Menampilkan 2026 data.
BONTANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang kembali memasukkan program lanjutan pembangunan ruang kelas baru di SMP 1. Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud, Nurhadi mengatakan anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan ini mencapai Rp3,4 miliar. "Ada tiga bentuk pengerjaan yang dijadikan satu paket," kata Nurhadi. Tiga sasaran pengerjaan yakni lanjutan pembangunan RKB, pemasangan paving block halaman, dan revitalisasi kantin sekolah. Sebelumnya pembangunan RKB ini telah dilaksanakan di 2023, namun kontraktor tidak dapat menyelesaikan pengerjaan hingga batas akhir kontrak. Bangunan RKB itu terdiri dari tiga lantai. Jumlah ruang kelas yakni 12 artinya tiap lantai hanya berisi empat ruang kelas. Di bagian samping terdapat fasilitas toilet. Pengerjaan yang belum mencakup pemasangan keramik, pembuatan dinding di lantai dua dan tiga, pemasangan plafon, hingga pengecatan.
BALIKPAPAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim tak kunjung terlaksana setelah dimulai secara nasional pada 6 Januari lalu. Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara yang ditunjuk pemerintah pusat terkesan tidak siap. Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi mengatakan keterlambatan Program MBG menunjukkan program terkesan buru-buru dan tanpa perencanaan matang. Menurutnya, yang perlu ditekankan jangan sampai MBG hanya sekadar asal kenyang. "Infrastruktur pendukung program ini benar-benar kedodoran. Program gagap karena sudah terlanjur janji politik," katanya kepada Kaltim Post. Menurutnya program ini secara infrastruktur finansial jelas belum siap mengingat kondisi APBN 2025 sebesar Rp3.600 triliun. Namun semua sudah memiliki pos masing-masing.
SENDAWAR - Pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat yang mangkrak mendapat perhatian serius Pemprov Kaltim. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menegaskan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Melak dan Kecamatan Manor Bulatn tersebut harus dilanjutkan. "Yang pasti usulan sudah tersampaikan. Waktu itu kan proposal dari Pak Yapan sudah diterima Pak Jokowi dan kami melihat langsung dari helikopter kondisi Jembatan Aji Tulur Jejangkat. Saya sudah tugaskan Kadis PUPR dan Pera untuk menindaklanjuti ke Balai Jembatan," kata Akmal Malik saat pertemuan silaturahmi Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kutai Barat di Gedung Aji Tulur Jejangkat Kantor Bupati Kutai Barat, Selasa (14/1). Akmal Malik meminta kepada Bupati Kutai Barat untuk segera membangun infrastruktur jalan yang baik untuk akses ke jembatan.
TENGGARONG - Kecamatan Kenohan mengajukan anggaran perbaikan akses jalan penghubung antara Kecamatan Kota Bangun-Kenohan yang mengalami kerusakan tepatnya diantara Desa Sebelimbing dan Teluk Muda. Pihak kecamatan mengajukan anggaran tersebut melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar dengan nilai sekitar Rp60 miliar yang rencananya akan direalisasikan pada tahun ini. "Sudah kami ajukan di tahun 2024 sekitar 60 miliar, kita minta semenisasi dan harus clear tahun ini tetapi anggaran belum turun," tutur Camat Kenohan, Kaspul, Rabu (15/1). Akses satu-satunya yang dapat dilewati masyarakat tersebut belakangan ini dikelukan karena kondisinya cukup memprihatinkan, di mana mengalami kerusakan dan berlumpur akibat dari tingginya curah hujan akhir-akhir ini.
PENAJAM - Rencana pembangunan Posko Pemadam Kebakaran (Damkar) di pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk 2025 terpaksa batal. Hal ini disebabkan pengurangan anggaran yang dinilai tidak cukup mendesak oleh pihak terkait. Padahal posko tersebut direncanakan akan dibangun di beberapa lokasi strategis termasuk sekitar Bandara Nusantara yang sebelumnya dikenal sebagai Bandara VVIP. Penjabat (Plt) Sekretaris Darnkar Kabupaten PPU, Sonny Wijaya mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah merencanakan pembangunan posko di pesisir mencakup daerah Pantai Langgo, Gresik, dan Jenebora. "Sebenarnya kami sudah ada rencana membangun posko di pesisir pada tahun 2025, salah satunya di sekitar bandara untuk mendukung pelayanan di daerah pesisir dan bandara. Namun, anggaran untuk perencanaan dan fisik posko tersebut dihapus dari anggaran murni kami," jelas Sonny, Rabu (15/1).
