Menampilkan 2026 data.
BALIKPAPAN - Rencana pembangunan coastal road atau jalan tepi pantai di Balikpapan akan diambil alih Pemprov Kaltim. Pada rapat di kantor Pemkot Balikpapan kemarin (6/1), Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh menuturkan rencana tersebut merupakan arahan gubernur peraih suara terbanyak pada Pilgub Kaltim lalu, Rudy Mas'ud. "Yang disarankan Pak Gubernur (terpilih) adalah jembatan layang jadi tidak merusak ekosistem yang lain. Jadi arahannya adalah jembatan yang dibangun mulai dari pelabuhan (Semayang) sampai tembus (gerbang) Tol Manggar. Itu tidak ada penimbunan tapi konsep jembatan layang tidak merusak ekosistem yang ada di laut," katanya. Ketua DPRD Balikpapan 2014-2024 ini menuturkan sempat merasakan ribetnya birokrasi apa-bila membangun coastal road dengan proses reklamasi lebih dahulu. Proses perizinan rekla-masi itu hampir 15 tahun dan tak kunjung tuntas sehingga membangun jalan layang tanpa melakukan reklamasi menjadi salah satu solusi yang bisa dilaksanakan.
JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut sebanyak 40 bidang lahan seluas 52.000 hektare di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dialokasikan untuk investor. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menyebut 40 bidang lahan itu juga digunakan un-tuk pembangunan kawasan Istana Negara. "Hingga kini, tercatat 40 bidang tanah telah dialokasikan untuk investor dan Istana Negara, dengan sertifikat tanah seluas 52.000 hektare," jelas Basuki dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Minggu (5/1). Untuk terus menjaga ekosistem investasi di IKN, Basuki mengaku berkomitmen untuk terus memprioritaskan legalitas sebagai bentuk kepastian investasi di proyek senilai Rp466 triliun tersebut. Salah satunya, bakal menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Per-tanahan Nasional (ATR/ BPN) untuk memastikan aset dalam pengelolaan yang bakal ditempati oleh para investor. Untuk diketahui sebelumnya, hingga 2024 Otorita IKN membukukan realisasi investasi sebesar Rp58,4 triliun yang terkumpul dari delapan proses groundbreaking.
BONTANG, TRIBUN - Sebanyak 415 lanjut usia (lansia) di Kota Bontang menerima Bantuan Sosial (Bansos) Tunai sebesar Rp1 juta per orang dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Penyaluran bantuan dilakukan ini melalui Yayasan Pandu Qolby Kota Bontang, di Gedung Auditorium 3 Dimensi, Jumat (03/01/2025). Pada acara ini hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang Aji Erlynawati, perwaki-lan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Baperida) Kota Bon-tang, pengurus Yayasan Pandu Golby, dan para penerima manfaat. Aji Erlynawati menyampaikan bantuan ini diharap dapat menjadi stimulus ekonomi penerima, sebagai upaya tanggung jawab negara. Ia pun mengapresiasi Yayasan Pandu Qolby dan relawan sosial yang membantu penyaluran bantuan kepada lansia. "Kita bersyukur penyerahan Bansos ini bisa terlaksana dengan baik," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya peran Baperida dalam memastikan data penerima bantuan te-pat sasaran melalui penggunaan teknologi administrasi geospasial sejak 2021.
PENAJAM - Dinas Sosial (Dinsos) Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada masyarakat disabilitas, khususnya yang mengalami kesu-litan karena kekurangan anggota tubuh seperti cacat kaki atau tangan. Kepala Dinsos (Kadinsos) PPU, Saidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah me-rencanakan pemberian bantuan kaki palsu bagi warga yang membutuhkan pada tahun 2025. Namun, Saidin menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk bantuan disabilitas pada 2025 masih terbatas. "Kami akan prioritaskan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami keku-rangan, seperti cacat kaki atau tangan. Untuk tahun depan, kami anggarkan hanya un-tuk lima orang dulu," ujarnya, Minggu (5/1) kemarin. Proses pemberian kaki palsu sendiri memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui serangkaian pengukuran yang tepat agar kaki palsu yang diberikan dapat digunakan dengan nyaman oleh penerima Saat ini, Dinsos PPU sudah memiliki data lengkap mengenai warga yang membutuhkan bantuan ini.
TANJUNG REDEB, TRIBUN – Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau bakal mengusahakan pembangunan rumah produksi cokelat yang rencananya dibangun di Kampung Suaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Alokasi Umum (DAK) Fisik. Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita mengatakan, pihaknya bakal berusaha mewujudkan hilirisasi produk cokelat di Kabupaten Berau, dengan membangun rumah produksi cokelat. Selain sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kakao, juga men-dorong pertumbuhan indutri lokal di Bumi Batiwakkal. “Iya benar, kami akan coba membangun rumah produksi cokelat di Kampung Suaran,” ucapnya kepada TribunKaltim.co, Minggu (5/1).
