Menampilkan 2026 data.
Samarinda – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP Samarinda di kawasan taman dan halaman Masjid Islamic Center, mendapat respons dari dewan. Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, yang menilai bahwa Satpol memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). “Salah satu Tupoksi Satpol PP itu penegakan Perda. Kalau mereka tidak menegakkan aturan, tentu akan berpengaruh pada kinerjanya. Jadi memang mereka harus bekerja sesuai tugasnya,” ujar Aris, Kamis (6/11). Namun, Aris menilai, persoalan PKL di Samarinda bukan hanya soal penegakan, tapi juga soal penataan. Politisi PKB itu meminta agar Pemkot mencari solusi agar pedagang tetap bisa berjualan di tempat yang diperbolehkan tanpa melanggar aturan.
Samarinda – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP Samarinda di kawasan taman dan halaman Masjid Islamic Center, mendapat respons dari dewan. Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, yang menilai bahwa Satpol memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). “Salah satu Tupoksi Satpol PP itu penegakan Perda. Kalau mereka tidak menegakkan aturan, tentu akan berpengaruh pada kinerjanya. Jadi memang mereka harus bekerja sesuai tugasnya,” ujar Aris, Kamis (6/11). Namun, Aris menilai, persoalan PKL di Samarinda bukan hanya soal penegakan, tapi juga soal penataan. Politisi PKB itu meminta agar Pemkot mencari solusi agar pedagang tetap bisa berjualan di tempat yang diperbolehkan tanpa melanggar aturan.
Tenggarong – Program Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Ibadah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap berlanjut. Meski dilakukan di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran, program yang dikelola Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar itu tetap berjalan konsisten dan bahkan telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabag Kesra Setkab Kukar, Dendi Irwan Fahriza, mengatakan bahwa hingga tahun 2025 ini tercatat sebanyak 332 rumah ibadah telah menerima bantuan pemerintah daerah. Jumlah tersebut melampaui target RPJMD sebelumnya yang ditetapkan sebanyak 250 rumah ibadah selama lima tahun. “Alhamdulillah, dari tahun 2022 sampai 2025 ini, sudah 332 rumah ibadah yang dibantu. Target lima tahun hanya 250 rumah ibadah, jadi sudah terlampaui,” ujarnya, Kamis (6/11).
Sangatta – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim telah mencapai 85 persen dari target Rp200 miliar, atau sekitar Rp170 miliar. Capaian tersebut membuktikan kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap pentingnya kontribusi fiskal. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah berakar dari kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak. Pihaknya apresiasi seluruh wajib pajak yang taat dan berkontribusi bagi Kutim. Pajak yang dibayarkan bukan sekadar kewajiban, tetapi wujud nyata kepedulian untuk membangun daerah kita bersama. “Semangat kepatuhan ini tidak berhenti di acara penghargaan semata tetapi menjadi bagian dari gerak maju Kutim menuju daerah yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Ardiansyah pada Kamis (6/11). Sekitar ratusan wajib pajak dari berbagai sektor menerima penghargaan pada kesempatan tersebut mereka berasal dari kategori hotel dan restoran, kendaraan bermotor, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan serta perkotaan.
Samarinda – Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda memastikan tidak ada relokasi bagi sekolah-sekolah yang terdampak banjir dan longsor. Hasil tinjauan lapangan menunjukkan, persoalan utama bukan terletak pada lokasi sekolah, melainkan pada sistem drainase yang perlu dibenahi. Ketua TWAP Samarinda Syaparuddin menyampaikan, hal itu pasca meninjau empat sekolah bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BPKAD dan Dinas PUPR Samarinda. Sekolah-sekolah yang dikunjungi antara lain SMP 48 dan SDN 004 di kawasan Proklamasi, SMP 27 Batu Cermin, serta SD 013 dan SMP 24 di Jalan P. Suryanata. “Dari hasil tinjauan, SMP 27 Batu Cermin sempat diusulkan untuk dipindah karena berada di area rawan longsor. Tapi setelah dicek, tidak perlu direlokasi. Hanya perlu menata ulang tanahnya menggunakan alat berat agar tidak berpotensi longsor lagi,” tambahnya, Kamis (6/11).
