, sejumlah sektor pembangunan di daerah Benuo Taka mengalami kemajuan signifikan. Sejak dilantik pada 2024, Zainal Arifin telah berhasil membawa perubahan di berbagai sektor penting, termasuk pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan infrastruktur, yang semuanya menjadi prioritas utama daerah. Salah satu pencapaian penting dalam masa kepemimpinannya adalah pembangunan fasilitas pendidikan. "Kami telah berhasil merehabilitasi dan membangun gedung sekolah baru yang memadai. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bagi peserta didik agar sesuai dengan standar pendidikan yang lebih baik," ujar Zainal Arifin dalam acara Podcast, Jumat (14/2).