Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA - Tim Bidang Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda terus melengkapi berkas persyaratan warga penerima ganti rugi. Khususnya di bantaran sungai Karang Mumus (SKM) Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir. Terkini, tersisa 17 orang warga belum menerima ganti rugi dari total 42 orang terdampak tahun ini. Kabid Pertanahan DPUPR Samarinda Ananta Diro Nurba mengatakan pihaknya masih menunggu beberapa warga yang belum mengumpulkan berkas administrasi. Namun dia menegaskan secara prinsip seluruh warga terdampak, menyetujui atas hasil penilaian Tim appraisal. “Bagi yang belum akan ditindaklanjuti secepatnya. Kekurangan hanya administrasi saja,” ucapnya, Jumat (1/11).
BONTANG – Progres pembangunan Tugu PKK di simpang empat Tanjung Laut mencapai 50 persen. Hal itu diungkapkan Kabid Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Robysai Manassa Malisa. Ia menuturkan, saat ini pengerjaan masih pada proses pembuatan dudukan ornamen. “Kalau progres terbesar yakni pada ornamennya. Sekarang masih dalam proses percetakan,” tuturnya. Meski begitu, ia tidak menyebut secara rinci waktu pemasangan ornamen tersebut. Diketahui, tugu ini nantinya dapat dilihat dari tiga sisi. Bagian bawah memiliki ornamen mandau atau senjata tajam sejenis pedang yang berasal dari kebudayaan Dayak, Kaltim.
Balikpapan – Pasalnya, menjelang akhir tahun anggaran ini, pembangunannya masih mendapat protes dari warga sekitar lantaran kerap terjadi gangguan. Kepala DKK Balikpapan Alwiyati mengatakan, warga merasa terganggu akibat getaran saat proses pemancangan tiang bangunan RS. Warga mengeluhkan adanya getaran yang dirasakan pada rumah dan jembatan di sekitar lokasi pembangunan. "Akibat protes warga ini, terpaksa pekerjaan fisik rumah sakit dihentikan untuk sementara," ujarnya Kamis (31/10/2024). Diakuinya, DKK Balikpapan dalam pembangunan ini sudah menganggarkan dana sebesar Rp125 miliar, di mana rencana anggaran tersebut akan dibangun RS Tipe C di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat.
BALIKPAPAN, TRIBUN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan kembali mengingatkan batasan maksimal penggunaan dana kampanye bagi setiap pasangan calon (Paslon) kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan KPU RI, jumlah dana kampanye dibatasi hingga Rp131 miliar untuk setiap Paslon yang maju dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan. Ketua KPU Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, menjelaskan bahwa penetapan ini sesuai dengan regulasi yang berlaku di tingkat nasional dan merupakan langkah untuk memastikan jalannya kampanye yang adil serta transparan.
TANJUNG REDEB - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talisayan yang kini terakreditasi D, didorong Pemkab Berau untuk segera menjadi rumah sakit yang dapat mengelola keuangan secara mandiri atau Badan Usaha Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dianggap sebagai cara yang visioner untuk memberikan keleluasaan bagi rumah sakit di pesisir selatan Berau tersebut dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang berada jauh dari kawasan perkotaan.
TANJUNG REDEB - Realisasi Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Berau kembali ditambah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024. Kali ini sebanyak 29 RLH bakal disalurkan di 3 lokasi. Pranata Izin Tinggal Disperkim Berau, Yulius, menyebut tiga kampung tersebut yakni Kampung Sei Bebanir Bangun sebanyak 9 unit, Trans Sambaliung sebanyak 10 unit, dan Merancang Ilir sebanyak 10 unit. Adapun rehab yang dilakukan merupakan rehab biasa tanpa makan cuci kakus (MCK). Dengan anggaran sebanyak Rp20 juta per RTH. Rinciannya sama seperti APBD Murni, yakni Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta upah tukang.
BALIKPAPAN – Setelah eksekusi lahan berakhir pada Juli 2024, kontraktor seharusnya langsung memulai pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Kecamatan Balikpapan Barat. Namun dalam satu dua bulan ini, pekerjaan masih dalam tahap land clearing atau pembersihan lahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Alwiati mengatakan, kontraktor melakukan land clearing dan penimbunan tanah untuk menaikan level ketinggian lahan. Kemudian perlu pembersihan area di belakang lahan rumah sakit. Land clearing ini sudah masuk area laut. “Kami mau memindahkan perahu-perahu nelayan yang masih ada di situ karena alat berat atau material nanti lewat belakang langsung,” katanya. Sehingga proses angkut muat barang tidak melalui jalur darat. Namun kendala saat ini, pembangunan rumah sakit masih menunggu material datang. Seperti diketahui sebagian besar material berasal dari luar Kota Balikpapan. “Beton masih dalam perjalanan dari Surabaya. Jadi harus nunggu materialnya datang,” tuturnya. Dia mengakui, tak sedikit kontraktor yang kesulitan untuk mencari material. Apalagi produksi material cukup lama.
BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan mulai membuka pendaftaran online dan pemeriksaan kendaraan Angkutan Kota (Angkot). Khususnya untuk pemeriksaan kir dan trayek. Terpantau beberapa orang yang sudah mendaftar online. Kepala Dishub Adwar Skenda Putra mengatakan, saat ini pendaftaran kir sudah bersifat online. Adapun jadwal pemeriksaan kir dan trayek dilakukan pada Jumat dan Sabtu. “Jadi satu trayek semua kita dorong dan bagi jadwal ke ketua trayek untuk melakukan kir,” ungkapnya. Edo, sapaan akrabnya menjelaskan, jika hasil uji kir terbukti layak, Dishub akan menerbitkan izin trayek. Serta pemberian bantuan seragam bagi para sopir Angkot. Selain itu, Dishub Balikpapan bersiap melakukan uji coba trayek feeder. Ini untuk mendukung keberadaan transportasi masal dengan sistem Buy The Service (BTS) yang diberikan Kementerian Perhubungan.
TANJUNG REDEB – Saat ini telah dilakukan sosialisasi pemantapan penetapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD RSUD Pratama Talisayan. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menyampaikan keinginan untuk segera mengubah status RSUD Pratama Talisayan menjadi BLUD. Terlebih, baru ada satu BLUD di Kabupaten Berau, yakni RSUD dr. Abdul Rivai. BLUD dinilai penting untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, supaya mudah dari sisi administrasi, penganggaran, dan dari sisi pengelolaan keuangannya. Sebab seluruhnya akan menjadi tanggung direktur. “Jarak RSUD Pratama Talisayan yang cukup jauh dari perkotaan diharapkan menjadi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di wilayah pesisir,” ungkapnya.
BONTANG – Sejumlah pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Bontang terus berjalan. Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengingatkan untuk selalu melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan pembangunan fisik yang berlangsung. “Sudah seharusnya OPD yang berkontrak dengan penyelenggara rutin memantau (pekerjaan),” katanya. Ia mengungkapkan apabila terdapat pengerjaan yang tidak sesuai dengan progres yang ditetapkan, OPD terkait harus memberikan teguran dan peringatan. Hal itu agar semua pihak menyadari tanggung jawab akan pekerjaan yang dilaksanakan. Apalagi, setiap kegiatan telah diatur dengan jelas dalam kontrak. Termasuk soal durasi waktu pengerjaan. Diketahui, saat ini pemerintah tengah masif dalam pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan gedung rumah kreasi milenial (RKM), gedung Baznas, kantor PKK, hingga kantor Bawaslu. Keempat gedung ini dibangun di area lapangan HOP 1, dekat Kantor Lurah Satimpo.