Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA, TRIBUN- Isu tata kelola parkir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sektor parkir mencuat setelah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada 8 Januari lalu. Saat itu, Andi Harun menemukan adanya ketidaksesuaian antara pendapatan para juru parkir (Jukir) dengan setoran resmi yang dilaporkan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Berdasarkan wawancaranya dengan sejumlah Jukir, mereka rata-rata memperoleh penghasilan mingguan sebesar Rp800 ribu hingga Rp1 juta. Namun, setoran yang tercatat secara manual di Dishub hanya sebesar Rp70 ribu per minggu.
SAMARINDA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tercatat memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp17 miliar yang telah terakumulasi sejak tahun 2020. Hal ini sempat dibahas dalam agenda hearing antara DPRD Samarinda dan BPJS Kesehatan yang berlangsung beberapa waktu lalu (6/1) di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat. Sebelumnya Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, Citra Jaya, menjelaskan bahwa tunggakan ini terjadi akibat tertundanya implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.
SAMARINDA, TRIBUN - Program nasional (MBG) yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak sekolah mulai dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia. Program ini diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Kota Samarinda menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan program ini pada 13 Januari 2025. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa persiapan pelaksanaan program ini telah dilakukan secara matang melalui audiensi bersama BGN. Berbagai aspek teknis, seperti ketersediaan dapur dan distribusi makanan ke sekolah, telah dibahas.
BALIKPAPAN, TRIBUN - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Balikpapan, Kalimantan Timur, memastikan program penataan permukiman berkelanjutan terus bergulir. Bertajuk Kota Kita, program ini diusung untuk pemberantasan kawasan kumuh di Kota Minyak. Hal ini merupakan keberlanjutan dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang sudah tidak ada lagi datanya pada 2023. Adapun pilot project Kota Kita dengan penyediaan air bersih di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah, pada Agustus 2024 lalu. Kepala Disperkim Balikpapan Rafiuddin mengatakan, program pemberantasan kawasan kumuh kembali berlanjut ke wilayah Kelurahan Karang Rejo dan Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah. la menyebut, sumber dana berasal dari APBD Kota Balikpapan 2025, serta bantuan dari APBD Kaltim dan corporate social responsibility (CSR). “Anggaran yang tersedia baru bisa mencakup wilayah Karang Rejo sebesar Rp1,5 miliar,” ungkapnya, Jumat (10/1).
BONTANG - Pembangunan gedung baru SDN 002 di Jalan Pontianak 4, Kecamatan Bontang Barat, senilai Rp6 miliar tak kunjung rampung meski sudah memasuki masa perpanjangan waktu pengerjaan. Hingga kini progres pengerjaan yang diklaim mencapai 92 persen dinilai belum sesuai dengan kondisi di lapangan. A Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto mendesak agar proyek dua lantai tersebut segera diselesaikan. Ia menegaskan bahwa waktu tambahan atau addendum' yang tersisa 16 hari harus dimanfaatkan secara maksimal.
PENAJAM Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir mengungkapkan bahwa proses rekonsiliasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hampir rampung dengan realisasi anggaran saat ini mencapai 93 persen. Ia menjelaskan, meskipun angka tersebut sudah mendekati final, masih ada beberapa komponen belanja yang belum terkonsolidasi sepenuhnya terutama terkait dengan belanja BLUD dan belanja yang bersumber dari pusat yang merupakan bagian dari APBD. "Masih ada perubahan, ada komponen belanja yang perlu dilakukan konsolidasi lebih lanjut. Kami harap angka final akan keluar dalam minggu ini, karena BKAD saat ini intens melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Pengeluaran SKPD," jelas Muhajir, Minggu (12/1) kemarin.
TANJUNG REDELB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, meski telah dialokasikan oleh Pemkab Berau tapi Program MBG sendiri belum dapat dilaksanakan karena belum adanya instruksi serta aliran dana dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Mardiatul Idalisah mengatakan program MBG masih berada dalam tahap sosialisasi dan anggaran untuk program tersebut belum tersedia. Hingga kini, kata dia, belum ada keputusan apakah anggaran tersebut akan dialokasikan melalui Disdik Berau. "Anggaran untuk program MBG akan dimasukkan dalam APBD Perubahan Tahun 2025," ujarnya, Sabtu (11/1).
TENGGARONG - Kecamatan Muara Wis sudah mengajukan perbaikan Poros Muara Wis yang menghubungkan Dusun Kuyung-Desa Sebemban dan sejumlah akses jalan 7 lainnya sebesar Rp17 miliar. Camat Muara Wis, Fadhli Annur mengatakan pihaknya telah mengajukan penganggaran sejak 2024 lalu kepada dinas terkait. "Saat ini karena intensitas hujan tinggi, keadaannya masih berlumpur sehingga dari pihak kecamatan, desa, dan masyarakat membenahi secara gotong royong," tuturnya. Untuk diketahui, jalan tersebut belakangan ramai dibahas di medsos dengan keadaannya yang memprihatinkan. Salah seorang warga bahkan menyeletuk bahwasanya akses tersebut sulit dilalui ketika musim hujan, hingga kini masyarakat juga menunggu perbaikan jalan itu.
SAMARINDA - Dibandingkan daerah lain, program MBG telah berlangsung selama satu pekan di berbagai wilayah Indonesia. Tujuannya meningkatkan gizi anak-anak dan berharap mendapatkan perkembangan yang optimal. Namun, beragam tantangan serta kendala muncul terlebih tentang koordinasi, infrastruktur, dan pembiayaan. Beberapa waktu lalu, Komandan Kodim 0901/Samarinda, Kolonel Inf Yusub Dody Sandra menjelaskan kepada Kaltim Post ihwal update persiapan program MBG yang dijadwalkan mulai bergulir hari ini. "Kami mulai dengan tiga titik (dapur) yang sudah siap. Beberapa titik di Samarinda sudah kami petakan secara khusus meski ada beberapa yang masih dalam tahap perbaikan," ujarnya.
SAMARINDA - Banjir yang terjadi di kawasan Jalan Damanhuri II (eks Gang Ogok), Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, mendapat perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. Kawasan-kawasan yang masih dilewati banjir apalagi kawasan permukiman penduduk menurut Akmal harus segera dicarikan solusi terbaiknya. Sebagai salah satu solusi, Pj Gubernur Akmal Malik menawarkan aset tanah Pemprov Kaltim yang ada di sekitar kawasan itu dijadikan kolam retensi untuk mengurangi genangan air saat terjadi hujan. "Tadi juga kita sudah sepakat dengan Walikota Samarinda selain di sini juga di daerah bawah akan dilakukan pembuatan kolam retensi karena di bawah juga ada daerah aliran sungai yang tidak lewat di sini," kata Akmal Malik di lokasi peninjauan, Sabtu (11/1).