Menampilkan 2026 data.
PENAJAM – Komitmen dalam penanganan pengangguran terbuka, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) telah melakukan percepatan dengan meluaskan sasaran angkatan kerja. Untuk dilatih kompetensi dan keterampilan agar mampu terserap ke dunia kerja. Hal itu dipaparkan Pj Bupati PPU Makmur Marbun dalam Apresiasi Pejabat Kepala Daerah Tahun 2024. Makmur Marbun berhasil membawa Pemkab PPU meraih penghargaan Kategori Kesejahteraan Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Majalah Tempo Media Group belum lama ini. Menanggapi hal itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU Nicko Herlambang menyampaikan, selain intervensi program terkait dengan masalah kemiskinan ekstrem, dalam paparan finalis, Pj Bupati PPU Makmur Marbun juga menyampaikan indikator terkait pengangguran di PPU.
SAMARINDA – Belum lama Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menetapkan area perbelanjaan Citra Niaga sebagai kawasan parkir zona A. Biaya parkir untuk kendaraan roda empat sebesar Rp7 ribu, sementara motor Rp5 ribu. Namun, kendaraan yang selama ini memarkir di tepi jalan umum (TJU) di area tersebut didominasi dari pemilik toko, bukan konsumen. Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan, beberapa Juru Parkir (Jukir) yang beraktivitas di sepanjang jalan area Citra Niaga telah diminta sejumlah penjelasan. Hasilnya, sebagian besar kendaraan pemilik toko yang diparkir di tepi jalan umum tersebut. "Tapi sejatinya walaupun itu pemilik toko, tetap membayar retribusi. Sebab, ruang ini milik pemerintah yang dikenakan retribusi," ucapnya, Selasa (3/9) sore.
PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) menggelar pengukuhan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan audiensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur, di aula lantai III Kantor Bupati PPU. Dalam sambutannya Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan pembangunan daerah khususnya wilayah Kabupaten PPU yang terus dilakukan secara berkelanjutan, memerlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak. Salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah melalui akses keuangan yang memadai.
SANGATTA – Komitmen Pemkab Kutai Timur (Kutim) dalam meningkatkan pelayanan hukum di wilayahnya kian terlihat nyata. Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman, memastikan bahwa pembangunan gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutim akan rampung pada tahun ini. Janji tersebut menjadi penegasan dari tanggung jawab besar yang diembannya dalam memajukan sektor hukum di daerah Kutim. Dalam acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kutim, Sabtu (30/8) malam, yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Romlan Robin menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada penggantinya, Ropean Saragih. Momentum ini dimanfaatkan oleh Bupati Ardiansyah untuk menyampaikan apresiasi serta menegaskan kembali komitmen pembangunan gedung baru Kejari.
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menerbitkan penetapan 10 paket strategis melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Berau Nomor 600 Tahun 2023. SK tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Daerah pada 2024. Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said menyebut, penetapan 10 proyek yang masuk dalam kategori strategis ini berdasarkan usulan atau rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi ini dibuat, karena amanah mereka (KPK),” ujarnya Selasa (3/9). Sehingga, Pemkab Berau perlu menetapkan 10 proyek strategis yang saat ini dilaksanakan. Ke-10 proyek tersebut adalah, penanganan Jalan Pelabuhan Mantaritip berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik senilai Rp14 miliar, lanjutan pembangunan turap RT 6 Gunung Tabur senilai Rp33,5 miliar, lanjutan pembangunan turap Sambaliung senilai Rp33,5 miliar.
BONTANG, TRIBUN – Pengadilan Negeri Bontang menerima 13 gugatan perdata umum yang dilayangkan sejumlah pihak terkait dugaan kerugian dalam kontrak kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dari informasi yang dihimpun Tribunkaltim.co dan berdasarkan data di laman resmi PN Bontang, 13 gugatan itu terdaftar dalam dua klaster waktu. Pada Juli 2024 misalnya, ada 7 gugatan perorangan yang masuk ke PN Bontang dengan Dinas PUPR. Kemudian di Agustus menyusul 6 perusahaan yang melayangkan gugatan. Total kerugian dari pihak yang berperkara ini mencapai Rp130,5 miliar.
SAMARINDA – Pemkab Kutai Timur (Kutim) berkomitmen mendukung penuh kiprah putra-putri terbaiknya. Itu dia tunjukkan ketika delegasi Kutim ambil bagian membela Kaltim di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara. Bentuk perhatian pertama, mereka sampaikan melalui KONI Kutim. Para Patriot olahraga Kutim yang berjumlah 67 orang di kontingen Kaltim, mendapat uang saku tambahan. Selain itu, selama menjalani Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) KONI Kaltim, mereka juga mendapat uang saku tambahan. Teranyar, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan siap memberi ganjaran bonus kepada para atlet Kutim yang bisa berprestasi di PON 2024. “Untuk peraih medali emas, kami siapkan bonus Rp150 juta,” jelas dia, saat ditemui awak media, Senin (2/9).
SANGATTA, TRIBUN – Kebakaran Pasar Sangkulirang yang terjadi pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu menyebabkan 408 kios pasar hingga sebagian dermaga hangus terbakar. Dermaga Pasar Sangkulirang yang memiliki ukuran panjang 150 meter dan lebar 8 meter itu dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur. Oleh sebab itu, saat mengawal kunjungan Bupati ke lokasi pasca kebakaran, Kasi Lalu Lintas Dishub Kutim, Zulkarnain sempat ditanya soal dermaga tersebut. "Dermaga Pasar Sangkulirang itu milik Dishub Kutim, pembangunan menggunakan APBD Tahun 2009," ujar Zul, sapaannya saat dikonfirmasi oleh Tribunkaltim.co.
UJOH BILANG, TRIBUN – Proyek pemasangan lampu jalan di area Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakanm Ulu (Mahulu) menghadapi tantangan dalam hal waktu pelaksanaan. Toni, seorang pekerja yang terlibat dalam proyek ini, mengungkapkan bahwa meskipun kontrak resminya cukup panjang, pihak pekerja menargetkan penyelesaian dalam waktu yang lebih singkat. “Bulan 6 memang kontraknya panjang, tapi bagi kami pekerja, lebih cepat lebih baik. Kami menargetkan hanya dua bulan untuk menyelesaikan pekerjaan ini,” ujar Toni saat ditanya mengenai jadwal proyek tersebut, Senin (2/9).
BONTANG, TRIBUN – Rencana Pemerintah Kota Bontang menambah jaringan gas gratis tahun depan mendapat lampu hijau dari Pemerintah Pusat. Kabag Perekonomian dan SDA Setkot Bontang Moch Arif Rochman menjelaskan, rencana Pemkot Bontang selaras dengan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang juga berkepentingan menjalankan program pemasangan Jargas gratis pada 2025 mendatang. Ia pun optimistis realisasi Jargas gratis sebut terlaksana sesuai dengan rencana. “Kami (Pemkot) diminta mendetailkan usulan Jargas ini,” Arif saat dihubungi, Senin (2/9/2024).