Menampilkan 2026 data.
TENGGARONG, TRIBUN – Pasca penyegelan lapak ilegal di kawasan Pasar Tangga Arung tepatnya di Jalan Maduningrat, suasana pasar terlihat berubah. Sejumlah pedagang tampak memeriksa kondisi bangunan yang disegel oleh Satpol PP Kutai Kartanegara (Kukar) sambil berdiskusi tentang nasib mereka ke depan. Seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan penyegelan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa lapak-lapak yang disegel sudah banyak dipesan oleh pedagang lain bahkan sebagian sudah membayar uang muka. "Sudah banyak yang daftar, harganya beda-beda, ada yang Rp700 ribu, Rp1 juta, dan ada yang Rp1,2 juta per lapak. Beberapa bahkan sudah lunas. Sekarang begini jadinya, kami tidak tahu harus bagaimana," ungkapnya.
BALIKPAPAN - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan memastikan bahwa pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan telah memasuki tahap kedua dan mendapatkan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (КРК). Pendampingan ini mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan hingga tender untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Setiap beberapa bulan sekali evaluasi proyek dilakukan untuk memastikan kelancaran dan transparansi. Kepala Bidang (Kabid) Gedung Pemerintah DPU Kota Balikpapan, Dewi Indamawaty menjelaskan bahwa meskipun pembangunan gedung baru DPRD pada tahap kedua belum selesai, pihaknya telah memberikan kesempatan lebih kepada kontraktor.
TANA PASER - Berbagai upaya terus dilakukan Pemkab Paser untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan terutama berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan. Pada 2024 lalu Pemkab Paser menargetkan pembangunan jalan sepanjang 1.005 km, dari target tersebut telah ditangani kondisi jalan parah sepanjang 123 km. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser, Asnawi menyampaikan pembangunan jalan dilaksanakan secara bertahap. Menurutnya, Pemkab telah menyelesaikan 45 persen target pembangunan jalan. "Dari target 1.005 km progresnya sudah mencapai 45 persen. Hal ini dilakukan untuk mempermudah jalur transportasi darat," ujarnya.
UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Selain mendukung teknis pelaksanaan, Pemkab Mahulu juga siap menambah anggaran jika alokasi dari pemerintah pusat tidak mencukupi. Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso menegaskan bahwa program ini tidak hanya sebatas penyediaan makanan bergizi tetapi memiliki dampak besar terhadap perkembangan anak khususnya dalam mendukung pertumbuhan otak. "Pada prinsipnya kita siap mendukung program ini. Makanan bergizi penting terutama untuk pertumbuhan otak anak-anak," ujar Teguh.
TANJUNG REDEB, TRIBUN - Pendapatan Perumda Air Minum Batiwakkal terus mengalami penurunan dan berada di bawah biaya produksi atau Full Cost Recovery (FCR) selama tiga tahun berturut-turut. Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman mengungkapkan bahwa penurunan ini membawa berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terutama setelah batalnya kenaikan tarif air bersih. Saipul menyatakan bahwa jika pendapatan Perumda terus berada di bawah FCR, maka Pemprov Kaltim akan mengambil tindakan. Ada tiga konsekuensi utama yang mungkin dihadapi yaitu bekerjasama dengan investor, menjadi Badan Unit Layanan Daerah (BLUD), atau bergabung dengan BUMD yang lebih sehat di daerah sekitar.
BALIKPAPAN - Pasar Inpres berhasil menyumbang hingga 80 persen dari total target Penda-patan Asli Daerah (PAD) yang diraih oleh UPTD Pasar Wilayah I Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan sepanjang 2024. Namun, capaian tersebut belum memenuhi target yang dipatok pemerintah yakni sebesar Rp1,4 miliar atau hanya terealisasi Rp1,2 miliar. Meski demikian, pencapaian ini menunjukkan adanya kontribusi positif pasar terhadap perekonomian daerah. Disampaikan Kepala UPTD Pasar Wilayah I Dinas Perdagangan Balik-papan, Normaniah meski capaian ini sudah baik masih ada pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan untuk terus menggenjot pendapatan pasar. Salah satunya meratakan volume transaksi di pasar yang kini masih terfokus pada beberapa sektor dan pedagang saja. Pasar Inpres ini memiliki 222 petak dengan 200 pedagang.
BALIKPAPAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyoroti kondisi jalan MT Haryono yang baru saja dilebarkan namun kini malah jadi kawasan parkir bagi banyak kendaraan. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono menyatakan kalaupun badan jalan di MT Haryono yang baru saja dilebarkan dijadikan tempat parkir sekaligus saja dikelola komersial. "Kalau pun toh itu dibuat kawasan parkir harus dikelola benar dan tidak mengganggu badan jalan untuk pengendara lain," ungkap Budiono kepada Kaltim Post, Rabu (8/1). Menurutnya, jika kawasan itu sudah dikelola dengan benar maka dapat memberikan pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan.
BALIKPAPAN - Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan di Balikpapan bukan lagi uji coba melainkan implementasi langsung pemerintah pusat. "Anggaran secara nasional sudah ada lewat Badan Gizi Nasional (BGN). Semua menggunakan dana pemerintah pusat," kata Sekretaris Kota Balikpapan Muhaimin kepada Kaltim Post, Rabu (8/1). Termasuk katering kata dia, juga ditunjuk BGN dan bukan kewenangan pemerintah daerah. Muhaimin menyebutkan dari informasi yang diterima ada tiga katering yang ditugaskan me-nyediakan MBG. Salah satunya memiliki perizinan dari Samarinda. "Tahap awal untuk sekolah di Balikpapan Selatan dulu jenjang PAUD hingga SMA/SMK," tuturnya.
BONTANG - Beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Kota Bontang belum selesai meski sudah memasuki awal 2025. Salah satunya ialah pembangunan jembatan depan SMP 7 Bontang. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Anwar Nurdin mengatakan pada saat akhir kontrak yakni 31 Desember 2024 progresnya di angka 84 persen. "Sisanya ialah pembuatan oprit di salah satu akses menuju jembatan khususnya di titik Jalan Atletik," kata Anwar. Menurutnya, kontraktor telah mengajukan masa penambahan waktu selama 14 hari. Pengerjaan finishing seperti pengecatan sudah dilakukan oleh kontraktor. Skema penambahan waktu yang diambil oleh kontraktor ini terdapat risiko. Bentuknya dengan pembayaran denda senilai Rp4,9 juta tiap hari. "Kalau lainnya seperti pemasangan hand railing itu sudah selesai," ucapnya.
SAMARINDA - Andi Harun menyoroti ketidakteraturan dalam proses penyetoran retribusi, termasuk penunjukan petugas parkir tanpa Surat Keputusan (SK) resmi. Rabu (8/1), AH inspeksi mendadak (sidak) di lapangan memantau kondisi terkini. Sidak tanpa pemberitahuan itu mengungkap berbagai permasalahan dalam sistem pengelolaan parkir teru-tama retribusi yang dianggap tidak sesuai prosedur. "Hari ini saya sengaja sidak untuk memastikan kondisi di lapangan. Hasilnya ada ketidakwaja-ran terutama dalam pengumpulan retribusi parkir yang merupakan dana publik," ujarnya setelah memeriksa petugas parkir di Jalan KH Abul Hasan, Kecamatan Samarinda Kota. Dia sempat berbicara dengan nada tegas kepada seorang petugas parkir yakni Eramsyah (50). Terungkap pendapatan parkir dalam seminggu bisa mencapai Rp800 ribu hingga Rp1 juta. Na-mun, jumlah yang disetorkan ke Dinas Perhubungan (Dishub) hanya Rp70 ribu per minggu.