Menampilkan 2026 data.
BALIKPAPAN – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan mengajukan adanya insentif bagi kader posyandu. Ini sekaligus mendukung upaya penurunan kasus stunting di Kota Minyak. Hal ini telah disampaikan Kepala DKK Balikpapan Alwiati kepada DPRD Balikpapan. Dia berharap, wakil rakyat juga memberi perhatian kepada kesejahteraan kader posyandu. “Bagaimana meningkatkan kapasitas kader, selama ini kader tidak ada honornya,” ucapnya. Padahal selama ini mereka bekerja di lapangan dan ujung tombak DKK Balikpapan yang berada langsung dengan masyarakat. Termasuk dalam hal penanganan kasus stunting. Kalaupun ada bantuan selama ini hanya diberikan dalam bentuk uang transportasi sebesar Rp50.000. Berbeda dengan RT yang memiliki dana operasional. “Kader selama ini benar-benar swadaya atau relawan saja,” katanya. DKK Balikpapan berharap, anggota dewan memperjuangkan dana insentif bagi kader posyandu. Sehingga ada anggaran khusus untuk mengoptimalkan peran kader.
TENGGARONG – Pulau Kumala memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri, sehingga menjadi destinasi wisata unggulan pada masanya. Bagaimana tidak, pulau seluas 76 hektare ini dulunya hanya lahan tidur dan semak belukar. Kemudian dikembangkan menjadi taman rekreasi yang dilengkapi banyak fasilitas. Sejak dibuka kembali tahun 2022, Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar terus meletakkan perhatian terhadap pulau ini. Mulai dari rehabilitasi pulau, hingga penambahan wahana seperti waterboom. Namun di tahun 2024 ini, komitmen menggairahkan kembali Pulau Kumala diperkuat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. Pada Jumat (4/10), Pemkab Kukar menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Kemenparekraf RI di Hotel Grand Elty Singgasana. Untuk membahas laporan akhir penyusunan rencana induk atau masterplan Daya Tarik Wisata (DTW) Pulau Kumala. Melibatkan pihak dari pemerintah, tenaga ahli wisata, hingga akademis.
SENDAWAR – Pemkab Kubar mengalokasikan anggaran sebesar Rp88 miliar untuk mendukung empat sektor utama pertanian. Yakni tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan penyuluhan. Sekretaris Dinas Pertanian Kubar Sukorilawan mengungkapkan, anggaran Rp88 miliar tersebut dialokasikan melalui APBD Kubar 2024. “Alokasi anggaran ini bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Pemkab Kubar mendukung petani dengan memberikan bantuan bibit, pupuk, dan penyuluhan demi menyukseskan program pertanian di Kutai Barat,” terangnya. Bantuan-bantuan yang diberikan tersebut meliputi bibit tanaman pangan seperti jagung, sayuran, dan palawija. Di sektor perkebunan, dinas telah mendistribusikan bibit karet dan kelapa sawit. “Sedangkan untuk sektor peternakan, bantuan berupa bibit sapi, kambing, babi, serta ayam buras dan ayam bukan ras juga telah diberikan,” ungkapnya, Jumat (4/10).
SAMARINDA – Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (DPUPR Pera) Kaltim Runandar melalui PPK Pembangunan Drainase Jalan MT Haryono Aditya mengatakan bahwa pembangunan ini akan berdampak pengurangan banjir di simpang empat tersebut. Drainase itu nantinya terkoneksi dengan drainase yang dibuat oleh Tim SDA Pemkot Samarinda di Jalan P Suryanata. “Pemprov Kaltim berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda untuk menuntaskan drainase Jalan P Suryanata dan terkoneksi dengan drainase di Jalan MT Haryono,” ucapnya, Jumat (4/10). Dia merinci dengan anggaran Rp2,1 miliar dari APBD 2024 Kaltim, pihaknya mampu membangun drainase dengan konstruksi beton sepanjang 100 meter, lebar 3 meter dan ketinggian/kedalaman 2,2 meter. Dengan metode precast setengah tinggi saluran, kemudian dilanjutkan pengecoran setempat untuk dinding dan plat atasnya dan dilengkapi besi penutup manhole yang akan dipasang setelahnya.
BONTANG – Rapat koordinasi internal di lingkup Pemkot Bontang langsung dipimpin oleh Pjs Wali Kota Bontang Munawar, Senin (30/9). Pada kesempatan ini, Munawar menyoroti terkait banyaknya program Bimtek yang terjadi. Berdasarkan pengamatan Kaltim Post dalam rapat tertutup itu, Munawar mengaku kaget dengan kondisi tersebut. “Di hari pertama kerja sebagai Pjs (Wali Kota), saya sudah disodorkan 10 telaah staf,” kata Munawar. Ia pun dengan lantang tidak akan membubuhkan tanda tangan terkait itu, jika telaah menyangkut output dari kegiatan itu tidak matang. Sebab anggaran sekitar Rp160 miliar digunakan untuk Bimtek. Apalagi pelaksanaan Bimtek dilakukan ke luar daerah. “Bontang saat ini sudah dikenal dengan Kota Bimtek oleh publik,” ucapnya. Ia pun akan melakukan evaluasi secara internal. Menurutnya, evaluasi menyasar adanya pengaturan ritme. Kegiatan pun tetap dapat dilakukan. Mengingat postur anggaran yang telah disetujui bersama. “Hanya harus melihat lagi kondisinya, sehingga tujuan Bimtek itu dapat tepat sasaran,” tutur dia.
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi Instruksi Bupati PPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait penetapan bukti elektronik, pada proses pengadaan barang/jasa. Hal itu menjadi syarat wajib verifikasi pembayaran, sekaligus transparansi penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah PPU (BKAD) bersama Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) bertempat di Aula Lantai III Kantor Setkab PPU. Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar saat membuka sosialisasi menyampaikan bahwa instruksi tersebut wajib dipahami setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena menjadi bagian dalam penilaian dan kepatuhan pelaporan keuangan daerah. “Sosialisasi bukti elektronik ini tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengendalian, kaitannya dengan pelaksaanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam APBD, baik APBD murni maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024,” ungkapnya Selasa (1/10/2024).
PENAJAM – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah mempersiapkan program revitalisasi Taman Bunga Rozeline dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung, terutama anak-anak. Kepala Disperkimtan PPU Riviana Noor menerangkan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU telah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024 untuk melakukan pembangunan pagar di sekitar kolam ikan yang menjadi salah satu daya tarik utama dari taman tersebut. “Langkah ini diambil untuk melindungi pengunjung dan memastikan keselamatan mereka, khususnya anak-anak yang bermain di area taman,” kata Pipin sapaan akrab Riviana Noor, Senin (30/9).
BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Heri Keswanto, mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk segera menyediakan kapal sekolah bagi pelajar yang tinggal di pulau-pulau sekitar Bontang, seperti Selangan, Tihi-Tihi, Melahing, dan Gusung. Menurut Heri, fasilitas ini penting untuk mengatasi masalah putus sekolah yang masih banyak terjadi di wilayah pesisir. Ketua Fraksii Gerindra DPRD Bontang ini menyatakan, pendidikan di kawasan tersebut memerlukan perhatian khusus agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat meningkat. “Saya banyak menerima keluhan dari orangtua di wilayah pesisir. Mereka kesulitan menyekolahkan anaknya di darat karena kendala ekonomi, terutama terkait biaya transportasi,” ungkap Heri saat ditemui Tribunkaltim, Selasa (1/9/2024).
UJOH BILANG, TRIBUN – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setkab) Mahakam Ulu (Mahulu), Kristina Tening, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam perencanaan anggaran yang berkualitas. Ia menyebutkan bahwa keterlambatan dalam menyelesaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bisa berdampak pada hasil yang kurang maksimal. Menurutnya, keterlambatan dalam menyelesaikan perencanaan anggaran sering kali membuat kualitas hasilnya tidak sesuai harapan. Kristina menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seharusnya memiliki komitmen bersama dalam menyelesaikan RKA dan DPA tepat waktu agar dapat disampaikan Ke Bapeda tanpa tergesa-gesa.
SENDAWAR – Penyalaan listrik di 11 kampung ini meliputi 9 kampung di Kecamatan Damai. Yakni Kampung Besiq, Bermai, Muara Niliq, Mantar, Muara Nyahing, Lumpat Dahuq, Kelian, Muara Tokong, dan Kampung Muara Bomboi. Dua kampung lainnya berada di Kecamatan Nyuatan, yaitu Kampung Intu Lingau dan Lakan Bilem. Bupati Kubar FX Yapan mengungkapkan, pembangunan jaringan listrik di Kubar sebelumnya terkendala minimnya infrastruktur. Karena itu, selama dua periode kepemimpinannya, Pemerintah Daerah (Pemda) fokus membangun jalan dan jembatan ke seluruh kecamatan dan kampung. Menurutnya, saat ini 70 persen desa (kampung) sudah terkoneksi dengan jalan dan jembatan yang berstatus jalan mantap. Sehingga PLN bisa masuk karena akses jalan sudah bagus. “Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan listrik untuk kebutuhan produktif guna meningkatkan perekonomian,” harapnya.