Menampilkan 2026 data.
UJOH BILANG, TRIBUN – Inspektur Inspektorat Mahakam Ulu (Mahulu), Budi Gunarjo Ompusunggu, mengakui adanya penyelewengan anggaran di tiga kampung, yaitu Kampung Long Apari, Long Lunuk Baru, dan Long Hurai. Permasalahan ini terungkap setelah pihak Inspektorat melakukan auditi mendalam, khususnya di Kampung Long Hurai, sementara audit di dua kampung lainnya akan menyusul. “Yang sudah kami audit itu Kampung Long Hurai bersama Tipikor dari Polres. Kalau nominal angkanya saya tidak hafal ya,” katanya saat ditemui awak media. Audit ini turut melibatkan Tim Tipikor dari Polres Mahulu, dengan fokus anggaran tahun 2020/2021, baik dari APBD Mahulu maupun APBN. Dari hasil audit sementara, pihak aparatur kampung bersedia mengembalikan anggaran yang diselewengkan ke kas daerah. Namun, ia belum merinci nominal anggaran yang disalahgunakan. “Mereka siap untuk mengembalikan,” ucapnya.
SAMARINDA – Terpantau sejumlah spanduk bertuliskan ancaman menutup jalan terpasang di beberapa titik jalan, salah satunya depan alat pemberi isyarat lalu lintas simpang empat Jalan P Suryanata menuju Jalan Nusyirwan Ismail, Selasa (1/10). Imbas belum tuntasnya pembayaran ganti rugi terhadap sejumlah lahan warga yang dipakai pemerintah untuk membangun akses tersebut medio 2013 lalu. Pada 2023 lalu, Pemprov Kaltim sempat menyerahkan ganti rugi kepada beberapa warga yang memiliki hak atas tanah di akses jalan lingkar tersebut. Namun, rupanya belum tuntas. Kabid Bina Marga DPUPR Pera Kaltim Hariadi Purwatmoko mengaku sudah mengetahui adanya spanduk tersebut. Dari pembayaran yang telah dilakukan 2023 lalu, masih ada sejumlah warga yang belum tuntas. “Masih ada sisa lokasi yang berkasnya belum atau telat masuk ke kami, waktu itu,” ungkapnya, Selasa (1/10). Pada tahap pertama, memang hanya warga yang berkasnya lengkap yang dapat diproses, sehingga bagi berkas warga yang menyusul dimasukkan tahap kedua. Merujuk data yang dihimpun, total bidang tanah yang belum diberi ganti rugi 68 bidang, dengan luas 6,7 hektar. “Waktu itu belum bisa kami proses untuk pengadaan tanahnya,” tegasnya.
SAMARINDA – Ketua Sementara DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri memimpin rapat paripurna dengan dua agenda utama, yakni Nota Penjelasan Wali Kota terhadap Raperda APBD 2025 dan penetapan APBD Perubahan 2024. Alwi mengatakan, sebelumnya Raperda ini sudah melalui pembahasan yang intensif. Mulai dari rapat antara Banggar DPRD Balikpapan, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), dan OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan. Lalu tertuang dalam kesepakatan KUA PPAS. Teranyar pembahasan Raperda berlanjut dengan Rapat Paripurna Nota Penjelasan Wali Kota Selasa (1/10). Namun tahapan masih panjang. Setelah ini setiap Fraksii akan melihat secara rinci dan memberikan pemandangan umum. “Ini termasuk saran, masukan, dan rekomendasi kepada Pemkot Balikpapan guna memperbaiki kinerja,” katanya. Selanjutnya Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.
UJOH BILANG – Ketua Sementara DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 tetap akan disahkan. Namun, pengesahan tersebut mengalami penundaan karena beberapa pertimbangan penting. Saat dikonfirmasi, Devung menyampaikan bahwa salah satu alasan utama penundaan ini adalah terkait waktu penerimaan surat dari Bupati Mahulu. “Surat dari Bupati tertanggal 6 September, tapi baru kami terima pada tanggal 17 September. Saat surat diterima, saya sedang berada di Long Pakaq atau Kecamatan Long Pahangai,” jelasnya, Minggu (29/9).
SAMARINDA, TRIBUN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat terjadi kenaikan signifikan untuk jumlah kendaraan bermotor baru sepanjang 2024 ini. Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, menyebutkan penambahan kendaraan baru mengalami peningkatan hingga 100 persen yang didorong oleh adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). “Penduduk kita ada 4 juta lebih dan dari data kita, saat ini kendaraan bermotor sudah berjumlah 3,2 juta,” beber Ismiati saat dikonfirmasi. Bahkan ungkapnya, Kaltim mengalami surplus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) karena banyaknya kendaraan baru di 2024. “Capaian kita sudah 71 persen dari target Rp1,5 triliun. Jadi memang surplusi,” ungkapnya.