SAMARINDA - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda mengklaim pembangunan tahap satu Pasar Pagi sudah mencapai 96 persen per Januari 2025. Tahap pertama yang tersisa empat persen ini diprediksi selesai pada Mei 2025 dan menelan anggaran Rp450 miliar. "Iya 96 persen untuk tahap pertama ini, jadi sisanya 4 persen. Bukan interior, jadi hanya bangunan seperti itu saja. Nanti kan ada tahap kedua," kata Kepala Dinas (Kadis) PUPR, Desy Damayanti, Rabu (15/1). Desy bilang, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menginginkan Pasar Pagi bisa digunakan pada Juli 2025 mendatang. Setelah proyek ini rampung 100 persen, akan ada penilaian dari tim penilik yang akan memastikan apakah bangunan itu sudah sesuai dengan perencanaan awal, mulai dari strukturnya, fasilitas, dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) serta IPAL.
BONTANG - Penarikan retribusi bakal diterapkan di Stadion Bessai Berinta (Lang-Lang). Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang, Rafidah mengatakan penarikan retribusi itu mengacu Peraturan Wali Kota (Perwali). Menurutnya, kebijakan tersebut rencananya baru akan diterapkan 2026 mendatang. "Tahun ini akan disosialisasikan terlebih dahulu," katanya. Sejatinya, wacana penarikan retribusi ini telah mencuat tahun lalu, ditujukan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kala itu masih dalam tahap kajian termasuk di antaranya pemetaan sejumlah destinasi wisata yang bakal dikenakan tarif masuk. Adapun retribusi turut menyasar para pedagang yang mengisi lapak di Pujasera, mengingat sebelumnya terdapat pembangunan Pujasera baru di dekat bangunan masjid.
SAMARINDA - Pemkot Samarinda kembali mengusut sistem pengelolaan parkir yang dinilai belum optimal. Dalam inspeksi mendadak (sidak) kedua yang dilakukan Senin (13/1) lalu, ditemukan sejumlah permasalahan terkait penyetoran dana parkir dan pembagian hasil. Wali Kota Samarinda, Andi Harun memimpin langsung sidak di area parkir Jalan Hasan Alwie, Kecamatan Samarinda Kota, tepatnya di depan Mal Mesra Indah. Dengan memeriksa dua petugas parkir sebagai sampel, langkah itu diambil untuk mengidentifikasi perbaikan sistem. "Mohon bersabar karena ada prosedur yang harus dilalui, kami tengah mengumpulkan fakta untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan sistem apa yang akan dibangun," ujar Andi Harun.
BALIKPAPAN - Pembangunan gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan sudah melewati tenggat waktu. Namun, proyek yang menelan anggaran Rp357 miliar itu belum juga tuntas. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh mengingatkan kontraktor agar segera menuntaskan proyek tersebut. "Karena pembangunan (seperti gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSKD di Balikpapan) ini dibutuhkan masyarakat banyak," ungkapnya saat meninjau proyek di RSKD Balikpapan. Abdulloh melanjutkan, kontraktor akan diberi perpanjangan waktu selama 38 hari. "Tapi kita akan lihat lagi nanti sebelum 38 hari, kami akan datang lagi," imbuhnya Abdulloh menambahkan, selama perpanjangan waktu itu kontraktor ditargetkan menyerap anggaran senilai Rp24 miliar.
ANGGOTA DPRD Balikpapan kaget dan kecewa saat melihat kondisi pekerjaan Rumah Sakit Balikpapan Barat, masalahnya jauh dari harapan dan laporan. Sebelum sidak, wakil rakyat telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu. Kala itu kontraktor menyampaikan progres pekerjaan sebesar 30 persen. Sayangnya itu hanya angka di atas kertas. Saat kunjungan lapangan ternyata kondisi proyek jauh berbeda. "Bagaimana mau selesai, ini mobilitas sulit. Seharusnya ada perencanaan jangan seperti mau buat rumah kampung, alat dan material taruh mana," kata Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto.