Menampilkan 2026 data.
TENGGARONG - Sektor perparkiran menjadi pundi-pundi pendapatan daerah jika dikelola secara maksimal. Inilah yang saat ini gencar dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara (Dishub Kukar). Kepala Dishub Kukar Ahmad Junaidi didampingi Kasi Pengelolaan Parkir Juliana mengatakan pihaknya menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir sebesar 500 juta rupiah di tahun ini. "Kami tak muluk-muluk dengan nilai 500 juta itu tercapai sangat bersyukur, daripada target kita tinggi tapi tak tercapai," kata Junaidi. Pihaknya mengaku optimis dapat mencapai target tersebut. Sebab Dishub Kukar memiliki potensi aset yang bisa dikelola maksimal, terlebih pada momentum tertentu yang bisa menghasilkan PAD.
TANA PASER - Bupati Paser Fahmi Fadli resmikan lahan parkir Kantor Kecamatan Tanah Grogot bersamaan dengan bangunan Posyandu Dahlia, Kamis (13/2/2025). 6hPeresmian dua fasilitas milik pemerintah itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Paser didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, yang menjadi pertanda sudah bisa difungsikan untuk masyarakat umum. Dibangunnya lahan parkir itu untuk memperluas area parkir kantor kecamatan yang sebelumnya kurang memadai untuk bisa menampung banyak kendaraan, begitupun di lokasi yang sama dibangun Posyandu untuk pelayanan kesehatan masyarakat. "Memang kantor kecamatan itu area parkirnya sering menjadi keluhan, jadi ketika ada agenda kecamatan parkirnya cukup padat sekali sehingga diupayakan dibangun area parkir," terang Fahmi.
Di tengah pembahasan efisiensi anggaran pemerintah termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita IKN mengundang sedikitnya tiga lembaga keuangan internasional. Antara lain Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan Islamic Development Bank (IsDB), Kamis (13/2). Selain itu, di kegiatan bertajuk Nusantara Internasional Partners Visit (NIPV) tersebut hadir pula perwakilan dari 10 kedutaan besar (Kedubes) negara-negara seperti Australia, Inggris, Spanyol, Jepang, Singapura, Belanda, Denmark, Jerman, Finlandia, dan Norwegia. Termasuk perwakilan lembaga multilateral, akademisi, dan forum komunikasi pengusaha. Mereka diajak langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk mengunjungi beberapa lokasi termasuk Istana Negara di IKN.
BONTANG - Kabar gembira bagi guru di Kota Bontang. Selain mendapatkan laptop secara bertahap, tahun ini juga dianggarkan untuk pengadaan jaket olahraga. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang Bambang Cipto Mulyono membenarkan rencana tersebut. “Kami anggarkan Rp587.284.568 untuk pengadaan jaket olahraga melalui APBD 2025,” kata Bambang. Rencananya pengadaan ini akan menggunakan skema e-catalog. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bahan jaket berupa 97 persen polyester dan 3 persen spandex. “Nantinya yang menerima ialah guru SD dan SMP. Baik sekolah negeri dan swasta,” ucapnya. Pengadaan rencananya berkisar di Maret hingga April. Namun demikian adanya efisiensi dari pemerintah pusat, ia belum bisa memastikan apakah rencana ini masuk di dalamnya atau tidak. “Kami tunggu dulu. Itu sebabnya kami belum lakukan pengadaan saat ini,” tutur dia.
SAMARINDA - Proyek jalan terowongan di Samarinda sudah hampir rampung. Proyek tersebut bahkan sempat ditinjau Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka. Mendapat dukungan penuh dari orang nomor dua di Indonesia ini, terowongan diharapkan bisa rampung di pertengahan tahun 2025 ini. Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan pada Juni mendatang diharapkan bisa dilakukan komisioning atau pengujian terhadap terowongan tersebut. "Kita rencanakan Mei atau Juni sudah bisa melakukan komisioning. Sehingga terowongan ini sudah bisa diketahui hasil dari finalisasi pekerjaan," kata Andi Harun.
SANGATTA - Wacana pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah pusat menjadi perbincangan di sejumlah daerah, salah satunya di Kutai Timur (Kutim). Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengaku kebijakan tersebut dapat berdampak besar terhadap program pembangunan daerah. Pihaknya merasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah pusat. Mestinya pusat memberikan pedoman yang jelas kepada daerah terkait anggaran, bukan sekadar memangkas tanpa mempertimbangkan dampaknya. "Ya kalau bisa jangan dipangkas hingga nilainya triliunan. Biasanya umum terjadi hanya rasionalisasi," jelas dia. Pihaknya berinisiatif mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan tinjauan ulang ke Dirjen Keuangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Pengurangan anggaran dalam jumlah besar berpotensi menghambat visi dan misi kepala daerah terpilih," sebutnya.
BONTANG - Polemik mengenai tertutupnya akses masuk SMP 7 sesungguhnya sudah diantisipasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Kala itu di APBD Perubahan sempat memasukkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur gapura tersebut. Namun ternyata pengalokasian itu batal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edi Prabowo mengatakan ada keterlambatan pengerjaan dari kontraktor. Setelah mengajukan permohonan pemberian kesempatan atau perpanjangan selama 15 hari. “Makanya Disdikbud tidak bisa kerja karena proyek itu belum selesai saat itu,” kata pejabat yang akrab disapa Bowo tersebut. Menurutnya, akses baru nantinya paling memungkinkan ialah menggeser tangga di sekolah. Sebab jika membuka dinding sebelah kiri dari gapura yang tertutup dirasa tidak memungkinkan. “Karena perlu timbunan yang tinggi,” ucapnya.
SANGATTA - Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses serta kualitas pendidikan di wilayah pesisir Kutai Timur (Kutim). Pembangunan gedung baru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Desa Susuk Tengah, Kecamatan Sandaran telah rampung. Diketahui, pembangunan gedung sekolah tersebut meliputi enam ruang kelas baru, satu ruang kantor, satu ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), serta tiga unit rumah dinas guru dengan total anggaran mencapai Rp1,149 miliar. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, gedung baru tersebut merupakan bukti konkret komitmen Pemkab Kutim dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tentu seyogyanya mempersiapkan generasi mendatang agar lebih siap menghadapi tantangan. "Gedung baru ini bukan hanya sekadar fasilitas fisik, tetapi juga ruang bagi anak-anak kita untuk mengembangkan potensi terbaik mereka," ujarnya saat meresmikan.
PENAJAM, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menghemat anggaran, pasca terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Perintah Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran itu, disikapi pemerintah daerah. Imbasnya, pendapatan akan mengalami penurunan karena dana transfer dari pusat, ada yang dikurangi bahkan dihilangkan. Diperkirakan, besaran anggaran Penajam Paser Utara yang dirasionalisasi mencapai Rp300 miliar lebih. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir mengatakan bahwa, ada tiga sumber pendapatan Penajam Paser Utara yang tahun ini besaran anggarannya dikurangi dan dihilangkan. Seperti, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang konektivitas jalan yang tidak ada tahun ini, Dana Alokasi Umum (DAU) fisik dan infrastruktur dikurangi, begitu pula dengan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini mengharuskan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran guna mengoptimalkan penggunaan dana negara, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2025. Menurut Rahmad, kebijakan ini sedang dibahas lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk menentukan langkah-langkah rasionalisasi anggaran yang tepat. Rahmad menjelaskan bahwa program prioritas tetap berjalan meski ada efisiensi beberapa program di Pemerintah Kota Balikpapan akan mengalami rasionalisasi pada tahun 2025.