Menampilkan 2026 data.
PENAJAM – Proyek ambisius yang melewati tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Sei Parit-Kelurahan Nipahnipah-Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan menjadi akses vital menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Kota Balikpapan dan sekitarnya. Hal ini bisa terjadi apabila pembangunan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan dapat segera diwujudkan. Karena, rencana pembangunan jembatan tol itu dari sisi PPU dimulai dari titik tepi pantai di Kelurahan Nipahnipah, dan sisi Kota Balikpapan di Pantai Melawai. Anggota DPRD PPU, Sariman, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan proyek ini.
BALIKPAPAN – Tahun ini Disdikbud Balikpapan tengah membangun dua SMP sekaligus. Lokasi pertama di eks Lapangan Tenis Manuntung yang digunakan untuk warga Balikpapan Tengah. Kemudian SMP di Balikpapan Timur. Kepala Disdikbud Irfan Taufik mengatakan, pembangunan sekolah di Balikpapan Tengah untuk bisa menampung anak-anak di wilayah tersebut. Selama ini masih kekurangan fasilitas pendidikan. “Kami bangun dalam rangka menampung peserta didik di tengah. Walau berada di area perbatasan dengan Balikpapan Kota,” katanya. Sehingga saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) mendatang, daya tampung SMP di Balikpapan Tengah bertambah.
BONTANG – Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Otong Hendra Rahayu mengatakan, pihaknya telah melakukan penyitaan aset terhadap kasus dugaan mafia tanah Bandara Perintis Bontang Lestari. Kegiatan tersebut dilakukan pekan lalu. “Kami tim JPU sudah ekspose dan akan P-21. Selanjutnya tahap dua akan dilakukan di Lapas Samarinda. Karena tersangka ditahan di lapas tersebut atas perkara lain,” kata Hendra. Menurutnya, sesuai surat laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan ditujukan ke Pengadilan Negeri Bontang. Bernomor B-1232 tanggal 26 Agustus 2024. Berupa sertifikat tanah seluas 1.471 meter persegi. Lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta Gang Bejawa Nomor 96, Gunung Telihan. “Dokumen aset tersebut milik istri tersangka berinisial SW,” ucapnya.
SAMARINDA – Kawasan parkir tepi jalan umum (TJU) di area perbelanjaan Citra Niaga, Kecamatan Samarinda Kota, ditetapkan masuk zona A. Pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menerapkan biaya Rp5 ribu untuk motor dan Rp7 ribu untuk mobil. Hal ini mengacu Perda Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Saat ini OPD tersebut masih mensosialisasikan aturan baru sedangkan pemberlakuannya masih menunggu keputusan terbaru. Kabid Lalu Lintas Jalan (LLJ) Dishub Samarinda Didi Zulyani menerangkan, pihaknya tengah sosialisasi pemberlakukan atas penetapan kawasan Citra Niaga sebagai area parkir Zona A. Bahwa zona tersebut meliputi lokasi kegiatan atau event, layanan VIP, lokasi strategis, dekat serta aman dan nyaman bagi kendaraan, serta lokasi parkir mandiri atau kantong khusus parkir dekat pusat keramaian. “Sementara yang ditetapkan baru Citra Niaga. Itu juga masih tahap sosialisasi,” ucapnya, Minggu (1/9).
TENGGARONG – Pengendalian inflasi di Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Agar selalu terkendali, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono pekan lalu diundang untuk mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi di Jakarta. Rakospusda ini melibatkan 15 Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota terpilih. Sunggono menyatakan Pemkab Kukar merupakan salah satu dari tujuh kabupaten yang diundang untuk acara ini. Dalam Rakorpusda tersebut, dibahas penanganan inflasi di daerah yang harus memperhatikan lima kunci utama untuk menjaga inflasi tetap terkendali.
PENAJAM - Proyek ini berdasarkan dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU, sudah berusia lima belas tahun, terhitung sejak 2009 dan September 2024 ini. Meskipun, berdasarkan keterangan yang diperoleh media ini, proyek ini terus dilanjukan dengan kontrak-kontrak yang diperbarui, dan pengerjaan dilakukan bertahap. Panjang jalan ini direncanakan 12 kilometer. Tidak pelak, proyek ini mendapatkan berbagai sorotan dari masyarakat. Di antaranya dari kalangan pengusaha yang disuarakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) PPU, Salehuddin Muin.
PENAJAM – Konsorsium saat ini telah menyiapkan seluruh data yang diperlukan untuk dijadikan dasar bagi pemerintah pusat, yang diharapkan sebagai kajian teknis untuk kelanjutan pembangunan jembatan tersebut. “Untuk itu, kami terbuka saja apabila seluruh data tentang rencana pembangunan jembatan ini dijadikan bahan review oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk dijadikan pertimbangan membangun jembatan ini,” kata Nicko Herlambang, anggota konsorsium representasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, Minggu (18/8). Rencana pembangunan jembatan pendekat jarak regional Kalimantan itu sebelumnya telah dibatalkan oleh Menteri PUPR, Mochamad Basuki Hadimoeljono pada November 2019.
BONTANG – Pengerjaan proyek perbaikan Jalan Cipto Mangkusumo mendapat atensi dari anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal. Dia menyoroti lambannya progres pengerjaan gorong-gorong tersebut. Sementara jalur itu dinilai merupakan jalan utama yang banyak dilalui pengendara. Dikatakan, setiap melintas di Jalan Cipto Mangunkusumo, politikus yang berdomisili di Selambai, Loktuan tersebut tak mendapati adanya aktivitas pengerjaan proyek itu. “Banyak proyek saya lihat tidak bergerak atau macet. Salah satunya jalan tembus (Jalan Cipto Mangunkusumo). Ini ‘kan sudah masuk bulan delapan, artinya sisa dua bulan lagi proyek harus selesai,” sambungnya. Melihat itu, Faisal pun mendesak Pemkot Bontang agar segera menindaklanjuti dan meminta pengerjaan dipercepat. Diketahui progres pengerjaan Jalan Cipto Mangunkusumo baru mencapai 31 persen. “Lebih dikebut lagi biar cepat selesai,” pesannya.
SAMARINDA – Berbagai upaya dilakukan Pemkot melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda memberantas praktik jual-beli buku yang marak terjadi di sekolah. Berbagai modus terendus dari dugaan guru mengarahkan beli buku, khususnya buku penunjang ke salah satu tempat, hingga adanya dugaan berbagai pungutan di sekolah yang mengatasnamakan komite atau paguyuban. Semua praktik tersebut kini dilarang. Hal ini sebagaimana Surat Edaran Disdikbud Samarinda Nomor 100.4.4/8583/100.01 yang terbit pada 9 Agustus lalu dan telah disebarkan ke Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP negeri se-Samarinda.
BONTANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menaikkan target pendapatan daerah dari sektor pajak restoran. Dari Rp14,8 miliar di APBD murni menjadi Rp21,9 miliar dalam postur APBD Perubahan. “Jadi ada kenaikan Rp7 miliar,” terang Kepala Bapenda Bontang, Syahruddin. Ia mengaku terjadi salah perhitungan sebelumnya di APBD murni. Sebab realisasi di tahun sebelumnya pun di angka Rp20.116.052.505,91. Syahruddin menilai banyaknya tenant besar yang muncul, secara otomatis mendongkrak pendapatan daerah dari sektor ini. “Utamanya beberapa tenant restoran di Bontang City Mall (BCM),” ucapnya.