Menampilkan 2084 data.
BONTANG, KALTIMPOST - Mantan Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera Yudi Lesmana menjalani sidang perdana, Kamis (31/10/2024) di Pengadilan Tipikor Samarinda. Pada sidang ini, majelis hakim mengagendakan pembacaan dakwaan. Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Otong Hendra Rahayu mengatakan terdakwa diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. “Itu merupakan dakwaan primer,” kata Hendra.
Publik dikejutkan dengan pernyataan Paslon Nomor Urut 01 Agus Wahyudi (AW) yang mengungkapkan biaya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai naik menjadi 300 persen. Pernyataan itu diungkapkannya dalam Debat Pilkada jilid 1, yang berlangsung pada Sabtu 26 Oktober lalu yang disiarkan langsung oleh salah satu saluran TV Nasional. "Ada yang tak disampaikan kepada publik terkait keterbukaan informasi publik, bahwa tarif biaya RSUD Abdul Rivai naik menjadi 300 persen" ungkap AW saat menanggapi Paslon 02 terkait keterbukaan informasi publik.
TANJUNG REDEB – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan TPI Tanjung Batu, Ridho, menjelaskan jembatan tersebut dilebarkan menjadi 4 meter dari semula yang hanya 2 meter. Adapun panjang jembatan 622,30 meter. “Kami melebarkan jembatan pada sisi kanannya yang ditambah dua meter,” bebernya. Diakuinya, saat peresmian TPI Tanjung Batu pada Februari lalu, kondisi jembatan yang sudah ada masih 2 meter. Pihaknya menilai harus dilebarkan agar memudahkan para nelayan. Selain jembatan, jalan di sekeliling TPI tersebut juga belum ditingkatkan. “Tapi sekarang progresnya sudah 100 persen semua, baik itu pelebaran jembatan dan peningkatan jalan di sekeliling TPI,” tegasnya. Dalam pemanfaatannya, lanjut Ridho, pembangunan jembatan tersebut berfungsi sebagai akses bagi para nelayan dari jalur laut menuju TPI. Termasuk sebagai tempat membongkar ikan dari kapal-kapal nelayan yang berlabuh. “Anggaran yang digunakan berasal dari APBD 2024, dengan kontrak kerja yang berakhir pada September lalu,” paparnya.
BALIKPAPAN – Angin segar berembus untuk atlet difabel Balikpapan. Usai berjuang di Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) Kaltim IV/2023, para peraih medali di multi ajang tersebut mendapat hasil dari jerih payah mereka. Pasalnya, Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Balikpapan bakal membagikan bonus bagi para atlet yang berkontribusi di Peparprov. Tak tanggung-tanggung, total Rp8,7 miliar anggaran dialokasikan. Yang bakal dibagikan kepada 235 atlet dan pelatih dari 13 cabang olahraga (cabor).
SAMARINDA - Kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Maluhu) terus menjadi perhatian serius. Akses jalan di wilayah tersebut masih sangat memprihatinkan dan dianggap sebagai masalah jangka panjang yang membutuhkan solusi nyata. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel menyoroti pentingnya perbaikan jalan, terutama di jalur Samarinda-Kubar-Mahulu. Menurutnya, penanganan perbaikan jalan harus segera dilakukan dengan mempertimbangkan klasifikasi jalan yang ada. "Akses jalan di Samarinda-Kubar-Mahulu memang masih menjadi masalah yang harus segera ditangani. Namun, perlu dipahami bahwa penanganannya terbagi berdasarkan klasifikasi jalan," jelas Ekti pada, Senin (28/10/2024).
SENDAWAR - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Barat akan memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Kutai Barat. Gedung BLK bertingkat dua yang beralamat di Kampung Keay Kecamatan Damai Kutai. Dari pantauan Kaltimpost di lapangan, area sekitar gedung BLK nampak dibersihkan menggunakan alat berat, dan beberapa pekerja nampak sedang membakar tumbuh-tumbuhan yang sudah kering sisa dibersihkan menggunakan alat berat. Plt. Kepala Disnakertrans Kubar, Agustinus Dalung mengungkapkan gedung berarsitektur modern tersebut akan digunakan untuk pelatihan. "Pelatihan merias wajah atau salon kecantikan," ungkapnya kepada Kaltimpost, Jumat ( 1/11/2024).
Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BPOD) menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Khususnya bagi pemilik lahan yang terdampak oleh proyek pembangunan. Pengadaan tanah merupakan proses penyediaan lahan dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Serta bertujuan untuk mendukung pembangunan demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat. Sembari tetap melindungi kepentingan hukum pemilik hak atas tanah tersebut.
BALIKPAPAN - Meski menjadi destinasi wisata belanja cenderamata di Kota Balikpapan, pembenahan Pasar Inpres Kebun Sayur belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Sehingga pedagang maupun pembeli harus bertahan dengan bangunan lawas. Dinas Perdagangan menunggu kejelasan kerja sama dalam pengelolaan Pasar Inpres. Seperti diketahui, ada perjanjian build operate transfer (BOT) antara Pemkot Balikpapan dengan PT Guser Mitra Sejahtera. Berdasarkan kerja sama tersebut, seharusnya pembangunan Plaza BunSay satu kontrak dengan Pasar Inpres. Kenyataannya PT Guser hanya membangun Plaza BunSay. Sementara Pasar Inpres ditinggalkan
SAMARINDA - Tim Bidang Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda terus melengkapi berkas persyaratan warga penerima ganti rugi. Khususnya di bantaran sungai Karang Mumus (SKM) Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir. Terkini, tersisa 17 orang warga belum menerima ganti rugi dari total 42 orang terdampak tahun ini. Kabid Pertanahan DPUPR Samarinda Ananta Diro Nurba mengatakan pihaknya masih menunggu beberapa warga yang belum mengumpulkan berkas administrasi. Namun dia menegaskan secara prinsip seluruh warga terdampak, menyetujui atas hasil penilaian Tim appraisal. “Bagi yang belum akan ditindaklanjuti secepatnya. Kekurangan hanya administrasi saja,” ucapnya, Jumat (1/11).
BONTANG – Progres pembangunan Tugu PKK di simpang empat Tanjung Laut mencapai 50 persen. Hal itu diungkapkan Kabid Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Robysai Manassa Malisa. Ia menuturkan, saat ini pengerjaan masih pada proses pembuatan dudukan ornamen. “Kalau progres terbesar yakni pada ornamennya. Sekarang masih dalam proses percetakan,” tuturnya. Meski begitu, ia tidak menyebut secara rinci waktu pemasangan ornamen tersebut. Diketahui, tugu ini nantinya dapat dilihat dari tiga sisi. Bagian bawah memiliki ornamen mandau atau senjata tajam sejenis pedang yang berasal dari kebudayaan Dayak, Kaltim.