Samarinda – Jelang akhir tahun, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim masih di angka 69 persen. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim, Armin, bahwa berdasarkan prognosis APBD tahun ini untuk Disdikbud sekitar 90 hingga 91 persen. Dari penyerapan tersebut menurutnya masih didominasi pengerjaan fisik. “Hampir 69 persen, dan kita optimis. Karena untuk pengerjaan fisik ini sementara masih dalam pengerjaan,” ujar Armin. Dia mengakui keterhambatan ini dikarenakan sebagian penyedia jasa atau kontraktor yang belum minta dibayarkan. Menurutnya bisa jadi kontraktor masih memiliki anggaran lebih, sembari menunggu pengerjaan selesai.
Samarinda – Upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi anak sekolah di Samarinda terus diperkuat. Kamis (6/11), Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Nyoto Suwignyo meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bugis di Go Mall Samarinda. Peresmian itu menjadi langkah lanjutan dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI. Nyoto Suwignyo mengapresiasinya terhadap kemajuan pesat program dapur SPPG di Samarinda. Dia menyebut, sejak kunjungannya pada April lalu, perkembangan di lapangan sudah sangat signifikan. “April lalu saya ke sini masih belum banyak dapurnya. Sekarang sudah ada 20 dapur yang beroperasi, dan target tahun ini 74 dapur SPPG bisa dibangun di Samarinda. Itu kebahagiaan bagi kami dalam menjalankan program presiden,” ujarnya, Kamis (6/11).
Tana Paser – Pembangunan venue untuk berbagai Cabang Olahraga (Cabor) di Kabupaten Paser masih terus berlanjut untuk dipersiapkan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim ke-VIII tahun 2026. Seperti yang sementara ini proses pengerjaan, yaitu pengerukan tanah di Telaga Ungu Paser, Jalan Kusuma Bangsa, Kilometer 5, Kecamatan Tanah Grogot, yang akan dijadikan sebagai venue Cabor Dayung dan Ski Air, Selasa (4/11/2025). Plt Sekretaris Disporapar Paser, Syarif Rakhmadani menyampaikan bahwa pengerukan dilakukan untuk menambah kedalaman venue. "Pengerukan sementara berjalan, kedalamannya nanti dua setengah meter karena akan digunakan sebagai venue cabor dayung dan mungkin untuk ski air juga," terang Syarif saat ditemui di ruang kerjanya. Sementara ini, Disporapar Paser masih memfokuskan pengerjaan pada pengerukan tanah di Telaga Ungu Paser yang tidak menutup kemungkinan akan ada fasilitas tambahan ke depannya.
Samarinda – Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan terus menertibkan aset daerah berupa kendaraan dinas yang masih digunakan oleh sejumlah pensiunan pejabat. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kaltim, Lisa Hasliana, menyampaikan bahwa upaya ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia mengungkapkan bahwa sejak dirinya menjabat pada Agustus 2022, langkah-langkah penarikan kendaraan dinas sudah lakukan secara bertahap. Lisa juga menyebut, memang sebagian besar kendaraan telah dikembalikan oleh para mantan pejabat yang dulu memakainya. “Dari total sekitar 76 kendaraan yang dulu tercatat digunakan tidak sesuai kewenangan, kini tersisa sekitar dua atau tiga unit mobil yang belum dikembalikan,” ujar Lisa, Rabu (5/11).
Sangatta – Program Uang Kuliah Tunggal (UKT) Gratis dari Pemprov Kaltim dipastikan segera cair. Penyaluran yang semula dijadwalkan pada Oktober tertunda karena proses reviu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam APBD Perubahan 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru rampung akhir Oktober lalu. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menyebut penyaluran bantuan akan dimulai pekan kedua November 2025. “Pencairan dilakukan setelah semua proses verifikasi data penerima rampung dan SK penyaluran diteken gubernur,” ujarnya. Menurut Dasmiah, keterlambatan terjadi karena pendanaan program UKT Gratis baru dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025, bukan hasil pergeseran dari anggaran sebelumnya. “Makanya baru bisa diproses ketika ABT selesai direviu Kemendagri,” jelasnya. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan verifikasi ketat data penerima manfaat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.