SAMARINDA, TRIBUN – Program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) dipasti-kan mulai dilaksanakan pada tahun ini. Sebelumnya, sejumlah daerah telah menguji coba program ini di berbagai sekolah. Kota Samarinda menjadi salah satu daerah yang turut menjalankan uji coba tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun telah menunjukkan keseriusannya untuk mendukung program MBG dengan mengalokasikan anggaran sebesar 6,5 persen dari APBD 2025. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie, ang-garan 6,5 persen dari APBD yang telah dialokasikan Pemkot Samarinda saat ini si-fatnya masih sebatas antisipasi. “Untuk finalisasinya belum, karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat. Saat uji coba, program ini langsung dijalankan oleh pemerintah pusat melalui TNI. Namun, ke depannya, pelaksanaan ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya. Novan juga menambahkan bahwa peran pemerintah daerah nantinya akan mencakup pendistribusian dan pengelolaan keuangan. Hanya saja, detail pelaksanaan tersebut be-lum dibahas secara menyeluruh.
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Noor-yanto menegaskan penyesuaian tarif air bersih yang saat ini dilakukan Perumdam Batiwakkal tidak pernah melibatkan wakil rakyat di DPRD Berau. Sehingga pada Senin (6/1/2025) besok, akan dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk menjadwalkan pemanggilan jajaran Direksi Perumdam Batiwakkal. Dirinya juga menilai, sebelum tarif benar-benar diterapkan di masyarakat, setidaknya bisa melakukan konsultasi bersama DPRD Berau, sehingga kedua pihak bisa mendiskusikan apa kepentingan dari penyesuaian tarif ini, untuk selanjutnya bisa diso-sialisasikan kepada masyarakat. “Pihak DPRD tidak pernah dilibatkan membahas masalah tarif PDAM. Harusnya Pe-rumdam Batiwakkal mengadakan pertemuan dahulu bersama kami, jangan tiba-tiba langsung dinaikkan,” tegasnya.
AWAL tahun 2025 dimulai Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar dengan memberikan bantuan peralatan latihan kepada atlet disabilitas serta Sekolah Sepak Bo-la (SSB). Bertempat di Kantor Dispora Kukar Kompleks Stadion Aji Imbut Tengga-rong Seberang, Jumat (3/1), penyerahan peralatan latihan disaksikan langsung oleh Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras serta Plt Ketua KONI Kukar Awang Sakti. Kadispora Kukar Ali Husni mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung semua kegiatan olahraga yang ada di Kukar. Tak hanya atlet normal, atlet disabilitas pun memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian. "Tidak ada perbedaan antara atlet normal dan disabilitas, semua akan kami bantu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kami," terang Ali Husni. Ali Husni berkomitmen, Dispora Kukar akan terus berkontribusi untuk pembinaan semua cabor. Untuk itu, dirinya mengingatkan agar cabor apapun yang membutuhkan bantuan peralatan latihan, agar segara mengirimkan proposal.
BONTANG - Proyek pembangunan Tugu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Jalan Sutan Syahrir, Kecamatan Bontang Selatan, mendapat sorotan tajam dari Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam. Proyek senilai Rp700 juta ini dinilai mengecewakan karena hasil akhirnya yang dianggap tidak memuaskan, mulai dari cat yang tidak merata hingga desain tugu yang dianggap membahayakan pengen-dara. "Sangat disayangkan kalau dikatakan sudah rampung, karena hasilnya masih jauh dari sempurna. Lihat saja catnya belang-belang," ungkap Andi Faiz k Sabtu (4/1) lalu. Menurut Andi Faiz, proyek ini mencerminkan lemahnya perencanaan dari dinas terkait. Ia tidak hanya menyoroti Tugu PKK tetapi juga menilai sejumlah proyek pem-bangunan lain di Kota Bontang kurang matang dalam perencanaan dan pelaksanaann-ya.
SAMARINDA – Dapur di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai beroperasi untuk menyiapkan makanan. SPPG merupakan unit pelaksana teknis pro-gram MBG di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN). Di antara SPPG yang mulai menyiapkan hidangan ada di Jalan RH Jaja Abdullah, Kabupaten Karawang. Kepala SPPG Karawang Afpriyanto mengatakan sudah siap menjalankan tugas. “Sekarang proses pemotongan bahan-bahan yang akan diolah,” katanya saat dihubungi kemarin (5/1) sore. Afpriyanto mengatakan, selepas Maghrib aktivitas di dapurnya semakin ramai. Puncaknya adalah kegiatan masak yang dilaksanakan sekitar pukul 01.00 atau 02.00. untuk hari pertama, menu yang disajikan adalah nasi, ayam semur, dan tahu krispi. Itu untuk pemenuhan protein hewani dan nabatinya. Kemudian, dilengkapi dengan tumis buncis, wortel, dan ditambah daun kelor.