Menampilkan 2084 data.
BALIKPAPAN - Kondisi geografis berpotensi memengaruhi efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim. Hal tersebut diungkapkan anggota DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin saat memberikan penilaian tentang Program MBG kemarin (12/1). Menurutnya, Program MBG bertujuan sangat baik, yakni meningkatkan gizi masyarakat terutama anak-anak. Namun dihadapkan pada sejumlah kendala yang perlu diatasi. Salah satunya keadaan geografis Kaltim yang masih memiliki banyak daerah terpencil. Hal itu menyulitkan akses ke layanan makan bergizi. Selain itu, politikus PKB ini juga menyoroti masalah harga. Sebagaimana diketahui pemerintah pusat menetapkan biaya per porsi MBG sebesar Rp10.000. Menurut Syafruddin, biaya itu tidak mencukupi untuk wilayah Kaltim. "Setelah melakukan perhitungan, biaya minimal yang diperlukan untuk satu porsi di Kalimantan Timur mencapai Rp17.000," ungkapnya dalam keterangan resminya.
SAMARINDA - Penyaluran dan pendapatan retribusi parkir sepanjang 2024 menjadi fokus utama inspektorat untuk audit terhadap perparkiran yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy mengatakan pemeriksaan dilakukan tim auditor untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah terutama di sektor perpakiran yang selama ini dinilai belum optimal berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Sesuai arahan kami sudah melaporkan terkait temuan tersebut kepada inspektorat. Kami minta Dishub Samarinda diperiksa secara menyeluruh. Mungkin Selasa (14/1) atau Rabu (IS/1) tim audit sudah mulai memeriksa," ujarnya.
BONTANG - Pemkot Bontang mendapatkan kucuran bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim sebesar Rp220 miliar. Berdasarkan nominal tersebut terdapat salah satu pos untuk revitalisasi trotoar Jalan R Suprapto. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Anwar Nurdin mengatakan nilai dari rencana pembangunan itu, yakni Rp25 miliar. “Ini merupakan lanjutan pembangunan. Karena satu sisi sudah digarap beberapa tahun lalu,” kata Nurdin.
UJOH BILANG, TRIBUN - Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang, mengungkapkan kabar baik soal pembangunan Bandara Ujoh Bilang. Bandara ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menjadikannya salah satu dari dua bandara di Indonesia yang mendapatkan prioritas. “Masuknya Bandara Ujoh Bilang dalam dokumen RPJMN sangat penting karena menjadi acuan alokasi anggaran tahunan dari Kementerian Perhubungan,” katanya, Minggu (12/1). Tim survei dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan kunjungan ke Tana'a Urip Kerimaan pada Kamis (14/11/2024) lalu. Mereka melaporkan hasil observasi dokumen dan pantauan lapangan, yang disambut antusias oleh pemerintah daerah.
BALIKPAPAN, TRIBUN - DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi III mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menambah fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah kota. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Balikpapan belum lama ini. "Permintaan teman-teman Komisi III paling tidak di daerah pemakaman itu ditambahkan PJU nya. Jadi kalau ada kebutuhan mendesak seperti pemakaman malam hari tetap bisa dilaksanakan dengan lancar," ujar Yusri Sabtu (11/1).
SEKITAR dua pekan lalu sebelum libur sekolah selesai, SMK 1 Balikpapan mendapat kunjungan dari tim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jakarta. Melakukan sosialisasi sekaligus memberikan informasi jika SMK 1 Balikpapan bakal menjadi salah satu sekolah yang akan menerima MBG. "Kebetulan yang menerima itu Waka (Wakil Kepala) Bidang Kehumasan. Memberi informasi soal kedatangan Tim MBG dari Jakarta dan menyebut sekolah kami dan SMP 5 Balikpapan yang akan menerima program ini," ungkap Waka Bidang Kesiswaan SMK 1 Balikpapan, Yusvanto ditemui Kaltim Post, Jumat (10/1).
MUNDURNYA pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim, dari 6 Januari menjadi 13 Januari disebut-sebut dampak dari belum turunnya petunjuk teknis pelaksanaan program dari pemerintah pusat. Apalagi dengan komitmen Pemprov Kaltim untuk "menombok" biaya makanan per porsi yang semula hanya Rp 10ribu dari APBN menjadi Rp17 ribu. Di mana sisanya akan dibiayai dari APBD Kaltim. "Kita masih menunggu petunjuk teknis bagaimana kontribusi pemerintah daerah dalam menjalankan program makan bergizi gratis ini," ujar Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Senin (6/1) lalu. Pemerintah daerah bagaimana pun akan berupaya untuk menyesuaikan anggaran karena dengan perbedaan wilayah akan menghadapi tantangan perbedaan bahan pokok pangan.
Kampung Long Penaneh II di Kecamatan Mahakam Ulu (Mahulu) secara berangsur berubah, hal itu terjadi karena pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran. Dana desa tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan rumah layak huni hingga kesejahteraan warganya. Kristiani Tandi Rani, Ujoh Bilang dana desa yang digelontorkan pemerintah membawa perubahan besar di Kampung Long Penaneh II, Kabupaten Mahulu. Sejak program ini berjalan, berbagai pembangunan fisik dan sosial telah berhasil direalisasikan, mulai dari rumah layak huni, pengadaan perahu nelayan, hingga program ketahanan pangan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Kampung Long Penaneh II, Thomas Koeng mengungkapkan kampungnya telah membangun 18 unit rumah layak huni.
TENGGARONG - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati mengatakan tahun ini anggaran JKN di Kukar diproyeksikan mencapai Rp69,7 miliar. Data per Desember 2024 sudah ada 143.925 jiwa di Kukar telah terdaftar sebagai peserta Pekerja 1 Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja/Peserta Mandiri (BP). Serta pertumbuhan peserta rata-rata 2.433 jiwa per bulan. Pada akhir tahun 2025 nanti, diproyeksikan jumlahnya meningkat hingga 161.925 jiwa. Untuk itu, peningkatan anggaran yang signifikan diperlukan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan. "Kami di BPJS Kesehatan bersama Pemkab Kukar terus berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan JKN yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh warga," ungkapnya, Kamis (9/1).
BALIKPAPAN - Wakil rakyat di legislatif menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan. Salah satunya membahas pembangunan Gedung DPRD Balikpapan yang tak kunjung rampung. Seharusnya proyek ini memiliki tenggat waktu pada Desember. Kenyataannya hingga kini belum selesai. Kabid Gedung Pemerintahan Dinas PU, Dewi Indamawaty mengatakan progres pembangunan gedung sudah 99 persen. Kontraktor mendapat perpanjangan waktu pekerjaan selama 50 hari untuk merampungkan proyek tersebut. "Akibat keterlambatan ini kontraktor wajib membayar denda sebesar 1/1.000 persen dari nilai kontrak," katanya.