Tenggarong - Bupati Kukar, Edi Damansyah menyerahkan bantuan pangan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2024 Termin I untuk wilayah Kecamatan Tenggarong, di halaman Kantor Kecamatan Tenggarong, akhir pekan tadi. “Pemkab Kutai Kartanegara terus berupaya menekan angka kemiskinan di 2024 agar turun sebesar 0,11 persen menjadi 7,5 persen dibanding tahun 2023 yang lalu sebesar 7,61 persen,” kata bupati Edi Damansyah Menurutnya dari sisi program, Kukar menargetkan untuk menuntaskan kinerja Pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) semestinya diselesaikan di tahun 2026, dipercepat menjadi tahun 2024. Pengentasan kemiskinan kata Edi, menjadi program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersamaan dengan upaya menanggulangi stunting, pengendalian inflasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan struktur jalan, dan 23 program dedikasi ‘Kukar Idaman’.
PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) di Aula Kantor Bupati PPU, Rabu (25/9). Rapat ini bertujuan mendorong perangkat desa agar segera mengatasi kendala teknis dalam pencairan dana desa tahap kedua. Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati menyatakan, pihaknya siap mendampingi desa-desa dalam rangka percepatan pencairan dana desa tahap dua. “Usai rapat evaluasi ini, diharapkan desa dapat segera melakukan percepatan dalam melengkapi persyaratan pencairan ADD,” ujarnya usai kegiatan. “Total ada 16 desa yang belum menyelesaikan pencairan dana desa tahap kedua. Yakni, tujuh desa di Kecamatan Babulu, tujuh desa di Kecamatan Sepaku, serta masing-masing satu desa dari Kecamatan Penajam dan Kecamatan Waru,” sambungnya.
KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Unsur pimpinan definitif DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah terbentuk. Lembaga legislatif tersebut dipimpin Raup Muin dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sebagai pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024. Dia didampingi Wakil Ketua I Syahrudin M Noor dan Wakil ketua II Andi Muhammad Yusuf. Penetapan ini dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD PPU, dengan agenda Pengucapan Sumpah atau Janji Pimpinan DPRD Kabupaten PPU, Masa Jabatan 2024-2029, di Gedung Paripurna DPRD PPU, Senin (30/9/2024). Tampak hadir dalam agenda itu, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten PPU, Muhammad Zainal Arifin, bersama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat PPU.
TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau Ahmad Rifai mendukung penuh penggunaan dana darurat kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kampung Suaran. Ia mengatakan, dalam setiap anggaran, eksekutif dan legislatif selalu sepakat untuk menyediakan dana darurat atau Biaya Tidak Terduga (BTT). “Memang dalam setiap tahapan anggaran kita selalu ada namanya dana untuk belanja tak terduga, harus kita siapkan,” ujarnya. “Hal seperti ini kita dukung penuh sama seperti Pjs Bupati Berau yang ada sekarang bisa mengambil kebijakan itu, karena anggarannya sudah ada,” sambungnya. Politisi senior dari PPP tersebut juga mendukung adanya penggunaan dana darurat tersebut. Karena banjir di Kampung Suaran memang tidak terduga. “Kita mendukung penuh, untuk masyarakat. Memang kondisi ini tidak terduga, banjir di Suaran itu, masyarakat butuh bantuan,” jelasnya.
Samarinda – Pernyataan itu ditegaskan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim Agus Hari Kesuma (AHK) saat memberi arahan dalam pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) KONI Kaltim di Hotel Mercure, Jalan Mulawarman, Samarinda, Sabtu (24/2). Uang yang dimaksud AHK adalah bonus untuk para atlet peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumatra Utara (Sumut) nanti. Untuk diketahui, KONI Kaltim mengusulkan ke Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik agar para peraih medali emas di PON 2024 bisa diganjar Rp300 juta. Pernyataan tersebut sontak disambut tepuk tangan dan sorak-sorai meriah para hadirin yang terdiri dari pengurus KONI Kaltim, perwakilan pengurus KONI kabupaten/kota, delegasi pengurus provinsi (pengprov) cabang olahraga (cabor), dan badan fungsional. Ya, mereka seolah mengamini apa yang disampaikan pria yang akrab disapa Agus tersebut.